Warga Keluhkan Sulitnya Mendapatkan Air Bersih

22 Februari 2021

Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo bersama dengan masyarakat saat melakukan reses di Balikpapan belum lama ini
SAMARINDA. Persoalan air bersih untuk kebutuhan masyarakat Balikpapan masih menjadi keluhan utama saat Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo melakukan serap aspirasi belum lama ini. Pasalnya, sejumlah wilayah, khususnya Balikpapan Tengah, Utara dan Barat belum bisa bisa menikmati air bersih yang seharusnya.

Disampaikan Sigit, sapaan akrabnya, problem air bersih bukan hanya terjadi pada satu atau dua kampung. “Mereka (masyarakat) mengaku hanya dapat aliran air itu pada dini hari. Dan mayoritas daerah itu keluhannya sama,” terang dia.

Hal mendasar yang menjadi persoalan air bersih dikatakan Sigit, dikarenakan terbatasnya ketersediaan sumber air bersih. “Saat saya berkomunikasi dengan pihak PDAM, memang kendalanya itu, sumber airnya minim. Jadi, ini yang harus dicarikan solusinya,” beber Ketua PAN Kaltim ini.

Persoalan ini pun diakui Sigit telah dilakukan komunikasi lebih lanjut antara Pemkot Balikpapan dengan Pemprov Kaltim. “Nah, dari komunikasi dengan pihak PDAM, bahwa Pemkot Balikpapan telah mengusulkan dan ditindaklanjuti oleh PU Kaltim agar bisa memanfaatkan sumber air yang ada di Sepaku,” terangnya.

Beda halnya untuk Wilayah Balikpapan Timur, Selatan dan Balikpapan Kota. Persoalan air bersih sudah dapat terpecahkan dengan adanya ketersediaan sumber air dari Waduk Teritip. Meskipun saat ini PDAM mengandalkan sumber air dari air tanah atau air bor.

“Persoalannya sekarang, kalau hanya mengandalkan air dari sumur bor, tak diketahui sampai kapan sumber air bisa bertahan. Karena, jika PDAM terus mengambil dari air tanah, hal ini akan berdampak buruk pada kondisi tanah karena dapat tergerus,” jelas Sigit. (adv/hms6)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)