Dukung Sispam Kota Sebagai Fondasi Stabilitas Kamtibmas

Jumat, 31 Oktober 2025 44
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir mewakili Ketua DPRD dalam kegiatan yang berlangsung di Stadion Gelora Kadrie Oening, Samarinda, Jumat pagi (31/10/2025).

SAMARINDA - Langkah strategis Polda Kalimantan Timur dalam menggelar Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispam Kota) mendapat dukungan penuh dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir mewakili Ketua DPRD dalam kegiatan yang berlangsung di Stadion Gelora Kadrie Oening, Samarinda, Jumat pagi (31/10/2025).

 

Simulasi ini dirancang untuk menguji kesiapsiagaan operasional satuan fungsi dalam menghadapi potensi gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), mulai dari kemacetan, aksi unjuk rasa, hingga ancaman perusakan fasilitas umum. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan berbagai stakeholder lintas sektor.

 

Fuad Fakhruddin menegaskan bahwa simulasi ini bukan sekadar latihan teknis, melainkan bentuk nyata dari komitmen aparat keamanan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di Kalimantan Timur.

 

“Simulasi Sispam Kota ini adalah langkah proaktif yang sangat vital. Kesiapsiagaan personel dan koordinasi lintas instansi adalah kunci utama untuk menjamin rasa aman masyarakat dan kelancaran pembangunan daerah,” ujar Fuad.

 

Ia menambahkan, kehadirannya mewakili lembaga legislatif adalah simbol dukungan terhadap aparat keamanan yang terus berupaya menjaga ketertiban dan kenyamanan publik. Menurutnya, sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah harus dijaga dan diperkuat agar respons terhadap situasi kontinjensi berjalan efektif dan berkesinambungan.

 

“Kami dari DPRD Kaltim memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Kaltim. Kegiatan ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menguji dan menyempurnakan sistem pengamanan kota. Ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal menjaga iklim investasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.

 

Ia juga menyoroti pentingnya menjadikan hasil simulasi sebagai bahan evaluasi konkret untuk penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP) dan peningkatan kapasitas personel di lapangan.

 

“Sispam Kota bukan hanya tentang kemampuan Polri, tapi tentang kekuatan kolaborasi. Ini adalah wujud nyata sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan peningkatan kemampuan ini, kami yakin ‘Bumi Etam’ akan tetap menjadi wilayah yang aman, nyaman, dan layak investasi,” tutup Fuad. (adv/hms/ggy)

TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)