Tenaga Kesehatan Wajib Mendapat Perhatian Pemerintah

Selasa, 2 Februari 2021 681
SAMARINDA. Akibat padatnya agenda DPRD Kaltim pada penghujung tahun 2020 lalu, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK harus mendapatkan perwatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan akibat Positif Covid-19, belum lama ini.

Setelah mendapatkan perwatan dan karantina selama beberapa hari, sejak 17 Desember 2020 hingga 5 Januari 2021, Makmur dinyatakan sembuh atau Negatif Covid-19. “Awalnya karena kelelahan, dan Alhamdulillah saya telah dinyatakan sembuh setelah karantina, dan mendapat perwatan dari petugas kesehatan,” ujarnya.

Ia pun meminta kepada masyarakat untuk tidak main-main terhadap Covid-19, dan tetap patuh pada anjuran pemerintah terkait protokol kesehatan. “Penyakit ini nyata, tidak main-main. Siapa saja bisa terkena, dan parahnya virus ini belum ditemukan obatnya,” beber Makmur.

Selain mengingatkan masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan tetap rutin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker, Politikus Golkar ini meminta agar pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap tenaga kesehatan.

“Jadi pengalaman saya selama dikarantina itu, saya menyaksikan betul bagaimana perjuangan tenaga kesehatan kita yang ada di rumah sakit, ya perawatnya, dokternya. Dengan kejadian seperti ini, saya berharap pemerintah wajib memberikan perhatian lebih kepada tenaga kesehatan kita.  Khususnya dimasa pandemi seperti ini,” jelasnya.

Makmur berharap, ke depan bidang kesehatan mendapatkan alokasi anggaran yang sepadan. Menurutnya, jika bidang pendidikan mendapat anggaran 20 persen dari APBD, bidang kesehatan setidaknya mendapat porsi anggaran yang sama. “Paling tidak alokasi anggaran bidang kesehatan kita harus skala prioritas,” sebutnya.

Selain itu, mantan Bupati Berau ini juga mengajak pemerintah berani menetapkan formasi penambahan tenaga kesehatan. Karena menurutnya, kondisi pandemi saat ini, tenaga kesehatan sangat dibutuhkan. “Jadi, paling tidak bagaimana nanti, di Kaltim khususnya, melalui instansi terkait yang ada di provinsi dapat mengkoordinasikan dengan badan pengelola kepegawaian di Kaltim agar formasi tenaga kesehatan diprioritaskan,” beber Makmur.

Menurut dia, jika daerah belum bisa membangun fasilitas bidang kesehatan, paling tidak daerah mampu membangun sumber manusia dalam bidang kesehatan. “Artinya, semangat manusianya yang kita bangun,” jelas Makmur.

Atas nama lembaga DPRD Kaltim, pribadi dan keluarga, Makmur mengucapkan terimakasih kepada tenaga medis, dokter, perawat atas pengabdian yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya saat merawat dan mengobati masyarakat Kaltim khususnya dimasa pandemi ini. “Semoga Allah SWT membalas semua tenaga pikiran yang dilakukan selama ini,” tandasnya. (adv/hms6)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi III DPRD Kaltim Dorong Prioritas Program Dinas Perhubungan Tetap Berjalan di Tengah Keterbatasan Fiskal
Berita Utama 16 April 2026
0
SAMARINDA - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan serta rencana kerja Tahun 2027, bertempat di Gedung D Lantai III, Kantor DPRD Kaltim pada Kamis, (16/4/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Reza Fachlevi, serta Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sayid Muziburrachman, Sugiono, dan Jahidin. Turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Yuslindo, bersama jajaran, termasuk Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Heru Santosa. Fokus pembahasan diarahkan pada pelaksanaan program tahun berjalan dan rencana kerja tahun 2027, khususnya pembangunan infrastruktur strategis di sektor kepelabuhanan, terminal, keselamatan lalu lintas, serta penerangan jalan umum. Keterbatasan fiskal menjadi tantangan sehingga program harus dijalankan secara selektif melalui skala prioritas.   Komisi III menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan baru dan pemeliharaan fasilitas yang ada, termasuk rambu lalu lintas, penerangan jalan, serta optimalisasi jembatan timbang. Persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL) juga menjadi perhatian serius untuk menjaga kualitas jalan provinsi.