Baharuddin Demmu : Pemerintah Bisa Mulai Gunakan Aspal Karet

Senin, 10 Mei 2021 161
Wakil Ketua Komisi II DPRD Prov. Kaltim, Baharuddin Demmu
SAMARINDA. Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mulai mecoba inovasi baru dalam pembangunan jalan aspal. Politisi Partai Amanat Nasional ini menyebut bahwa pembangunan jalan kini bisa mulai untuk menggunakan jenis aspal karet.

“Membangun infrastruktur jalan menggunakan aspal karet, selain lebih efisien untuk jangka panjang, hal ini karena mutu kualitas lebih baik. Selain itu hemat saya, dengan menggunakan bahan karet maka ikut mendongkrak harga karet petani kita,” ungkap Bahar, sapaan akrabnya.

Ia juga menambahkan, selama ini petani karet kerap mengeluhkan rendahnya harga jual karet dari perkebunan mereka. Sehingga dengan potensi aspal karet, hal ini peluang besar yang cukup baik untuk meningkatkan harga jual karet untuk membantu perekonomian petani karet.

Kendati aspal karet  biayanya lebih tinggi, namun dengan tingkat kelenturan yang diklaim lebih membuat aspal tidak mudah rusak. Hal ini menurut Bahar dinilai tetap lebih efisien ketimbang aspal konvensional yang lebih mudah rusak terutama jika tergenang air maupun akibat beban yang diterima aspal. Yang kemudian memerlukan biaya perawatan dan perbaikan jalan yang juga cukup besar. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
Kasus Beras Oplosan Marak, DPRD Kaltim Minta Pengawasan Diperketat Hingga ke Hulu
Berita Utama 1 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Meningkatnya peredaran beras oplosan di pasaran mendapat sorotan tajam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo. Ia menyebut praktik kecurangan ini sebagai bentuk kejahatan terstruktur yang merugikan masyarakat luas serta merusak kepercayaan terhadap sistem distribusi pangan nasional. “Ini bukan sekadar soal penipuan dagang, tapi sudah masuk kategori kejahatan ekonomi yang memukul rakyat kecil. Mengoplos beras dan menjualnya sebagai produk premium adalah perbuatan yang tidak bisa ditoleransi,” kata Sigit. Ia menilai lemahnya pengawasan dari hulu ke hilir menjadi pintu masuk bagi pelaku nakal untuk memanipulasi kualitas beras yang beredar di pasaran. Sigit bahkan menyamakan modus ini dengan praktik pengoplosan bahan bakar yang juga terjadi akibat minimnya pengawasan lapangan. “Kalau pengawasan hanya dijalankan secara seremonial, pelanggaran seperti ini akan terus berulang. Dan yang menjadi korban tetap masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada beras sebagai kebutuhan pokok,” tegasnya. Pernyataan Sigit muncul menyusul temuan Kementerian Pertanian yang mencatat ada 212 merek beras tidak layak edar, sebagaimana diungkap Satgas Pangan. Data tersebut telah disampaikan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Ia memaparkan, salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah pemalsuan kemasan. Beras kualitas rendah dikemas ulang menggunakan karung berlabel premium, bahkan ada yang berat bersihnya tidak sesuai dengan keterangan di kemasan. “Kadang secara kasat mata terlihat meyakinkan, kemasannya bagus. Tapi ketika dibuka, kualitas isinya jauh dari yang dijanjikan,” ucap Sigit. Dirinya mendesak pemerintah agar tidak hanya bertindak reaktif setelah kasus ini menjadi sorotan publik. Ia meminta adanya inspeksi rutin yang menyasar seluruh jalur distribusi, mulai dari petani, penggilingan, pengemasan, hingga pasar-pasar tradisional dan modern. “Jangan tunggu heboh dulu baru sibuk bergerak. Kita butuh pengawasan yang sistematis dan sanksi tegas agar ada efek jera bagi pelaku,” katanya lagi. Ia juga mengingatkan bahwa dampak dari beras oplosan tidak hanya merugikan ekonomi masyarakat, tetapi juga membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, Sigit mendorong agar masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan dengan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses. “Pemerintah harus hadir sebagai pelindung konsumen. Kalau masyarakat menemukan kejanggalan, aduannya harus cepat ditindaklanjuti. Jangan biarkan rakyat berjuang sendirian menghadapi mafia pangan ini,” tutupnya. (hms8)