TMII Tutup Mulai Awal Tahun, Anjungan Kaltim Fokus Perbaikan Sapras

Jumat, 10 Juni 2022 64
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim M Nasiruddin didampingi Puji Hartadi melakukan kunjungan kerja ke Anjungan Kaltim di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Kamis (6/10).
JAKARTA. Komisi II DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Anjungan Kaltim di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Kamis (6/10). Rombongan dipimpin Sekretaris Komisi II M Nasiruddin didampingi Puji Hartadi dan staf.

Nasiruddin menyebutkan kedatangan komisi II dalam rangka melakukan monitoring terhadap aset milik Pemerintah Provinsi Kaltim tersebut termasuk aktifitas dan program kerja dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

“Kami ingin melihat bagaimana kelayakan Anjungan Kaltim di TMII ini, dan apa saja kegiatannya. Berangkat dari situ bagaimana biaya retribusi yang masuk ke kas daerah sebab dana yang dikeluarkan daerah untuk pembangunan dan perawatan anjungan terbilang tidak sedikit,” sebutnya.

Politikus PAN itu meminta pihak pengelola anjungan agar memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada khususnya teknologi digital yang bertujuan mempermudah siapapun yang mengakses informasi tentang perkembangan potensi di Kaltim.

“Kaltim anjungan pertama menerapkan teknologi berbasis digital seharusnya ini bisa menjadi motor penggerak bagi anjungan dalam menarik lebih banyak pengunjung dan mampu menjadi salah satu media pusat promosi daerah,” harapnya.

Selain itu, dalam rangka peningkatan perekonomian daerah maka anjungan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan promosi budaya, pagelaran seni dan budaya, pameran produk unggulan ekonomi daerah, pertemuan seperti seminar dan lainnya. “Lamin dan Aula dilengkapi sarana dan prasarananya agar mereka yang menyewa lebih merasakan kenyamanan. Berbagai macam hasil kerajinan dan produk olahan UMKM harus dilengkapi ini bagian dari promosi,” ucapnya.

Plt Kasi Promosi dan Informasi Anjungan Kaltim Mahdaleny menjelaskan mulai awal Tahun 2022 TMII ditutup untuk mengunjung karena dilakukan perbaikan atau revitalisasi dikarenakan akan menjadi salah satu tujuan peserta G20.

Hal ini menjadikan Anjungan Kaltim praktis menghentikan kegiatan untuk sementara sekaligus menyelesaikan perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan anjungan guna memberikan rasa nyaman bagi pengunjung.

“Masih dalam tahap penyelesaian, pekerjaannya dilakukan oleh PUPR. Setelah G20 kegiatan rutin akan kembali dilaksanakan seperti pagelaran seni dan budaya khas Kaltim, membuka ruang bagi siapapun untuk menyewa aula atau lamin baik untuk pernikahan, acara kumpul keluarga, seminar dan lain-lain,”pungkasnya.(adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Libatkan Perguruan Tinggi hingga Guru, Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Himpun Masukan Ranperda
Berita Utama 22 Agustus 2025
0
BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan 28 perwakilan pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, lembaga penjamin mutu pendidikan, organisasi profesi guru, hingga kepala sekolah di Kalimantan Timur. Rapat dibuka oleh Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Agusriansyah Ridwan. Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan substansial dan komprehensif terkait tantangan serta solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim. Sejumlah Anggota Pansus turut hadir, diantaranya, Muhammad Samsun, Darlis Pattalongi, Andi Satya Adi Saputra, Syahariah Mas’ud, Yonavia, Damayanti, Sulasih, dan Abdul Giaz. Dalam diskusi, beberapa isu-isu strategis pendidikan menjadi sorotan. Beberapa poin yang mengemuka antara lain kualitas lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sertifikasi berbasis kompetensi lokal, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta akses pendidikan di wilayah 3T. Selain itu, Stakeholder juga menyoroti pentingnya penguatan muatan lokal, pembudayaan religius, pendidikan anti-bullying, hingga penyesuaian kebutuhan guru pendamping difabel. Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini harus dilakukan secara menyeluruh dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Ia berharap Ranperda ini tidak hanya menjadi formalitas hukum, melainkan menjadi dasar bagi sistem pendidikan yang terbuka, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. “Kami mengundang para pelaku pendidikan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman langsung. Ranperda ini harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar formalitas hukum,” tegas Sarkowi. Lebih lanjut, forum ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dan budi pekerti siswa. Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa pendidikan di Kaltim harus mampu menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya sejak dini. "Kita tidak ingin anak-anak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya sikap, adab, dan karakter yang baik. Pendidikan harus menyentuh hati dan membentuk kepribadian, bukan sekadar angka di rapor," ujarnya. Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan secara nyata, tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga menyentuh hati dan membentuk kepribadian anak bangsa.(adv/hms9)