BALIKPAPAN. Mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane menghadiri Upacara Peringatan HUT TNI ke-78, di Lapangan Merdeka, Kota Balikpapan pada Kamis (5/10/2023) pagi. Peringatan HUT TNI ke-78 dirangkai dengan Upacara, Parade Defile, Syukuran dan Panggung Rakyat.
Kegiatan HUT TNI ke-78 ini dimulai dengan apel pasukan dan kesiapan pasukan. Kemudian dirangkai dengan sejumlah pertunjukan seni bela diri dari Merpati Putih, Reog Ponorogo hingga Tim Gultor dari Yonif Rider 600/Modang.
Seusai mengikuti upacara pada momen spesial peringatan HUT ke-78 TNI, Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane turut memberikan apresiasinya kepada TNI dalam pengabdiannya kepada negara dan masyarakat, khususnya di Kaltim.
Ia menyebutkan, pentingnya peran serta fungsi TNI dalam menjaga stabilitas, kondusivitas. Khsusunya netralitas TNI jelang Pemilu 2024 yang akan datang. Untuk itu, TNI harus dapat melakukan tindakan deteksi dini serta tindakan tegas dan terukur dalam setiap langkah yang akan dilakukan. “Jangan sampai kita mau dipecah belah, mulai dari isu rasis hingga persoalan prinsip yang berbeda, TNI harus menjadi garda terdepan untuk hal tersebut,” ujar Mimi.
Politis PPP ini juga menyampaikan, hadirnya TNI merupakan bagian dari suatu keamanan negara untuk memastikan tidak terganggunya atau terjaminnya keamanan terhadap ancaman yang akan timbul sewaktu-waktu. “Ancaman ini tidak mesti tentang kekuatan militer ya, tetapi menyangkut ketahanan pangan, stabilitas politik dan lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan, pada momentum HUT TNI kali ini seluruh matra, yakni TNI AD, AL dan AU siap mensukseskan pemilu tahun 2024 mendatang. Hal ini ditandai dengan hadirnya secara bersama tiga matra tersebut.
“Kami jajaran Kodam VI/Mulawarman baik dari Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Darat hadir bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya bersinergi bersama-sama dalam rangka menyiapkan pesta demokrasi ke depan agar pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara serentak bisa terlaksana dengan jujur, adil dan sesuai dengan azas pemilu,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, sinergitas ini telah ditunjukkan dengan menjalin koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pemilu. “Sinergi kami yang sudah ada ini, bahwa kita sudah siap untuk berkorban demi NKRI dari segala bentuk ancaman di wilayah Kodam VI/Mulawarman,” jelasnya.
Pangdam VI/Mulawarman juga menegaskan tentang netralitas TNI dalam pemilu mendatang. “Netralitas pasti jadi atensi buat kita, apalagi kedepan kita melaksanakan pesta demokrasi secara bersama-sama. Makanya kita tadi sama-sama dengan Kapolda, Kejati, DPRD Kaltim, Pj Gubernur, dan seluruh Forkpimda bersama-sama berkomitmen mensukseskan pemilu 2024,” tutupnya. (adv/hms6)
Mimi juga mengapresiasi langkah-langkah TNI yang mempunyai kemampuan berkomunikasi secara intensif kepada rakyat melalui sejumlah program, ini dapat dijadikan contoh bagaimana kedekatan itu bisa melahirkan citra yang positif di mata masyarakat.
"Kalau liat dari hasil survei sejumlah lembaga, TNI mendapat tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, ini harus dijaga dan ditingkatkan melalui program-program inovasi pro rakyat," tutup Mingrum.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Lebong ini mendoakan agar TNI semakin jaya, profesional, militan, rendah hati dan selalu dicintai rakyat. "TNI merupakan garda terdepan dalam melindungi kedaulatan dan keamanan NKRI. Sebagai bangsa Indonesia, tentunya kita bangga memiliki tentara-tentara yang tangguh dan selalu siap melindungi rakyatnya. Rasa bangga tersebut, dapat kita wujudkan dengan memberikan ucapan dan doa kepada TNI di hari jadinya yang ke-78 ini,” kata Carles Ronsen.
Dikatakan Ketua DPD PAN Kabupaten Lebong ini, TNI terbentuk pada 5 Oktober 1945, atau kurang lebih 1,5 bulan setelah Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Sejarah TNI erat kaitannya dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Dimana sampai saat ini TNI masih menjadi ujung tombak dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wakil rakyat asal Dapil I Lebong ini berharap, antara TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat selalu dapat terjalin sinergitas, koordinasi serta komunikasi yang baik. "Pengabdian dan perlindungan mereka, patut kita beri apresiasi. Maka dari itu, mewakili kolega, saya Carles Ronsen selaku ketua DPRD Lebong mengucapkan Dirgahayu TNI ke-78. Bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional dan siap mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian," demikian Carles Ronsen.
Namun jelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, harapan besar tak hanya ditujukan kepada Polri semata, diharapkan pihaknya mampu juga dikawal dengan baik oleh TNI.
“Dimana ditahun politik tetap menjaga kondusifitas negara dan TNI berada digarda terdepan untuk menjaga keutuhan NKRI,” ujar Rahmad Mas’ud.
Rahmad mengakui jika berdasarkan survey, TNI mendapat tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Terlepas dari kepercayaan dan prestasi yang diraih. Menurutnya TNI tidak boleh terlena karena berbagai tantangan yang sedang dan akan kita hadapi tidak ringan.
“Setelah pandemi Covid 19 mereda, dunia sedang berupaya bangkit dan memulihkan diri dari klrisi pangan, energi dan finansial,", jelasnya.
Senada dengan hal tersebut, sebelumnya, saat memimpin upacara HUT TNI, Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo dalam amanahnya mengungkpkan TNI hadir dan menjalankan amanah sebagai garda terdepan dan benteng terakhir NKRI selama 78 tahun, yang mana berbagai ancaman hambatan dan tantangan terhadap kedaulatan negara dan keselamatan telah berhasi diatasi dengan baik.
“Di nasional berbagai potensi ancaman juga semakin kompleks, untuk itu momentum HUT TNI harus dijadikan bahan intropeksi berbenah demi mewujudkan TNI yang profesional modern dan tangguh,” sebut Pangdam VI Mulawarman Mayjen Tri Budi Utomo.
Seperti diketahui, peringatan HUT TNI ke-78 tahun ini mengusung tema TNI Patriot NKRI pengawal demokrasi untuk Indonesia maju, yang maknanya bahwa kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh komponen bangsa lainnya, dalam mengawal demokrasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat mandiri maju dan sejahtera.
“Tema ini kita angkat salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam waktu dekat adalah pemilu serentak tahun 2024. Kelancaran pesta demokrasi tersebut akan sangat menentukan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kedepannya,” tutur Tri Budi Utomo.
Peringatan HUT TNI diikuti seluruh angkatan bersenjata, baik Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Bahkan Polri melalui Polda Kaltim ikut meramaikan. Adapun tema yang diusung pada ulang tahun TNI yang ke-78 ini yakni “TNI Patriot NKRI”. Sebuah representasi dimana TNI merupakan pengawal demokrasi untuk Indonesia maju.
Hadiri Upacara HUT TNI ke-78 di Lapangan Merdeka Balikpapan
Kamis, 5 Oktober 2023 362
-cover.jpg)
-cover.jpg)
APRESIASI : Anggota DPRD kaltim Mimi Meriami BR Pane saat menghadiri Upacara Peringatan HUT TNI ke-78, di Lapangan Merdeka, Kota Balikpapan pada Kamis (5/10/2023) pagi.
TULIS KOMENTAR ANDA
-thumb.jpg)
Soroti Kredit Rp 820 Miliar Bankaltimtara ke Pemkab Kukar, DPRD Kaltim Tekankan Penguatan Regulasi dan Mitigasi Risiko
Berita Utama
30 Maret 2026
0
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membedah pemberian fasilitas kredit senilai Rp 820 miliar dari PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim-Kaltara (Bankaltimtara) kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Senin (30/3/26), tersebut menyoroti tajam aspek regulasi serta potensi risiko gagal bayar (default) yang dikhawatirkan dapat berdampak pada postur APBD dan stabilitas kesehatan bank.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel didampingi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD lainnya seperti Selamat Ari Wibowo, Firnadi Ikhsan, Didik Agung Eko Wahono, Guntur, Sapto Setyo Pramono, dan Muhammad Husni Fahruddin.
Pertemuan ini juga menghadirkan pihak eksekutif dan lembaga pengawas, di antaranya Kejaksaan Tinggi Kaltim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim, BPK RI Perwakilan Kaltim, BPKP Kaltim, Inspektorat, Biro Hukum Setda Prov.Kaltim, Asisten Perekonomian Setda Prov.Kaltim, serta Direktur Utama Bankaltimtara.
Membuka jalannya pembahasan, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa DPRD memiliki mandat konstitusional untuk menjalankan pengawasan secara ketat. Ia menyatakan bahwa lembaga legislatif akan mengambil langkah sesuai kewenangan guna memastikan pemberian kredit tersebut selaras dengan aturan yang berlaku.
"Langkah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif kami kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur," tegas Ekti saat memimpin jalannya rapat.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mempertanyakan kepatuhan prosedur dalam pencairan kredit senilai Rp 820 miliar tersebut. Poin krusial yang menjadi atensi utama adalah ketiadaan persetujuan dari DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam proses peminjaman.
"Kami mendalami sisi regulasinya, mengingat adanya informasi bahwa pinjaman ini tidak melalui mekanisme persetujuan DPRD Kukar atau sidang paripurna, melainkan hanya melalui persetujuan kepala daerah. Kami ingin memastikan legalitas prosedur ini secara hukum," ujar sosok yang akrab disapa Hamas tersebut.
Hasanuddin juga menyatakan kekhawatirannya terkait jangka waktu pengembalian dana. Menurutnya, jika pinjaman dikategorikan sebagai pengelolaan kas untuk biaya operasional seperti pembayaran listrik, air, atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maka kewajiban tersebut idealnya harus tuntas dalam satu tahun anggaran berjalan.
Dengan pencairan yang dilakukan pada Maret 2026, muncul urgensi untuk memastikan apakah pelunasan dana hampir Rp 1 triliun tersebut mampu dirampungkan dalam kurun waktu sembilan bulan ke depan.
"Jika terjadi gagal bayar, dampaknya adalah potensi tergerusnya APBD untuk dana talangan. Ini adalah uang rakyat Kaltim yang dikelola bank daerah. Kami harus memastikan tidak ada celah pembiaran yang berujung pada kerugian negara," tambahnya.
Melalui RDP ini, DPRD Kaltim menekankan bahwa sebagai institusi yang bergerak di bidang kepercayaan, Bankaltimtara wajib menjaga kredibilitas dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Proses pemberian kredit harus merujuk sepenuhnya pada regulasi perbankan serta memperhatikan masukan teknis dari OJK Kaltim, BPK RI Kaltim, BPKP Kaltim, hingga Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim.
Guna memitigasi risiko, DPRD Kaltim meminta Bankaltimtara untuk segera melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen administratif sesuai arahan lembaga pengawas dan Kejaksaan Tinggi Kaltim. DPRD Kaltim juga memandang perlu adanya koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memastikan aspek jaminan atas risiko pinjaman tersebut.
Ke depan, langkah pengawasan akan diperluas melalui rencana konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri guna memverifikasi prosedur persyaratan peminjaman daerah bagi kabupaten/kota lainnya.
Lebih lanjut, DPRD Kaltim akan mengevaluasi secara total rencana penyertaan modal bagi Bankaltimtara di masa mendatang, apabila ditemukan indikasi kerugian yang disebabkan oleh kebijakan peminjaman dana daerah. (Hms11)
