DPRD Kaltim Dorong Digitalisasi Pendidikan untuk Wilayah Terpencil

31 Oktober 2024

Syarifatul Syadiah, Anggota DPRD Kaltim
SAMARINDA. Dalam upaya memperluas jangkauan pendidikan berkualitas di wilayah terpencil, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah meluncurkan program digitalisasi pendidikan. Langkah ini dirancang untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara kawasan perkotaan dan daerah yang sulit dijangkau.

Program ini mencakup inisiatif penyediaan fasilitas digital bagi tenaga pendidik dan siswa di daerah terpencil. Syarifatul Syadiah, Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, mengungkapkan bahwa pihaknya mendistribusikan seribu laptop bagi para guru dan menempatkan seribu titik WiFi di area yang minim akses internet. Fasilitas ini diharapkan membantu guru dalam penyampaian materi serta mempermudah siswa dalam mengakses pelajaran secara online. “Dengan fasilitas ini, kami ingin anak-anak di wilayah terpencil mendapatkan peluang yang sama dalam pendidikan, terlepas dari keterbatasan geografis,” ujar Syarifatul, Pada Kamis (31/10/2024).

Ia menekankan bahwa akses teknologi sangat penting di era ini, terutama ketika ujian berbasis komputer dan pembelajaran digital semakin meluas. Selain untuk mempermudah proses belajar-mengajar, program ini juga diharapkan membangun fondasi yang lebih kuat bagi para pelajar agar siap menghadapi tantangan global. “Anak-anak kita harus bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional, dan teknologi adalah bagian penting dari kesiapan tersebut,” tuturnya.

Dengan digitalisasi pendidikan ini, DPRD Kaltim berharap kualitas pendidikan di provinsi ini dapat meningkat, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau layanan pendidikan memadai. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Empat Muatan Lokal Program Kerja DPRD Jabar Pertimbangkan Diadopsi di Kaltim
admin 30 Januari 2025
0
Pansus Renja DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (30/1/2025). Rombongan dipimpin Wakil Ketua Pansus Renja Darlis Pattolongi dan anggota pansus Abdurrahman KA, dan diterima Plh Sekwan Jawa Barat, Kabag Persidangan dan Per UU Lis Rostiasih. Darlis Pattolongi menjelaskan pansus Renja mendapatkan beberapa gambaran yang dinilai penting untuk dapat diadopsi yakni berkaitan dengan muatan lokal. Terdapat empat muatan lokal di DPRD Jawa Barat yang bernama citra bakti, adi karya, Parlemen mengabdi dan hearing atau dialog. "Menjadi pertimbangan juga untuk memunculkan agar di Kaltim memunculkan muatan-muatan lokal yang bersifat melakukan pengayaan kinerja DPRD Kaltim kedepan, tentu saja tidak mengadopsi begitu saja tetapi disesuaikan dengan kondisi daerah Kaltim, bagaimana masyarakatnya, demografi dan jumlah penduduknya. Misalnya seperti Jawa Barat APBDnya Rp 31 triliun dengan 24 kabupaten/kota dan 50 juta penduduk, sedangkan APBD Kaltim Rp 21 triliun dan 10 kabupaten/kota dengan 3,5 juta penduduk. Jadi secara rasio Kaltim lebih besar, walaupun jumlah APBDnya lebih kecil tetapi jumlah daerah dan penduduknya lebih sedikit,"jelasnya. Ia mencontohkan adapun citra bakti ialah komunikasi setiap anggota terhadap seluruh perangkat daerah se-Jawa Barat. "Kalau reses kan itu komunikasi antara DPRD dengan konstituen atau masyarakat, kalau citra bakti komunikasi antara anggota DPRD dengan perangkat daerah. Jadi berimbang satu sisi aspirasi masyarakat didengar anggota dewan dan dilain sisi juga mendengarkan orientasi perangkat daerah jadi bisa sejalan," ucap Darlis. Politikus PAN itu menambahkan Adi Karya itu merupakan publikasi setiap bulan kerja-kerja anggota dewan sehingga menjadi motivasi atau stimulan bagi masing-masing anggota dewan. "Kalau anggota dewannya pasif apa yang dipublikasikan. Jadi ini juga motivasi bagi anggota dewan untuk menunjukkan kinerjanya,"tegasnya. Sedangkan hearing atau dialog merupakan kegiatan berbasis AKD seperti BK, Bapemperda, komisi, dan lainnya itu membuat kegiatan tiap bulan berupa dialog dengan kelompok-kelompok. Untuk Parlemen mengabdi dilakukan sekali dalam setahun dengan melibatkan publik dalam mengisi hari lahir pancasila dengan ide-ide kreatif seperti lomba-lomba. Jadi tiap provinsi ada muatan lokalnya masing-masing, dan ditegaskan Darlis bahwa tidak semua muatan lokal dapat diadopsi di Kaltim akan tetapi perlu dilakukan diskusi dan kajian untuk dinilai layak atau tidak diterapkan. (Hms7)