Buruknya Jalan dan Akses Air Bersih di Kubar dan Mahulu Butuh Penanganan

Jumat, 22 November 2024 180
Yonavia, Anggota DPRD Kaltim
SAMARINDA. Buruknya infrastruktur jalan dan tersendatnya distribusi air bersih merupakan masalah yang sering dikeluhkan warga ketika anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Persoalan itu juga ditampung Yonavia, anggota DPRD Kaltim saat menyerap aspirasi warga di dapil-nya, yakni Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).

Ia mengungkapkan bahwa aktivitas warga di dua daerah tersebut sering kali terhambat akibat belum memadainya kondisi infrastruktur di sana. “Akses jalan dari Kutai Barat menuju Mahakam Ulu masih banyak yang berupa jalan tanah liat. Masyarakat meminta adanya pengerasan jalan dalam waktu dekat, karena hal ini sangat menghambat kelancaran transportasi dan ekonomi mereka,” jelas Yonavia.

Terhambatnya akses transportasi itu senantiasa terjadi saat musim hujan. Jalan penghubung antara Kubar dengan Mahulu sering terendam banjir dan sulit dilalui kendaraan bermotor. Hal ini berdampak pada distribusi barang, serta mengurangi akses masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas penting, seperti pasar, sekolah, dan rumah sakit.

Hal ini berdampak pada distribusi barang, serta mengurangi akses masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas penting, seperti pasar, sekolah, dan rumah sakit. Selain masalah jalan, Yonavia juga menyoroti masalah besar lainnya, yakni sulitnya akses air bersih. Kondisi ini dampak dari kondisi geografis Mahulu. “Di Mahakam Ulu, masih ada daerah-daerah pegunungan yang kesulitan mendapatkan air bersih. Saat ini, distribusi air dari PDAM belum mencakup seluruh wilayah, terutama di daerah yang lebih terpencil,” paparnya.

Penyediaan air bersih yang merata menjadi kebutuhan mendesak di wilayah ini. Warga yang tinggal di wilayah pegunungan sering kali bergantung pada sumber air alam yang terbatas. “Kami berharap PDAM dapat beroperasi lebih baik lagi dan mencakup lebih banyak wilayah, terutama yang selama ini belum terjangkau,” tambah Yonavia.

Kondisi infrastruktur yang buruk, menurutnya, menjadi hambatan besar bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur, baik jalan maupun distribusi air bersih, menjadi salah satu prioritas utama dalam program kerjanya.

Yonavia mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan perbaikan infrastruktur ini di tingkat provinsi. “Kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan provinsi untuk memastikan agar infrastruktur yang ada di wilayah (dapil) kami dapat segera diperbaiki. Harapannya, dengan adanya perbaikan ini, masyarakat dapat menikmati fasilitas yang lebih baik dan kehidupan sehari-hari mereka menjadi lebih mudah,” pungkasnya. (Adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Dorong Optimalisasi Penempatan Alumni PPG untuk Pemenuhan Kebutuhan Guru
Berita Utama 14 Oktober 2025
0
Samarinda - Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya alam mendorong optimalisasi penempatan alumni Pendidikan Profesi Guru (PPG) calon guru gelombang II Tahun 2024 di wilayah Kaltim. Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama Ikatan Alumni PPG yang berlangsung di Gedung D lanti III Kantor DPRD Kaltim, Senin (14/10/2025), sebagai bagian dari upaya strategis meningkatkan mutu pendidikan daerah.   Audiensi yang dipimpin langsung Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi didampingi Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, ini turut dihadiri Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Armin, jajaran Disdikbud, PTP Farida, Penelaah Teknis Kebijakan Singgih, serta perwakilan alumni PPG seperti Rahmat Nur, Darin Nabila, Artama Putra, Jeko, Maulana Husin, dan M. Alif.   Darlis Pattalongi menuturkan PPG merupakan bagian dari calon guru yang bersertifikasi dan berstandar guru nasional. Oleh sebab itu, guna mendorong optimalisasi penempatan alumni PPG, pihaknya meminta agar ikatan alumni PPG membangun komunikasi aktif dengan Disdikbud Kaltim sebagai langkah strategis koordinatif.   “Meminta data rinci dari Ikatan Alumni PPG terkait preferensi dan kualifikasi alumni yang siap mengabdi di Kaltim. Kemudian, data tersebut dikoordinasikan kepada Disdikbud Kaltim untuk disinkronkan dan ditindaklanjuti,”terangnya.   Selain itu, Komisi IV juga mendorong Pemprov Kaltim menjadikan alumni PPG sebagai sumber utama pemenuhan tenaga guru melalui jalur meritokrasi atau penghargaan berdasarkan prestasi.   Pada kesempatan itu, Fadly Imawan mengusulkan beberapa langkah strategis yang perlu dikaji bersama, yakni pemetaan kebutuhan guru secara rinci dan berbasis data. Penyaluran alumni PPG berdasarkan kebutuhan wilayah, penguatan regulasi agar PPG dapat melakukan pengabdian pada satuan pendidikan, dan pembukaan kembali jalur PPPK yang mengakomodir alumni PPG.   Ia meminta pemerintah melalui dinas terkait untuk melakukan kajian tentang kebutuhan guru se-Kaltim, guna memberikan kemudahan dalam distribusi guru pada satu pendidikan.   “Sejak lulus PPG, mereka ada yang bekerja sebagai ojek online, mengajar les privat, hingga mengajar di sekolah swasta dan pesatren. Tentu, Sebagian dari profesi itu tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka dapat. Padahal, dengan kemampuan dan kualifikasi mereka sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas SDM di daerah,” terangnya.     Koordinator Alumni PPG Rahmat Nur menyampaikan bahwa sebanyak 241 mahasiswa PPG telah menyatakan preferensi untuk mengabdi di Kalimantan Timur. Namun, tumpang tindih birokrasi  menjadi kendala utama dalam penyaluran tenaga guru. “Kami sudah berkomitmen sejak awal untuk mengabdi di Kaltim, tapi belum ada kejelasan mekanisme penempatan,” ujarnya.   “Tidak sedikit lulusan PPG calon guru yang menganggur karena tidak ada kejelasan seleksi CASN kedepan. Padahal, urgensi pemberdayaan PPG adalah memberdayakan kompetensi yang berdampak pada indeks pembangunan manusia di Kaltim, dan mendapatkan guru yang kualitasnya telah diakui oleh pemerintah pusat melalui program prioritas sekolah rakyat,”tuturnya.   Plt Kadisdikbud Kaltim Armin menyampaikan bahwa sebaran guru di Kaltim saat ini mencapai 11 ribu orang, dengan kebutuhan yang terus berubah akibat mutasi dan pensiun. “ Alumni PPG telah menjadi prioritas dalam rekrutmen PPPK dan siap ditempatkan di wilayah mana pun sesuai kebutuhan,” katanya. (hms4)