-cover.jpg)
-cover.jpg)
BERAU — Dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor, Anggota DPRD Kaltim Syarifatul Sya’diah, Husin Djufrie, dan Apansyah, menghadiri kegiatan Pengarahan Sinergitas TNI-Polri dan Pemerintah Daerah yang digelar di Balai Mufakat, Rumah Jabatan Bupati Berau, Rabu (16/7/2025). Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, serta jajaran Forkopimda dan pejabat daerah. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi antara unsur legislatif, eksekutif, dan aparat keamanan dalam menghadapi tantangan geopolitik dan pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur.
Kabupaten Berau, sebagai gerbang utama wilayah utara Kaltim dan berbatasan langsung dengan perairan internasional, dinilai memiliki posisi vital dalam peta pertahanan dan ekonomi provinsi. Namun, potensi besar ini juga diiringi oleh kerentanan terhadap ancaman lintas batas, penyelundupan, dan gangguan keamanan yang dapat menghambat investasi dan pariwisata.
Anggota DPRD Kaltim, Husin Djufrie, menegaskan bahwa sinergitas antarlembaga bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.
“Berau bukan sekadar wilayah pinggiran, tapi pintu masuk strategis Kaltim. Tanpa koordinasi yang kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan DPRD, kita berisiko kehilangan kendali atas arah pembangunan dan keamanan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran legislatif dalam memastikan bahwa kebijakan keamanan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan berbasis kebutuhan masyarakat. “Kami di DPRD hadir bukan hanya sebagai pengawas, tapi sebagai mitra strategis dalam merumuskan kebijakan yang menjamin rasa aman dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” tambahnya.
Forum ini juga menjadi ajang refleksi atas tantangan koordinasi lintas sektor yang kerap terhambat oleh ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan. Dalam konteks ini, DPRD Kaltim mendorong agar sinergi tidak berhenti pada level simbolik, tetapi diwujudkan dalam kebijakan terpadu, alokasi anggaran yang responsif, dan pelibatan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan cinderamata dan sesi foto bersama, namun lebih dari itu, kehadiran DPRD Kaltim menjadi penanda bahwa stabilitas wilayah strategis seperti Berau membutuhkan komitmen politik, keberanian institusional, dan kemauan bersama untuk melampaui sekat sektoral demi kepentingan rakyat. (hms6)
Kabupaten Berau, sebagai gerbang utama wilayah utara Kaltim dan berbatasan langsung dengan perairan internasional, dinilai memiliki posisi vital dalam peta pertahanan dan ekonomi provinsi. Namun, potensi besar ini juga diiringi oleh kerentanan terhadap ancaman lintas batas, penyelundupan, dan gangguan keamanan yang dapat menghambat investasi dan pariwisata.
Anggota DPRD Kaltim, Husin Djufrie, menegaskan bahwa sinergitas antarlembaga bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.
“Berau bukan sekadar wilayah pinggiran, tapi pintu masuk strategis Kaltim. Tanpa koordinasi yang kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan DPRD, kita berisiko kehilangan kendali atas arah pembangunan dan keamanan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran legislatif dalam memastikan bahwa kebijakan keamanan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan berbasis kebutuhan masyarakat. “Kami di DPRD hadir bukan hanya sebagai pengawas, tapi sebagai mitra strategis dalam merumuskan kebijakan yang menjamin rasa aman dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” tambahnya.
Forum ini juga menjadi ajang refleksi atas tantangan koordinasi lintas sektor yang kerap terhambat oleh ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan. Dalam konteks ini, DPRD Kaltim mendorong agar sinergi tidak berhenti pada level simbolik, tetapi diwujudkan dalam kebijakan terpadu, alokasi anggaran yang responsif, dan pelibatan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan cinderamata dan sesi foto bersama, namun lebih dari itu, kehadiran DPRD Kaltim menjadi penanda bahwa stabilitas wilayah strategis seperti Berau membutuhkan komitmen politik, keberanian institusional, dan kemauan bersama untuk melampaui sekat sektoral demi kepentingan rakyat. (hms6)
