Beberapa Kabupaten di Kaltim Butuh Perhatian Serius Terkait Listrik

Kamis, 11 November 2021 86
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK  smengatakan bahwa beberapa kabupaten di Kaltim masih memerlukan perhatian pemerintah terkait aliran listrik. Ia membenarkan bahwa ada listrik yang hanya bertahan hanya 12 jam saja, namun setelah diperjuangkan menjadi 24 jam dialiri listrik. Contohnya saja seperti di Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau. “Kemarin kita perjuangkan. Listrik ini kan domainnya PLN, kalau di Maratua itu sekarang sudah 12 jam. Mudah-mudahan bisa kita tingkatkan menjadi 24 jam,” ungkapnya.

Koordinasi dari DPRD ke pemerintah terkait listrik ini dilakukan secara langsung. Makmur membeberkan bahwa ada beberapa daerah di Kaltim yang aspirasinya sudah masuk ke pemerintah, bahkan telah dipenuhi. “Sebenarnya kan ada 3 lokasi. Kutim itu ada 2 daerah, sedangkan Berau ada 1 daerah yang belum dialiri listrik sama sekali. Di Berau ini selain Maratua, memang ada yang jangkauannya cukup jauh. Alhamdulillah begitu kita lobi 3 daerah ini listriknya sudah jalan,” jelasnya.

Politikus Golkar itu juga menegaskan bahwa harus ada perbaikan terhadap tiang-tiang utama yang dibutuhkan untuk koneksi antara kecamatan yang satu dengan lainnya. “Kalau tidak diperbaiki tiang-tiang penyangga akan terjadi losses. Oleh sebab itu, tidak semua sistem pelistrikan ada di kecamatan. Mungkin ada 1 kecamatan yang terkoneksi dengan kecamatan lain, karena kita memahami keterbatasan operasionalnya. Nah ini yang akan diupayakan PLN, tapi pada dasarnya PLN sedang berupaya semaksimal mungkin,” terangnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banmus Susun Kegiatan Masa Sidang I Tahun 2026, Ketua DPRD Kaltim : Ini Adalah Kontrak Kerja Nyata Dengan Rakyat
Berita Utama 24 Desember 2025
0
SAMARINDA. Menyongsong tahun anggaran baru, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat menyusun peta jalan kegiatan untuk Masa Sidang I (Januari-Februari) Tahun 2026. Rapat yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (24/12), menjadi momentum penguatan fungsi legislatif. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan jajarannya bahwa setiap butir kesepakatan dalam rapat Banmus membawa tanggung jawab besar bagi masyarakat Kalimantan Timur. "Ini adalah kontrak kerja kita dengan rakyat. Kita harus memastikan biaya terkendali demi pembangunan. Mari jalankan agenda ini dengan semangat pengabdian," ucapnya di hadapan peserta rapat yang dipimpin oleh Muhammad Samsun. Hasanuddin menyebut Banmus sebagai jantung dari seluruh aktivitas DPRD. Tanpa perencanaan yang matang dan legal melalui Banmus, seluruh gerak langkah institusi bisa menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan KUA-PPAS menjadi prioritas utama. Langkah strategis ini diambil guna meminimalisir risiko keterlambatan pengesahan APBD di masa mendatang. "Semoga ini menjadi titik awal yang baik dan dibukakan pintu kemudahan dalam setiap upaya kita membangun Kalimantan Timur," pungkasnya.(hms11)