Anggota DPRD Kaltim M Husni Fakhruddin Ikuti Upacara HUT Korpri Ke 54

Senin, 1 Desember 2025 19
UPACARA : Anggota DPRD Kaltim M Husni Fakhruddin mengikuti upacara HUT Korpri Ke 54.
SAMARINDA. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim M Husni Fakhruddin mengikuti upacara HUT Korpri Ke 54 di halaman kantor Gubernur Kaltim, Senin (1/12/2025). Upacara yang dipimpin oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni  tersebut berlangsung dengan khidmat.

Tampak hadir Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman bersama seluruh kepala perangkat daerah Kaltim dan puluhan perwakilan dari aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai perangkat daerah. Meski sempat diguyur hujan namun suasana hangat penuh motivasi tersebut menjadi penanda semangat baru KORPRI Kaltim untuk terus mengabdi dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Momentum ulang tahun ke-54 menjadi titik penguatan kembali peran KORPRI sebagai motor utama reformasi birokrasi di Kaltim. ASN saat ini tidak hanya dituntut bekerja sesuai aturan, tetapi juga harus adaptif, kreatif, dan mampu menjawab tantangan zaman yang kian cepat berubah.

Muhammad Husni Fahruddin, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai prasyarat memperbaiki kinerja birokrasi daerah. Menurutnya, arahan pemerintah pusat melalui Menteri terkait telah memberikan penekanan jelas mengenai urgensi peningkatan kompetensi ASN. “Kalau kita lihat arahan dari internal, Korpri sendiri kan sudah jelas tadi dari Pak Menteri bahwa dia harus meningkatkan kualitasnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas aparatur akan berdampak langsung pada profesionalitas kerja ASN dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. “Ketika kemudian meningkatkan praktisnya maka otomatis kinerjanya juga akan meningkatkan, yang paling penting adalah soliditas di antara teman-teman ASN, itu kan harapan Pak Menteri tadi,” katanya.

Upacara ditutup dengan doa bersama serta penyerahan penghargaan kepada para ASN yang telah berdedikasi di ajang MTQ VII KORPRI tingkat Nasional dan para atlit KORPRI yang telah mengharumkan Kaltim dengan raihan peringkat 9 Nasional di ajang PORNAS KORPRI 2025 di Palembang baru-baru ini. (hms8)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Banggar DPRD Kaltim Matangkan Rencana Kerja 2026, Tekankan Ketepatan Waktu dan Akuntabilitas
Berita Utama 10 Maret 2026
0
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat langkah strategis dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah demi memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi secara optimal. Melalui Badan Anggaran (Banggar), lembaga legislatif ini secara intensif memantapkan fungsi pengawasan dan sinkronisasi perencanaan guna memastikan setiap kebijakan fiskal di tahun mendatang berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Langkah penguatan ini ditegaskan dalam Rapat Internal Badan Anggaran yang digelar di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim pada Selasa (10/3/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis serta sejumlah anggota Banggar lainnya, Sabaruddin Panrecalle, Muhammad Darlis Pattalongi, Sapto Setyo Pramono, Agusriansyah Ridwan, Baba, Firnadi Ikhsan, Safuad, dan Sarkowi V. Zahry. Dalam arahannya, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya sinergi internal yang solid dalam tubuh Banggar. Ia berharap seluruh anggota Banggar dapat berkoordinasi secara penuh dalam mengawal alokasi anggaran daerah agar selaras dengan target pembangunan. "Kedepan, rapat-rapat bersama pihak eksekutif akan terus kita tingkatkan intensitasnya. Kami sangat mengharapkan adanya rekomendasi-rekomendasi kritis dan membangun dari seluruh anggota Banggar agar fungsi pengawasan kita berjalan maksimal," ujar Ekti Imanuel. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pimpinan DPRD siap untuk terus mengawal dan meluruskan setiap tahapan pembahasan agar tetap sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa peran Banggar sangat strategis sebagai navigator dalam mengawal seluruh siklus anggaran. Ia menyebut dokumen rencana kerja 2026 yang dibahas merupakan "kompas" utama untuk mengarahkan langkah-langkah krusial, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi. "Kehadiran kita bukan sekadar rutinitas administratif. Banggar adalah badan strategis yang harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan benar-benar selaras dengan kepentingan masyarakat Kaltim," tegas Hasan. Hasanuddin juga memberikan catatan serius mengenai kepatuhan terhadap timeline anggaran yang mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Beberapa poin krusial yang ia soroti antara lain, terkait penyampaian rancangan KUA-PPAS yang diharapkan tuntas di tingkat TAPD pada akhir Juni agar tidak terjadi penumpukan agenda di bulan berikutnya. Kemudian persetujuan bersama APBD 2027 dipatok paling lambat 30 November 2026. Lebih lanjut Ia mengingatkan adanya sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 bulan jika terjadi keterlambatan persetujuan, sesuai amanat pasal 312 UU 23/2014. Terkait momentum pada bulan Maret ini, Hasan meminta adanya sinkronisasi tajam pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Verifikasi ketat sangat diperlukan untuk memastikan usulan anggota dewan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). "Verifikasi Pokir harus dilakukan secara ketat demi memastikan kesesuaian dengan RKPD. Hal ini penting guna menjamin akuntabilitas serta memastikan tidak ada program yang muncul di luar perencanaan (unplanned programs)atau usulan yang tidak terakomodasi dalam sistem saat pembahasan berlangsung," pungkasnya. Rapat internal Banggar ini menjadi fondasi penting bagi DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi anggaran secara disiplin dan transparan. Dengan jadwal kerja yang telah disusun secara sistematis, diharapkan pembahasan APBD ke depan dapat berjalan tanpa hambatan administratif. DPRD Kaltim berharap sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Kalimantan Timur dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan daerah Benua Etam. (Hms11)