Seno Aji Hadiri Konkernas IV PGRI

27 Februari 2023

PEMBUKAAN KONKERNAS : Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji saat menghadiri pembukaan Konkernas IV PGRI di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Jumat (25/2)
SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menghadiri acara pembukaan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) IV Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) masa bhakti XXII tahun 2019-2024 di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Jumat (25/2) malam.

Konkernas yang di buka oleh Gubernur Kaltim Isran Noor tersebut mengusung tema “Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan, Indonesia Kuat, Indonesia Maju” dan telah digelar sejak tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Bupati Penajam Paser Utara Hamdam, Kepala Disdikbud Kaltim Muhammad Kurniawan, Ketua PGRI Kaltim Anwar Sanusi, serta segenap Pengurus Besar PGRI dan guru dari berbagai daerah di Indonesia.

Unifah Rosyidi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan warga Kaltim dengan jamuan yang luar biasa kepada peserta yang datang dari luar daerah se Indonesia.

Ia mengatakan, sejak lama PB PGRI ingin untuk menginjak tanah IKN dan akhirnya bisa tercapai juga. “kami siap membangun masa depan pendidikan di sini, mengupayakan bagaimana organisasi PGRI di bawa ke depan, IKN adalah nyata, IKN adalah pesona bagi kami yang hadir di sini, sebuah daerah yang betul-betul pluralistik,” ujarnya.

Kemudian dalam sambutannya, Gubernur Kaltim menyambut baik atas kedatangan para guru dari berbagai daerah di Benua Etam.

“Selamat datang para peserta yang merupakan guru-guru dari seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara, doa kami semua kepada seluruh guru di manapun berada, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) mau pun non ASN,” sebut Isran Noor.

Dikatakannya, bahwa jasa para guru sampai kapan pun tidak akan pernah terlupakan oleh rakyat dan bangsa, karena berkat jasanya, maka terciptalah orang-orang hebat yang lahir dengan berbagai profesi.

Lebih kurang 3,7 juta guru yang terdata dari seluruh Indonesia, itu terdiri dari guru ASN dan juga honorer, paling tidak sudah berjasa telah membawa dan memberikan sebuah kehidupan yang penuh kebahagiaan.

“Guru ASN dan honorer punya kedudukan yang sama pentingnya bagi pendidikan di Indonesia, bahkan dengan beban yang sama, guru honorer sampai saat ini sangat membantu sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar,” ungkapnya.

Senada dengan hal itu, Seno Aji menanggapi dengan positif kegiatan Konkernas yang didalamnya membahas keluhan mengenai guru honorer. Itu merupakan salah satu langkah politik dalam mempertahankan hak guru.

Ia mengatakan bahwa DPRD Kaltim turut mendukung supaya tenaga honorer tetap ada. Adapun terkait rencana pembangunan gedung guru, ia mengatakan sudah ada tanah yang dihibahkan seluas 13 hektar, hanya saja sejauh ini untuk bangunannya belum ada didirikan.

Lebih lanjut ia meminta kepada pemerintah kota agar tidak menghapus tenaga guru honorer, dan berharap keresahan PGRI saat ini nantinya bisa didengar oleh presiden karena PGRI memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak bangsa.

“Mudah-mudahan ini juga didengar oleh presiden, tentu saja kita berharap pemkot tidak menghapuskan guru honorer. Untuk gedung guru, tanahnya sudah ada nanti kami akan coba pelan-pelan prototype terlebih dahulu,” kata politikus partai Gerindra ini saat diwawancara usai acara.

Ia berharap PGRI dapat mandiri dan mampu mendidik anak didiknya dengan baik sehingga menciptakan generasi muda yang tangguh. Dan semoga kedepan, nantinya ada satu gedung yang mewadahi para guru di Kalimantan bahkan di Indonesia.

“Saya harap, PGRI bisa mandiri dan mendidik anak didiknya dengan baik sehingga nantinya dapat menjadi generasi muda yang tangguh,” pungkasnya. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)