Anggota & Sekwan Hadiri Paripurna HUT Kota & Pemkot Samarinda

24 Januari 2023

Sederet Anggota Dewan Serta Sekwan DPRD Kaltim Turut Menhadiri Paripurna HUT Kota & Pemkot Samarinda di Gedung Paripurna DPRD Kota Samarinda
SAMARINDA. Sejumlah Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda beserta Sekretaris DPRD Kaltim menghadiri Paripurna Peringatan HUT Kota Samarinda ke-355 dan Pemkot Samarinda ke-63, di Gedung Utama Sekretariat DPRD Kota Samarinda, Selasa (24/1/2023)

Pada kesempatan itu, mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, Sekretaris Dewan (Sekwan) Muhammad Ramadhan menyampaikan ucapan selamat kepada Kota Samarinda dan Pemkot Samarinda atas pencapaiannya selama ini.

Diusia Kota Tepian yang sudah mecapai tiga abad lebih, Pemkot Samarinda terus berbenah demi terciptanya kota peradaban sesuai tema HUT kali ini Membangun Kota Peradaban. “Apa yang sudah direncanakan oleh Walikota dan Wakil Walikota Samarinda patut kita dukung dan apresiasi,” sebut Sekwan.

Pada kesempatan itu juga, Walikota Samarinda Andi Harun membeberkan program prioritas pada 2023-2024. Diantara program super prioritas dirinya, yakni program pengendalian banjir, pembangunan infrastruktur, seperit program transportasi massal, moderen, dan ramah lingkungan. Termasuk Program Smart City, program pembangunan sosial dan ekonomi. 

Tampak hadir Anggota DPRD Kaltim Rusman Yaqub, Jahidin, Agus Swandy, Saefuddin Zuhri, Nidya Listiyono, Romadhony, serta Puji Setyowati. Paripurna juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Samarinda dan Wakil Wali Kota Samarinda, Andi Harun-Rusmadi. Rapat sendiri dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Samarinda, Sugiyono didampingi Wakil Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah, Rusdi dan Subandi.
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)