Ajak Masyarakat Tetap Jaga Persatuan, Legislator Kaltim Turut Monitoring Pilkada Serentak di Kutai Timur

27 November 2024

PANTAU : Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongi, Budianto Bulang, Agus Aras, dan Sulasih, bersama Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Unsur Forkopimda Kaltim saat melakukan monitoring ke TPS yang ada di Sangat, Kab. Kutim.
SANGATTA. Mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongi bersama Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, didampingi Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni, KPU dan Bawaslu Kaltim melakukan monitoring pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rabu (27/11/2024).

Rombongan Pj Gubernur berangkat dari Samarinda menggunakan Helikopter dan tiba di Kutim pukul 09.30 WITA. Kedatangan mereka disambut Anggota DPRD Kaltim Daerah Pemilihan Bontang-Kutim-Berau, Agus Aras, Budianto Bulang, dan Sulasih, serta Pemkab Kutim bersama Forkopimda setempat.

Rombongan kemudian langsung menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) 46 dan 45, di Kelurahan  Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara. Usai melakukan monitoring, rombongan kembali melanjutkan peninjauan di Kota Bontang dengan menggunakan Helikopter.

Usai melakukan monitoring di TPS 46 dan 45, di Kelurahan  Teluk Lingga, Anggota DPRD Kaltim Agus Aras memberikan apresiasi kepada penyelenggara pemilu yang telah bekerja keras demi kelancaran proses pemilu.

Ia mengatakan, bahwa puncak pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Kutim berjalan cukup baik dan tertib. “Karena ini serentak (pilkada), partisipasi masyarakat diharapkan dapat lebih signifikan, dan lebih baik dibandingkan pada pemilu sebelumnya,” ujarnya.

Dirinya juga mengimbau masyarakat agar dapat menyalurkan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hati nurani. “Apapun hasil pilkada kali ini, siapa pun pemenangnya, tentu kita harus terima dan harus kita dukung,” kata pria yang akrab disapa Agus ini.

Politisi Demokrat ini juga mengimbau kepada tim sukses dari masing-masing pasangan calon, maupun simpatisan dan seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan bersama.

“Selesai pilkada, mari kita kembali bersatu untuk membangun Kalimantan Timur. Jangan sampai, hanya karena berbeda pilihan, kita saling bermusuhan. Kita harus tetap saling menghargai pilihan masing-masing,” jelas Politis Demokrat ini.

Hal senada disampaikan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Mali. Ia mengajak masyarakat untuk bersatu dan menghindari perpecahan pasca pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Akmal menegaskan Pilkada adalah pesta demokrasi yang seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, bukan memunculkan permusuhan. “Pilkada ini proses demokrasi dan alat untuk maju bersama. Kalau sudah selesai, mohon tidak ada blok-blokan dan permusuhan,” terang dia.

Semua elemen masyarakat harus bersatu kembali membangun daerah masing-masing, membangun Kalimantan Timur. “Jadi tolong jaga keamanan dan ketertiban, karena hanya kita yang membangun Kutai Timur dan Kaltim yang hebat ini,” imbuhnya.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini mengatakan berdasar pantauan di dua TPS di Samarinda dan Kutim, secara umum semua berjalan baik. Mulai pergerakan logistik yang terdistribusi sesuai ketentuan maupun petugas penyelenggara yang dinilai bekerja dengan baik “Terimakasih untuk KPU dan Bawaslu dan dukungan Pemda setempat. Semua berjalan dengan bagus,” tutup Akmal. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)
Indeks