DPRD Kaltim Soroti Kondisi Sungai di Benua Etam: Penyebab Utama Pencemaran adalah Batu Bara

23 November 2024

Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun
SAMARINDA. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun mengungkapkan, bahwasanya salah satu penyebab utama pencemaran sungai di Benua Etam yakni limbah batu bara. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya proses pengupasan lahan. “Limbah batu bara ada karena pengupasan lahan,” katanya.

Ia pun menaruh perhatiannya atas kasus tersebut, yang kemudian memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Para nelayan banyak mengeluhkan kualitas air yang semakin buruk akibat polusi tersebut. Samsun mengingatkan agar perusahaan yang terlibat dalam penggalian Sumber Daya Alam (SDA), khususnya batu bara, harus lebih memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas mereka.

Selain itu, bagi Samsun, penting untuk menjaga kelestarian alam. Sebab tak bisa dipungkiri kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. “Kita harus jaga lingkungan kita dengan baik-baik. Meski dampak lingkungan sedikit, tapi bisa menjadi masalah besar jika di biarkan,” tuturnya.

Ia berharap, agar semua pihak baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat, dapat bekerja sama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut yang dapat merugikan banyak pihak, terutama nelayan dan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tambang. “Harapannya penambang atau perusahaan yang bertugas menggali potensi alam kita harus memperhatikan dampak lingkungan,” tandas Samsun. (adv/hms7)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)