SAMARINDA. Ketua Komisill DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sabaruddin Panrecalle memimpin langsung agenda monitoring dan evaluasi terkait Penyusunan Prognosis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dan Prognosis Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2025.
Agenda tersebut digelar bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)Provinsi Kaltim. Dalam keterangannya usai rapat, Sabaruddin menyampaikan proses penyusunan prognosis tersebut tidak hanya melibatkan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi melibatkan hampir seluruh OPD di lingkup Pemprov Kaltim.
Oleh karena itu, kerja sama lintas komisi yakni Komisi l, I, Il, dan IV menjadi sangat penting dalam merumuskan anggaran, baik anggaran murni maupun anggaran perubahan. "Formulasi yang kami sampaikan memiliki beberapa tahapan. Ini bukan pekeriaan satu OPD saja. Semua rancangan, baik itu anggaran perubahan maupun anggaran murni, memiliki target dan sasaran masing-masing. Idealnya, proses ini dimulai sejak bulan Mei hingga Juli atau Agustus," ungkapnya, Rabu (28/5/2025).
la menambahkan, Komisi Il saat ini sedang menjalankan fungsi pengawasan dan hak dengar pendapat dengan mitra kerja, termasuk BPKAD dan Bapenda. Namun, dalam pertemuannya kali ini, Kepala Bapenda tidak dapat hadir karena sedang mengikuti kegiatan lain, sehingga penjabaran secara rinci belum dapat dilakukan. "Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bapenda hari ini, padahal kami berharap bisa menggali informasi lebih dalam. InsyaAllah dalam waktu dekat akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas hal ini lebih jauh," tuturnya.
Mengenai realisasi anggaran, Sabaruddin mengatakan hingga saat ini belum ada data pasti yang diterima oleh Komisi Il. Pihaknya meminta agar kepala dinas yang berkompeten bisa hadir langsung dalam rapat. rapat lanjutan, agar informasi yang diberikan lebih akurat dan komprehensif. "Kami berharap para kepala OPD bisa memberikan data yang lengkap dan tepat, agar proses perencanaan dan pengawasan berjalan maksimal," terangnya.
Agenda monitoring ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kaltim untuk memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah, sekaligus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Benua Etam. (adv/hms7)
Agenda tersebut digelar bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)Provinsi Kaltim. Dalam keterangannya usai rapat, Sabaruddin menyampaikan proses penyusunan prognosis tersebut tidak hanya melibatkan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi melibatkan hampir seluruh OPD di lingkup Pemprov Kaltim.
Oleh karena itu, kerja sama lintas komisi yakni Komisi l, I, Il, dan IV menjadi sangat penting dalam merumuskan anggaran, baik anggaran murni maupun anggaran perubahan. "Formulasi yang kami sampaikan memiliki beberapa tahapan. Ini bukan pekeriaan satu OPD saja. Semua rancangan, baik itu anggaran perubahan maupun anggaran murni, memiliki target dan sasaran masing-masing. Idealnya, proses ini dimulai sejak bulan Mei hingga Juli atau Agustus," ungkapnya, Rabu (28/5/2025).
la menambahkan, Komisi Il saat ini sedang menjalankan fungsi pengawasan dan hak dengar pendapat dengan mitra kerja, termasuk BPKAD dan Bapenda. Namun, dalam pertemuannya kali ini, Kepala Bapenda tidak dapat hadir karena sedang mengikuti kegiatan lain, sehingga penjabaran secara rinci belum dapat dilakukan. "Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bapenda hari ini, padahal kami berharap bisa menggali informasi lebih dalam. InsyaAllah dalam waktu dekat akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas hal ini lebih jauh," tuturnya.
Mengenai realisasi anggaran, Sabaruddin mengatakan hingga saat ini belum ada data pasti yang diterima oleh Komisi Il. Pihaknya meminta agar kepala dinas yang berkompeten bisa hadir langsung dalam rapat. rapat lanjutan, agar informasi yang diberikan lebih akurat dan komprehensif. "Kami berharap para kepala OPD bisa memberikan data yang lengkap dan tepat, agar proses perencanaan dan pengawasan berjalan maksimal," terangnya.
Agenda monitoring ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kaltim untuk memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah, sekaligus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Benua Etam. (adv/hms7)
