SAMARINDA. Anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin Siruntu menyampaikan, dalam pelaksanaan kegiatan serap aspirasi masyarakat (Reses) dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau kecamatan dan kelurahan.
“Kalau kita tiba di satu kecamatan, kan ada balai desa kecamatan yang kita gunakan. Di situ kita nantinya bayar kebersihan, jadi anggaran masuk ke kas kecamatan dari anggaran Reses kita. Itu justru lebih baik,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Dikatakan Jahidin, sebenarnya juga telah diatur mengenai teknis pelaksanaan Reses masing-masing anggota dewan sesuai Dapilnya, termasuk teknis mengenai tempat kegiatan.
Yaitu dengan menggunakan sewa tempat atau sewa tenda. Namun begitu, politisi dari partai PKB ini menilai, jika di suatu wilayah tersebut memiliki fasilitas tempat yang dapat digunakan, maka sebaiknya tidak menyewa tenda.
“Kalau sudah ada tempat, ya harus pakai tempat, kenapa harus sewa tenda? Jadi mana yang kita pilih. Kau memang tidak ada tempat, atau tidak memungkinkan, artinya kita memakai tenda. Tapi boleh sewa tempat juga,” katanya.
“Keluhan DPRD sekarang ini terkait sewa tenda kan, susah. Khususnya di Dapil di luar, seperti di Kukar yang geografis luas wilayahnya, karena 18 kecamatan. Termasuk Dapil Kutim, Berau. Mereka ini wilayahnya jauh-jauh. Kalau menggunakan tenda, itu repot karena harus mengangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini kan tidak sesuai anggaran yang diberikan, sehingga banyak yang tidak mengambil anggaran itu untuk digunakan menjadi sewa tenda,” sambungnya.
Menurut Jahidin, dengan memanfaatkan fasilitas tempat yang ada di suatu wilayah saat melaksanakan Reses, akan lebih mendekatkan seorang anggota dewan dengan warganya.
“Nantinya kita mintakan kuitansi, bukti bantuan penyerahan. Sepanjang anggaran bisa dibuktikan dengan data yang ada seperti kuitansi, maka tidak akan terjadi penyimpanan. Apalagi di desa, kita manfaatkan, kita berikan anggaran itu ke mereka, maka akan lebih menyentuh. Seolah-olah hubungan ini harmonis,” pungkasnya. (adv/hms7)
“Kalau kita tiba di satu kecamatan, kan ada balai desa kecamatan yang kita gunakan. Di situ kita nantinya bayar kebersihan, jadi anggaran masuk ke kas kecamatan dari anggaran Reses kita. Itu justru lebih baik,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Dikatakan Jahidin, sebenarnya juga telah diatur mengenai teknis pelaksanaan Reses masing-masing anggota dewan sesuai Dapilnya, termasuk teknis mengenai tempat kegiatan.
Yaitu dengan menggunakan sewa tempat atau sewa tenda. Namun begitu, politisi dari partai PKB ini menilai, jika di suatu wilayah tersebut memiliki fasilitas tempat yang dapat digunakan, maka sebaiknya tidak menyewa tenda.
“Kalau sudah ada tempat, ya harus pakai tempat, kenapa harus sewa tenda? Jadi mana yang kita pilih. Kau memang tidak ada tempat, atau tidak memungkinkan, artinya kita memakai tenda. Tapi boleh sewa tempat juga,” katanya.
“Keluhan DPRD sekarang ini terkait sewa tenda kan, susah. Khususnya di Dapil di luar, seperti di Kukar yang geografis luas wilayahnya, karena 18 kecamatan. Termasuk Dapil Kutim, Berau. Mereka ini wilayahnya jauh-jauh. Kalau menggunakan tenda, itu repot karena harus mengangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini kan tidak sesuai anggaran yang diberikan, sehingga banyak yang tidak mengambil anggaran itu untuk digunakan menjadi sewa tenda,” sambungnya.
Menurut Jahidin, dengan memanfaatkan fasilitas tempat yang ada di suatu wilayah saat melaksanakan Reses, akan lebih mendekatkan seorang anggota dewan dengan warganya.
“Nantinya kita mintakan kuitansi, bukti bantuan penyerahan. Sepanjang anggaran bisa dibuktikan dengan data yang ada seperti kuitansi, maka tidak akan terjadi penyimpanan. Apalagi di desa, kita manfaatkan, kita berikan anggaran itu ke mereka, maka akan lebih menyentuh. Seolah-olah hubungan ini harmonis,” pungkasnya. (adv/hms7)
