Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa Hadiri Acara Ramah Tamah Sertijab Pangdam VI/Mulawarman

Senin, 15 Desember 2025 21
SERTIJAB : Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa ketika menghadiri acara ramah sertijab Pangdam VI/Mulawarman
BALIKPAPAN. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa menghadiri acara ramah tamah dalam rangka serah terima jabatan (Sertijab) Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman yang digelar di Aula Makodam VI/Mulawarman, Senin (15/12/2025). Acara tersebut menandai serah terima kepemimpinan dari Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha kepada Mayjen TNI Krido Pramono yang selanjutnya akan melanjutkan estafet kepemimpinan Kodam VI/Mulawarman, wilayah strategis yang mencakup Kaltim dan Kaltara.

Pada kesempatan itu, Yusuf Mustafa menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara serah terima jabatan dengan sukses yang menghadirkan pemimpin Kodam yang baru. Kehadiran legislator Kaltim dalam kegiatan ini menjadi wujud komitmen lembaga legislatif untuk terus memperkuat sinergitas  dengan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan Forkopimda, khususnya dalam mendukung stabilitas wilayah dan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan.

Ia berharap sinergitas antar lintas lembaga ini dapat terus dipertahankan sehingga menjadi wujud kesuksesan pembangunan Kaltim yang sejahtera dan menciptakan kamtibmas yang aman bagi masyarakat. “Kami di DPRD akan terus mendukung program-program pemerintah serta TNI Polri demi terciptanya pembangunan yang adil dan sejahtera serta kamtibmas yang aman,” ujarnya.

Dalam sambutan perdananya, Mayjen TNI Krido Pramono menegaskan bahwa momentum pisah sambut ini bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan ajang silaturahmi dan kesinambungan kepemimpinan. Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha atas berbagai capaian dan fondasi strategis yang telah dibangun selama memimpin Kodam VI/Mulawarman, termasuk peran serta keluarga, khususnya istri Pangdam lama, dalam mendukung tugas negara.

Pangdam baru juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan menguatkan program-program yang telah dirintis, serta menjaga sinergi erat bersama TNI, Polri, dan seluruh unsur Forkopimda. Menurutnya, tantangan keamanan saat ini tidak lagi semata-mata berbentuk konflik bersenjata, melainkan ancaman multidimensi yang menuntut koordinasi lintas sektor, kewaspadaan sosial, dan ketangguhan wilayah. “Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara agar amanah yang kami emban dapat dijalankan dengan baik, profesional, dan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Tampak hadir sejumlah pejabat penting, antara lain Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Muhammad Sabilul Alif, Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie, Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, Wakil Wali Kota Balikpapan  Bagus Susetyo, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Nur Asiah, Kepala BIN Daerah Kaltim Kolonel Inf. Aldrin Ali Bahasoan, jajaran Forkopimda dan para rektor perguruan tinggi negeri maupun swasta. (hms8)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Banggar DPRD Kaltim Matangkan Rencana Kerja 2026, Tekankan Ketepatan Waktu dan Akuntabilitas
Berita Utama 10 Maret 2026
0
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat langkah strategis dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah demi memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi secara optimal. Melalui Badan Anggaran (Banggar), lembaga legislatif ini secara intensif memantapkan fungsi pengawasan dan sinkronisasi perencanaan guna memastikan setiap kebijakan fiskal di tahun mendatang berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Langkah penguatan ini ditegaskan dalam Rapat Internal Badan Anggaran yang digelar di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim pada Selasa (10/3/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis serta sejumlah anggota Banggar lainnya, Sabaruddin Panrecalle, Muhammad Darlis Pattalongi, Sapto Setyo Pramono, Agusriansyah Ridwan, Baba, Firnadi Ikhsan, Safuad, dan Sarkowi V. Zahry. Dalam arahannya, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya sinergi internal yang solid dalam tubuh Banggar. Ia berharap seluruh anggota Banggar dapat berkoordinasi secara penuh dalam mengawal alokasi anggaran daerah agar selaras dengan target pembangunan. "Kedepan, rapat-rapat bersama pihak eksekutif akan terus kita tingkatkan intensitasnya. Kami sangat mengharapkan adanya rekomendasi-rekomendasi kritis dan membangun dari seluruh anggota Banggar agar fungsi pengawasan kita berjalan maksimal," ujar Ekti Imanuel. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pimpinan DPRD siap untuk terus mengawal dan meluruskan setiap tahapan pembahasan agar tetap sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa peran Banggar sangat strategis sebagai navigator dalam mengawal seluruh siklus anggaran. Ia menyebut dokumen rencana kerja 2026 yang dibahas merupakan "kompas" utama untuk mengarahkan langkah-langkah krusial, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi. "Kehadiran kita bukan sekadar rutinitas administratif. Banggar adalah badan strategis yang harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan benar-benar selaras dengan kepentingan masyarakat Kaltim," tegas Hasan. Hasanuddin juga memberikan catatan serius mengenai kepatuhan terhadap timeline anggaran yang mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Beberapa poin krusial yang ia soroti antara lain, terkait penyampaian rancangan KUA-PPAS yang diharapkan tuntas di tingkat TAPD pada akhir Juni agar tidak terjadi penumpukan agenda di bulan berikutnya. Kemudian persetujuan bersama APBD 2027 dipatok paling lambat 30 November 2026. Lebih lanjut Ia mengingatkan adanya sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 bulan jika terjadi keterlambatan persetujuan, sesuai amanat pasal 312 UU 23/2014. Terkait momentum pada bulan Maret ini, Hasan meminta adanya sinkronisasi tajam pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Verifikasi ketat sangat diperlukan untuk memastikan usulan anggota dewan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). "Verifikasi Pokir harus dilakukan secara ketat demi memastikan kesesuaian dengan RKPD. Hal ini penting guna menjamin akuntabilitas serta memastikan tidak ada program yang muncul di luar perencanaan (unplanned programs)atau usulan yang tidak terakomodasi dalam sistem saat pembahasan berlangsung," pungkasnya. Rapat internal Banggar ini menjadi fondasi penting bagi DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi anggaran secara disiplin dan transparan. Dengan jadwal kerja yang telah disusun secara sistematis, diharapkan pembahasan APBD ke depan dapat berjalan tanpa hambatan administratif. DPRD Kaltim berharap sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Kalimantan Timur dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan daerah Benua Etam. (Hms11)