SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menyambut kedatangan Ketua DPR RI, Puan Maharani, Panglima TNI Andika Perkasa, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta rombongan di VIP Room Bandara Udara Internasional Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Rabu (16/2).
Kedatangan DPR RI, Panglima TNI, dan Kementrian serta rombongan disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, bahwa pembangunan IKN bergerak cepat. “Kunjungan ini menandakan keseriusan pemerintah. Bahwa IKN benar-benar pindah kesini (kaltim). Pembangunan IKN akan mulai dibangun, dan Insyallah tidak lama lagi Kaltim menjadi ibu kota negara,” jelas dia.
Kunjungan tersebut guna memastikan persiapan pembangunan proyek IKN Nusantara. Pada kunjungan ini Puan Maharani menegaskan bergotong royong bersama dan membuktikan IKN bisa dibangun dari awal. “UU IKN sudah disahkan DPR, saya mendatangi lokasi IKN Nusantara untuk menegaskan DPR mengawal pelaksanaan proyek ini sejak awal,” kata Puan.
Setiba di Balikpapan, dirinya langsung meninjau sejumlah lokasi di kawasan IKN Nusantara bersama Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Selain itu, Puan ingin memastikan seberapa siap pembangunan IKN Nusantara. “Perlu meninjau lokasi IKN agar bisa mengecek langsung kondisi calon ibu kota negara baru. DPR perlu turun sendiri melihat persiapan pembangunan IKN secara langsung. Ini juga sekaligus sebagai bagian upaya kami dalam mengemban amanat rakyat,” ucap Puan.
Dia pun mengajak sejumlah anggota alat kelengkapan dewan terkait dalam peninjauan proyek IKN Nusantara. Dalam kesempatan itu, turut mendampingi Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah, Ketua Komisi V DPR Lasarus, dan Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. ”Kami bersama-sama datang untuk melihat perkembangan proyek IKN Nusantara sebagai salah satu bentuk pengawasan. Dengan melihat langsung lokasi calon ibu kota negara, kami bisa memberikan catatan-catatan kepada pemerintah,” ujar Puan.
Dari Balikpapan, Puan beserta rombongan akan langsung menuju lokasi Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibangun untuk pemenuhan air baku IKN Nusantara. Kemudian rombongan mendatangi lokasi Menara Pandang dan tempat Istana Negara akan dibangun. Puan juga akan meninjau titik nol yang menjadi lokasi kantor-kantor lembaga tinggi negara, termasuk DPR. ”Saya berharap proses pembangunan dapat akan berjalan lancar sesuai rencana,” tutur Puan.
Sementara, Andika Perkasa menyatakan di IKN akan hadirkan kodam baru dengan perangkatnya. Kebutuhan lahan untuk tiga matra sekitar 4.500 hektare, di kawasan perluasan, dan 300 hektare untuk di kawasan inti. “Akan ajukan penambahan personil baru sampai 50 ribu ke kementrian pertahanan, untuk tiga matra, di luar kekuatan TNI saat ini,” kata dia.
Sementara Tito Karnavian menambahkan seusai undang – undang IKN, IKN adalah berbentuk provinsi. Daerah khusus seperti halnya di Aceh, DKI Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta. “IKN akan diatur kekhususan. Pimpinan disebut kepala kawasan otorita setingkat menteri, tapi bentuk pemerintahan setingkat provinsi. Selain itu untuk mempercepat proses pembangunan kawasan otorita harus diberi kewenangan yang luas,” beber Tito. (adv/hms6)
Samsun Pastikan Pembangunan IKN Bergerak Cepat, Giliran DPR RI, Panglima TNI, dan Kementerain Datang ke Kaltim
22 Februari 2022
-cover.jpg)
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menyambut kedatangan Ketua DPR RI bersama Panglima TNI, Kementrian, Rabu (16/2)
TULIS KOMENTAR ANDA
-thumb.jpg)
Berita Utama
Empat Muatan Lokal Program Kerja DPRD Jabar Pertimbangkan Diadopsi di Kaltim
admin
30 Januari 2025
0
Pansus Renja DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (30/1/2025). Rombongan dipimpin Wakil Ketua Pansus Renja Darlis Pattolongi dan anggota pansus Abdurrahman KA, dan diterima Plh Sekwan Jawa Barat, Kabag Persidangan dan Per UU Lis Rostiasih.
Darlis Pattolongi menjelaskan pansus Renja mendapatkan beberapa gambaran yang dinilai penting untuk dapat diadopsi yakni berkaitan dengan muatan lokal. Terdapat empat muatan lokal di DPRD Jawa Barat yang bernama citra bakti, adi karya, Parlemen mengabdi dan hearing atau dialog. "Menjadi pertimbangan juga untuk memunculkan agar di Kaltim memunculkan muatan-muatan lokal yang bersifat melakukan pengayaan kinerja DPRD Kaltim kedepan, tentu saja tidak mengadopsi begitu saja tetapi disesuaikan dengan kondisi daerah Kaltim, bagaimana masyarakatnya, demografi dan jumlah penduduknya. Misalnya seperti Jawa Barat APBDnya Rp 31 triliun dengan 24 kabupaten/kota dan 50 juta penduduk, sedangkan APBD Kaltim Rp 21 triliun dan 10 kabupaten/kota dengan 3,5 juta penduduk. Jadi secara rasio Kaltim lebih besar, walaupun jumlah APBDnya lebih kecil tetapi jumlah daerah dan penduduknya lebih sedikit,"jelasnya.
Ia mencontohkan adapun citra bakti ialah komunikasi setiap anggota terhadap seluruh perangkat daerah se-Jawa Barat. "Kalau reses kan itu komunikasi antara DPRD dengan konstituen atau masyarakat, kalau citra bakti komunikasi antara anggota DPRD dengan perangkat daerah. Jadi berimbang satu sisi aspirasi masyarakat didengar anggota dewan dan dilain sisi juga mendengarkan orientasi perangkat daerah jadi bisa sejalan," ucap Darlis.
Politikus PAN itu menambahkan Adi Karya itu merupakan publikasi setiap bulan kerja-kerja anggota dewan sehingga menjadi motivasi atau stimulan bagi masing-masing anggota dewan. "Kalau anggota dewannya pasif apa yang dipublikasikan. Jadi ini juga motivasi bagi anggota dewan untuk menunjukkan kinerjanya,"tegasnya.
Sedangkan hearing atau dialog merupakan kegiatan berbasis AKD seperti BK, Bapemperda, komisi, dan lainnya itu membuat kegiatan tiap bulan berupa dialog dengan kelompok-kelompok. Untuk Parlemen mengabdi dilakukan sekali dalam setahun dengan melibatkan publik dalam mengisi hari lahir pancasila dengan ide-ide kreatif seperti lomba-lomba. Jadi tiap provinsi ada muatan lokalnya masing-masing, dan ditegaskan Darlis bahwa tidak semua muatan lokal dapat diadopsi di Kaltim akan tetapi perlu dilakukan diskusi dan kajian untuk dinilai layak atau tidak diterapkan. (Hms7)