Samarinda. Percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dan pedalaman harus menjadi prioritas pemerintah agar tidak ada kesenjangan pembangunan antar daerah. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltim Ekti Emanuel.
Dikatakan dia, untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan pembangunan antar daerah di Kaltim yang sering kali dikeluhkan masyarakat. Pemerintah mesti memberikan perhatian serius. “untuk itu, kami mengingatkan dan mendorong pemerintah provinsi agar selalu meningkatkan upaya dan keseriusan dalam rangka perbaikan dan penambahan infrastruktur jalan di perbatasan dan pedalaman,” kata Ekti, sapaan akrabnya.
Guna mengatasi persoalan tersebut, sambungnya, diperlukan sinergitas program pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. “Pemerintah pusat berkomitmen untuk fokus terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, pedalaman dan pesisir. Ini tinggal disinergikan dengan program pembangunan jangka menengah daerah,”ujarnya.
Ia menjelaskan kondisi seperti ini menjadi tantangan bagi kepala daerah Kaltim dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan dalam arti luas sebagai penjabaran dari visi dan misi Kaltim. Pasalnya, melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur publik yang memadai, seperti jalan, jembatan, pasar dan pusat kesehatan serta sekolah dinilai akan meningkatkan perekonomian daerah.
“Agar semua itu mampu terlaksana dengan baik maka pemerintah provinsi bisa memaksimalkan sejumlah peraturan daerah yang ada, bahkan apabila perlu dilakukan revisi guna sesuai dengan kondisi terkini Kaltim,” jelas Politisi Gerindra ini. (adv/hms6)
Dikatakan dia, untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan pembangunan antar daerah di Kaltim yang sering kali dikeluhkan masyarakat. Pemerintah mesti memberikan perhatian serius. “untuk itu, kami mengingatkan dan mendorong pemerintah provinsi agar selalu meningkatkan upaya dan keseriusan dalam rangka perbaikan dan penambahan infrastruktur jalan di perbatasan dan pedalaman,” kata Ekti, sapaan akrabnya.
Guna mengatasi persoalan tersebut, sambungnya, diperlukan sinergitas program pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. “Pemerintah pusat berkomitmen untuk fokus terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, pedalaman dan pesisir. Ini tinggal disinergikan dengan program pembangunan jangka menengah daerah,”ujarnya.
Ia menjelaskan kondisi seperti ini menjadi tantangan bagi kepala daerah Kaltim dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan dalam arti luas sebagai penjabaran dari visi dan misi Kaltim. Pasalnya, melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur publik yang memadai, seperti jalan, jembatan, pasar dan pusat kesehatan serta sekolah dinilai akan meningkatkan perekonomian daerah.
“Agar semua itu mampu terlaksana dengan baik maka pemerintah provinsi bisa memaksimalkan sejumlah peraturan daerah yang ada, bahkan apabila perlu dilakukan revisi guna sesuai dengan kondisi terkini Kaltim,” jelas Politisi Gerindra ini. (adv/hms6)
-thumb.jpg)
