Hadiri Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023

Rabu, 3 Mei 2023 129
Hasanuddin Mas’ud dan Akhmed Reza Fachlevi saat menghadiri Hardiknas tahun 2023, Selasa (2/5).
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi menghadiri Upacara  Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2023 yang di gelar di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (2/5).

Dalam kesempatan itu, Hasanuddin Mas’ud menyatakan bahwa Hari Pendidikan Nasional jangan hanya menjadi seremonial saja, dalam artian memperingati hari lahirnya Ki Hajar Dewantara saja, namun filosofi pengajarnya harus diperdalam. “Tapi betul-betul filosofi pengajar itu harus kita perdalam, pengajar secara modern sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga anggarannya,” sebutnya.

Selanjutnya, Akhmed Reza Fachlevi mengajak bergerak bersama semarakkan merdeka belajar dengan harapan potensi-potensi pelajar kita lebih digali serta langkah gerak cepat di dunia pendidikan juga harus sejalan. “Kita berharap pemerataan pendidikan di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur juga bisa sejalan apalagi dengan adanya IKN, jangan sampai pendidikan di Kalimantan Timur tertinggal nantinya. Yang jelas kita berbicara mulai dari SDM, baik itu pelajar maupun tenaga pendidik, kemudian juga sarana dan prasarana dan hal-hal lainnya yang mendukung untuk pendidikan harus kita support baik itu secara anggaran dan pemberian pelatihan kepada pelajar dan tenaga pendidik kita,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Kaltim memberikan bantuan secara simbolis berupa kendaraan operasional kepala sekolah dan penyerahan SK penugasan guru sebagai Kepala SMA, SMK dan SLB se- Kaltim. Tampak hadir dalam kegiatan Hardiknas tersebut unsur Forkopimda Kaltim, pimpinan Perangkat Daerah Kaltim, pelajar dan mahasiswa. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.