Seno Aji Hadiri Konkernas IV PGRI

Senin, 27 Februari 2023 162
PEMBUKAAN KONKERNAS : Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji saat menghadiri pembukaan Konkernas IV PGRI di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Jumat (25/2)
SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menghadiri acara pembukaan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) IV Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) masa bhakti XXII tahun 2019-2024 di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Jumat (25/2) malam.

Konkernas yang di buka oleh Gubernur Kaltim Isran Noor tersebut mengusung tema “Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan, Indonesia Kuat, Indonesia Maju” dan telah digelar sejak tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Bupati Penajam Paser Utara Hamdam, Kepala Disdikbud Kaltim Muhammad Kurniawan, Ketua PGRI Kaltim Anwar Sanusi, serta segenap Pengurus Besar PGRI dan guru dari berbagai daerah di Indonesia.

Unifah Rosyidi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan warga Kaltim dengan jamuan yang luar biasa kepada peserta yang datang dari luar daerah se Indonesia.

Ia mengatakan, sejak lama PB PGRI ingin untuk menginjak tanah IKN dan akhirnya bisa tercapai juga. “kami siap membangun masa depan pendidikan di sini, mengupayakan bagaimana organisasi PGRI di bawa ke depan, IKN adalah nyata, IKN adalah pesona bagi kami yang hadir di sini, sebuah daerah yang betul-betul pluralistik,” ujarnya.

Kemudian dalam sambutannya, Gubernur Kaltim menyambut baik atas kedatangan para guru dari berbagai daerah di Benua Etam.

“Selamat datang para peserta yang merupakan guru-guru dari seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara, doa kami semua kepada seluruh guru di manapun berada, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) mau pun non ASN,” sebut Isran Noor.

Dikatakannya, bahwa jasa para guru sampai kapan pun tidak akan pernah terlupakan oleh rakyat dan bangsa, karena berkat jasanya, maka terciptalah orang-orang hebat yang lahir dengan berbagai profesi.

Lebih kurang 3,7 juta guru yang terdata dari seluruh Indonesia, itu terdiri dari guru ASN dan juga honorer, paling tidak sudah berjasa telah membawa dan memberikan sebuah kehidupan yang penuh kebahagiaan.

“Guru ASN dan honorer punya kedudukan yang sama pentingnya bagi pendidikan di Indonesia, bahkan dengan beban yang sama, guru honorer sampai saat ini sangat membantu sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar,” ungkapnya.

Senada dengan hal itu, Seno Aji menanggapi dengan positif kegiatan Konkernas yang didalamnya membahas keluhan mengenai guru honorer. Itu merupakan salah satu langkah politik dalam mempertahankan hak guru.

Ia mengatakan bahwa DPRD Kaltim turut mendukung supaya tenaga honorer tetap ada. Adapun terkait rencana pembangunan gedung guru, ia mengatakan sudah ada tanah yang dihibahkan seluas 13 hektar, hanya saja sejauh ini untuk bangunannya belum ada didirikan.

Lebih lanjut ia meminta kepada pemerintah kota agar tidak menghapus tenaga guru honorer, dan berharap keresahan PGRI saat ini nantinya bisa didengar oleh presiden karena PGRI memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak bangsa.

“Mudah-mudahan ini juga didengar oleh presiden, tentu saja kita berharap pemkot tidak menghapuskan guru honorer. Untuk gedung guru, tanahnya sudah ada nanti kami akan coba pelan-pelan prototype terlebih dahulu,” kata politikus partai Gerindra ini saat diwawancara usai acara.

Ia berharap PGRI dapat mandiri dan mampu mendidik anak didiknya dengan baik sehingga menciptakan generasi muda yang tangguh. Dan semoga kedepan, nantinya ada satu gedung yang mewadahi para guru di Kalimantan bahkan di Indonesia.

“Saya harap, PGRI bisa mandiri dan mendidik anak didiknya dengan baik sehingga nantinya dapat menjadi generasi muda yang tangguh,” pungkasnya. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.