Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun saat menghadiri acara Culture and Sport Day dalam rangka Latihan Bersama (Latma) Garuda Shield-15/2021.

Senin, 16 Agustus 2021 90
Samsun Apresiasi Pelaksanaan Sport Day and Culture Day, Latma Garuda Shield TNI AD dengen US Army di Lapangan Yonif Rider 600/Modang
BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan Culture and Sport Day dalam rangka Latihan Bersama (Latma) Garuda Shield-15/2021 yang dirangkai dengan yang diselenggarakan di Lapangan Yonif Raiders 600 Modang, Kodam VI Mulawarman, Balikpapan, Jumat (13/8/2021).

Kegiatan ini rangkaian Latihan Bersama (Latma) TNI Angkatan Darat (AD) dengan US Army yang dimulai sejak 4 Agustus 2021 lalu. Prajurit dari TNI AD dan US Army juga mengikuti lomba olahraga tradisional Indonesia, berupa balap bakiak dan tarik tambang, serta penampilan tari-tarian tradisional Indonesia.

Disampaikan Samsun, sapaan akrabnya, Sport Day and Culture menjadi sangat menarik perhatian peserta, karena beberap pekan lalu, mereka juga melatih kapasitas diri berupa pelatihan taktik perang dan penggunaan senjata ringan. “Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan budaya dan permainan yang ada di Indonesia, seperti permainan bakiak, floating carpet, dragon snake dan tarik tambang. Serta juga memperkuat rasa persaudaraan, kerja sama, dan persahabatan sesama prajurit dari negara lain,” ujarnya.

Kegiatan Sport Day and Culture ini juga dihadiri langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa didampingi Ibu Hetty Andika Perkasa. “Saya sempat melihat pertandingan tarik tambang oleh prajurit TNI AD dan US Army, ada kebersamaan dan hubungan yang sangat dekat antara prajurit TNI AD dan US Army,” kata dia.

Menurut Kasad, perbedaan Alutsista dan dan teknik pertempuran bisa dipelajari, tapi yang tidak bisa terlewatkan dari latihan ini adalah ikatan, kerjasama dan persaudaraan. “Saya sangat senang dengan apa yang telah dicapai. Saya ingin persaudaraan dan persahabatan ini terus berlanjut. Prajurit dari Yonif Raiders 600 Modang dapat terus berkomunikasi, saling tukar nomor HP sehingga persahabatan ini terus berlanjut,” pesan Andika Perkasa.

Tampak hadir dalam kegiatan ini, Gubernur Kaltim Isran Noor, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Hariyanto, serta Walikota Balikpapan Rachmad Mas'ud, serta US Army Charlie Company Commander BN 1-21 Capt David Moets.

Gubernur Isran Noor mengaku bangga dan bahagia karena Kaltim terpilih menjadi salah satu lokasi latihan bersama antara TNI AD dan US Army, tepatnya di Amborawang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun dua lokasi lainnya, yakni Batu Raja, Sumatera Selatan dan Makalisung, Sulawesi Utara. Latma Garuda Shield 15/2021 ini melibatkan sekitar 2.161 prajurit TNI AD dan 1.547 prajurit US Army, atau yang terbesar dalam sejarah Latma Garuda Shield.

"Kegiatan latihan disini adalah sebuah penghargaan yang didapat oleh masyarakat Kaltim. Mungkin tahun depan kami akan mengundang kalian kembali, dengan kegiatan latihan yang mungkin lebih besar dengan melibatkan kendaraan tempur, seperti tank amfibi Arisgator M113 APC yang sama-sama dimiliki oleh TNI AD dan US Army" ucap Isran. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Lambannya Sertifikasi Aset Picu Kekhawatiran Konflik Agraria di Kaltim
Berita Utama 8 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Keterlambatan proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah maupun lahan masyarakat di Kalimantan Timur menimbulkan keresahan baru di tengah upaya membangun kepastian hukum dan tata kelola agraria yang adil. DPRD Kalimantan Timur memperingatkan kondisi ini berpotensi menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani secara serius. Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menyoroti persoalan ini sebagai hal yang krusial karena menyangkut hak masyarakat atas tanah serta keamanan hukum atas aset pemerintah. Ia menilai, lambannya proses legalisasi aset dapat memicu konflik pertanahan dan sengketa hukum yang berkepanjangan. “Keterlambatan sertifikasi bukan hanya memperlemah kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah, tetapi juga membuka ruang terjadinya persoalan pertanahan yang bisa berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat,” ujarnya. Pernyataan ini mempertegas urgensi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta instansi terkait agar segera mempercepat proses sertifikasi aset yang belum tersentuh administrasi hukum. Tak hanya aset pemerintah, masyarakat pun kerap terjebak pada birokrasi berbelit ketika mengurus sertifikat tanah. Menurutnya, warga seringkali terhambat prosedur yang rumit, biaya tinggi, hingga maraknya pungutan liar. “Pemerintah semestinya hadir secara aktif dalam memberikan pendampingan dan kemudahan layanan. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan harus dilakukan secara masif dan konsisten,” tegasnya. Ia menekankan, penyelesaian konflik agraria harus dijalankan dengan pendekatan kemanusiaan yang adil. Tak hanya lewat kebijakan formal, tetapi juga pendampingan hukum dan penyederhanaan prosedur administratif. “Tidak adil apabila masyarakat dibiarkan bergumul sendiri dalam menghadapi ketidakpastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Jika kita menginginkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka penyelesaian sengketa pertanahan harus menjadi agenda prioritas yang dijalankan secara serius dan bermartabat,” tutupnya. Kondisi ini menunjukkan, tanpa intervensi konkret dari pemerintah, risiko terjadinya konflik agraria masih membayangi. DPRD Kaltim berharap semua pihak bergerak cepat sebelum keterlambatan ini menjelma menjadi persoalan hukum yang jauh lebih kompleks. (hms7)  
Indeks