Sutomo Jabir Prediksi Renja DPRD Kaltim Segera Tuntas

Jumat, 25 Maret 2022 131
Rapat Rencana Kerja (Renja) DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, di Swissbell Hotel Balikpapan
Balikpapan. Kembali membahas Rencana Kerja DPRD Provinsi KalimantanTimur Tahun Anggaran 2023, Tim Renja DPRD Provinsi Kalimantan Timur secara serius duduk bersama Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim membahas hal tersebut, Selasa (22/3) di Hotel SwissBell Balikpapan. Pembahasan tersebut menurut Ketua Tim Renja DPRD Kaltim, Sutomo Jabir diprediski akan segera tuntas pembahasannya.

"Kami terus mensinkronkan program kerja kita, seperti hari ini program-program apa saja yang muncul dari DPRD maupun dari sekretariat agar nyambung.  Kita terus kejar progressnya karena harus muncul angka sebelum dilakukkanya Musrenbang untuk pembuatan RKPD kita,” kata Sutomo Jabir terkait hasil rapat yang juga dihadiri wakil ketua Tim Renja Fitri Maisyaroh.

Ia menambahkan sinkronisasi angkanya,  sejauh ini sudah  mengarah kesana, tinggal finalisasi sedikit lagi. "Setelah ini kita menampung aspirasi yang telah disampaikan baik dari sekretariat maupun dari DPRD. Salah satunya yang sempat disebut yaitu mempertanyakan overload waktu, itu nanti akan kita formulasikan lagi.Ada waktu beberapa hari kedepan sebelum memasuki jadwal paripurna.  Bisa diparipurnakan sesuai dengan jadwal, dan tidak ada perpanjangan. Sedikit lagi finalisasinya,” ujarnya dalam rapat yang dihadiri Pimpinan DPRD Kaltim, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Wakil Ketua Muhammad Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo. Untuk diketahui rapat tersebut juga dihadiri seluruh pejabat struktural di Sekretariat DPRD Kaltim. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.