H. Baba Hadiri Wisuda Universitas Balikpapan

Rabu, 29 November 2023 294
Anggota DPRD Kaltim H. Baba, menghadiri acara Rapat Terbuka Senat Universitas Balikpapan dalam Rangka Wisuda, di Balikpapan Sport andConvention Center Dome Balikpapan, pada Rabu (29/11).
BALIKPAPAN. Mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim, H. Baba, menghadiri acara Rapat Terbuka Senat Universitas Balikpapan dalam Rangka Wisuda Program Diploma-IV, Program Sarjana, dan Program Pascasarjana Tahap II Tahun 2023 di Balikpapan Sport andConvention Center Dome Balikpapan, pada Rabu (29/11).

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Yapenti DWK Rendi Susiswo Ismail, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah, Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Kalimantan Muhammad Akbar, Jajaran Forkopimda, dan para wisudawan/wisudawati, para orang tua wisudawan/wisudawati serta tamu undangan lainnya.

Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Isradi Zainal dalam sambutannya mengatakan, Lulusan Uniba wajib menjadi lulusan yang menunjukkan kualitas kampus menuju dunia (gointernational). Di sisi lain mampu terlibat aktif dalam memelihara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.

Usai menghadiri Wisuda Uniba, Anggota DPRD Kaltim H. Baba mengucapkan Selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikannya. “Selamat kepada adik-adik yang telah menggapai gelar sarjananya,” ujarnya.

Selain ucapan selamat, ia turut mengutarakan harapannya kepada wisudawan dan wisudawati. “Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk nusa dan bangsa, Melalui Wisuda ini bangsa Indonesia mendapatkan kembali putra putri terdidik dan terlatih dari kampus terbaik, untuk mengabdikan dirinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negaranya,” tuturnya.(hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.  
Indeks