SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim asal daerah pemilihan (dapil) Samarinda menghadiri pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2027.
Musrenbang yang digelar di Ruang Arutala Ballroom BAPPERIDA Samarinda, Senin (1/4/2026) tersebut dihadiri Anggota DPRD Kaltim yakni Sugiyono, Subandi, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun dan Abdul Giaz.
Pembukaan Musrenbang oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun tampak dihadiri Forkopimda Samarinda, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Asisten, Staf Ahli Walikota, seluruh Kepala Perangkat Daerah Kota Samarinda, Ketua TWAP, Kemenag, Pengadilan Agama, BPS,BPN, Dirut BUMD, Camat dan Lurah se-Kota Samarinda.
Musrenbang bertujuan menyelaraskan prioritas pembangunan tingkat kota dengan strategi nasional dan Pemprov Kaltim, termasuk fokus pada pembangunan infrastruktur dan penurunanan angka stunting.
Musrenbang ini diharapkan menghasilkan program strategis yang mampu meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Kota Samarinda.
Kehadiran DPRD Kaltim dinilai sebagai bagian dari sinergi antara pemerintah provinsi dan kota dan juga upaya mendorong bantuan keuangan kepada program pembangunan khususnya yang ada di dapil Samarinda.
Pada kesempatan itu, Subandi menanggapi terkait isu penghapusan Benkeu memang telah beredar, namun sebagian besar informasi yang diterimanya masih sebatas dari pemberitaan media. Meski demikian, ia menekankan bahwa pihak DPRD, khususnya perwakilan daerah pemilihan kabupaten/kota di Kaltim, berharap skema bantuan tersebut tidak dihapus sepenuhnya.
“Kalaupun memang ada pengurangan, mungkin volumenya saja yang disesuaikan. Tapi kalau dihapus total, saya pribadi kurang sepakat,” ujar Subandi saat diwawancara usai acara.
Menurut Subandi, keberadaan Benkeu selama ini menjadi salah satu jalur strategis untuk mengakomodasi berbagai usulan pembangunan dari daerah, termasuk Kota Samarinda. Melalui mekanisme tersebut, berbagai kebutuhan masyarakat dinilai lebih fleksibel untuk diperjuangkan.
“Selama ini kan banyak usulan daerah yang bisa masuk melalui pintu bantuan keuangan. Itu membuat aspirasi masyarakat bisa lebih leluasa terakomodir,” jelasnya. (hms8)