SAMARINDA. Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mulai mecoba inovasi baru dalam pembangunan jalan aspal. Politisi Partai Amanat Nasional ini menyebut bahwa pembangunan jalan kini bisa mulai untuk menggunakan jenis aspal karet.
“Membangun infrastruktur jalan menggunakan aspal karet, selain lebih efisien untuk jangka panjang, hal ini karena mutu kualitas lebih baik. Selain itu hemat saya, dengan menggunakan bahan karet maka ikut mendongkrak harga karet petani kita,” ungkap Bahar, sapaan akrabnya.
Ia juga menambahkan, selama ini petani karet kerap mengeluhkan rendahnya harga jual karet dari perkebunan mereka. Sehingga dengan potensi aspal karet, hal ini peluang besar yang cukup baik untuk meningkatkan harga jual karet untuk membantu perekonomian petani karet.
Kendati aspal karet biayanya lebih tinggi, namun dengan tingkat kelenturan yang diklaim lebih membuat aspal tidak mudah rusak. Hal ini menurut Bahar dinilai tetap lebih efisien ketimbang aspal konvensional yang lebih mudah rusak terutama jika tergenang air maupun akibat beban yang diterima aspal. Yang kemudian memerlukan biaya perawatan dan perbaikan jalan yang juga cukup besar. (adv/hms5)
Baharuddin Demmu : Pemerintah Bisa Mulai Gunakan Aspal Karet
10 Mei 2021
Wakil Ketua Komisi II DPRD Prov. Kaltim, Baharuddin Demmu
TULIS KOMENTAR ANDA
-thumb.jpg)
Berita Utama
Empat Muatan Lokal Program Kerja DPRD Jabar Pertimbangkan Diadopsi di Kaltim
admin
30 Januari 2025
0
Pansus Renja DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (30/1/2025). Rombongan dipimpin Wakil Ketua Pansus Renja Darlis Pattolongi dan anggota pansus Abdurrahman KA, dan diterima Plh Sekwan Jawa Barat, Kabag Persidangan dan Per UU Lis Rostiasih.
Darlis Pattolongi menjelaskan pansus Renja mendapatkan beberapa gambaran yang dinilai penting untuk dapat diadopsi yakni berkaitan dengan muatan lokal. Terdapat empat muatan lokal di DPRD Jawa Barat yang bernama citra bakti, adi karya, Parlemen mengabdi dan hearing atau dialog. "Menjadi pertimbangan juga untuk memunculkan agar di Kaltim memunculkan muatan-muatan lokal yang bersifat melakukan pengayaan kinerja DPRD Kaltim kedepan, tentu saja tidak mengadopsi begitu saja tetapi disesuaikan dengan kondisi daerah Kaltim, bagaimana masyarakatnya, demografi dan jumlah penduduknya. Misalnya seperti Jawa Barat APBDnya Rp 31 triliun dengan 24 kabupaten/kota dan 50 juta penduduk, sedangkan APBD Kaltim Rp 21 triliun dan 10 kabupaten/kota dengan 3,5 juta penduduk. Jadi secara rasio Kaltim lebih besar, walaupun jumlah APBDnya lebih kecil tetapi jumlah daerah dan penduduknya lebih sedikit,"jelasnya.
Ia mencontohkan adapun citra bakti ialah komunikasi setiap anggota terhadap seluruh perangkat daerah se-Jawa Barat. "Kalau reses kan itu komunikasi antara DPRD dengan konstituen atau masyarakat, kalau citra bakti komunikasi antara anggota DPRD dengan perangkat daerah. Jadi berimbang satu sisi aspirasi masyarakat didengar anggota dewan dan dilain sisi juga mendengarkan orientasi perangkat daerah jadi bisa sejalan," ucap Darlis.
Politikus PAN itu menambahkan Adi Karya itu merupakan publikasi setiap bulan kerja-kerja anggota dewan sehingga menjadi motivasi atau stimulan bagi masing-masing anggota dewan. "Kalau anggota dewannya pasif apa yang dipublikasikan. Jadi ini juga motivasi bagi anggota dewan untuk menunjukkan kinerjanya,"tegasnya.
Sedangkan hearing atau dialog merupakan kegiatan berbasis AKD seperti BK, Bapemperda, komisi, dan lainnya itu membuat kegiatan tiap bulan berupa dialog dengan kelompok-kelompok. Untuk Parlemen mengabdi dilakukan sekali dalam setahun dengan melibatkan publik dalam mengisi hari lahir pancasila dengan ide-ide kreatif seperti lomba-lomba. Jadi tiap provinsi ada muatan lokalnya masing-masing, dan ditegaskan Darlis bahwa tidak semua muatan lokal dapat diadopsi di Kaltim akan tetapi perlu dilakukan diskusi dan kajian untuk dinilai layak atau tidak diterapkan. (Hms7)