Seno Aji Hadiri Pelantikan PAW DPRD Samarinda

30 September 2021

Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, bersama Anggota DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi dan Mashari Rais, menghadiri pelantikan Andi Muhammad  Afif Rayhan  Harun sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda, menggantikan Arbain dari fraksi Gerindra
SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, bersama Anggota DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi dan Mashari Rais, Rabu (29/09) kemarin.

Menghadiri pelantikan Andi Muhammad  Afif Rayhan  Harun sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda, menggantikan Arbain dari fraksi Gerindra.

Usai pelantikan Seno Aji mengatakan, Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan partai Gerindra di DPRD Samarinda sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Drinya berharap, kinerja Fraksi Gerindra di DPRD Samarinda menjadi lebih baik lagi.

“Semoga dengan terpilihnya Andi Muhammad  Afif Rayhan  Harun sebagai Anggota DPRD Samarinda yang baru, bisa lebih kompa. Terutama, bersinergi dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk membangun Samarinda labih baik lagi,” ujarnya.

Selain itu, untuk kader Partai Gerindra di DPRD Samarinda yang telah purna tugas, tidak berkecil hati. Pasalnya, tugas kedepannya memungkinkan lebih berat, karena akan membantu pembangunan daerah lebih baik.

“Pak Arbain tetap sebagai kader Partai Gerindra, dan akan menjadi tim percepatan pembangunan Kota Samarinda di bawah kepemimpinan kepala daerah sekarang. Sehingga, tugas dia juga semakin berat sebenarnya, karena untuk mensukseskan pembangunan kota itu sendiri,” sebut Seno.

Sementara itu, Ketua DPRD Samarinda Sugiyono  dalam rapat paripurna menyampaikan pergantian Arbain dengan Rafif Rayhan tersebut didasari surat permohonan DPD Gerindra Kaltim pada tanggal 9 Agustus 2021, tentang permohonan pergantian antar waktu anggota fraksi Gerindra di DPRD Kota Samarinda. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)
Indeks