SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menyambut kedatangan Ketua DPR RI, Puan Maharani, Panglima TNI Andika Perkasa, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta rombongan di VIP Room Bandara Udara Internasional Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Rabu (16/2).
Kedatangan DPR RI, Panglima TNI, dan Kementrian serta rombongan disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, bahwa pembangunan IKN bergerak cepat. “Kunjungan ini menandakan keseriusan pemerintah. Bahwa IKN benar-benar pindah kesini (kaltim). Pembangunan IKN akan mulai dibangun, dan Insyallah tidak lama lagi Kaltim menjadi ibu kota negara,” jelas dia.
Kunjungan tersebut guna memastikan persiapan pembangunan proyek IKN Nusantara. Pada kunjungan ini Puan Maharani menegaskan bergotong royong bersama dan membuktikan IKN bisa dibangun dari awal. “UU IKN sudah disahkan DPR, saya mendatangi lokasi IKN Nusantara untuk menegaskan DPR mengawal pelaksanaan proyek ini sejak awal,” kata Puan.
Setiba di Balikpapan, dirinya langsung meninjau sejumlah lokasi di kawasan IKN Nusantara bersama Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Selain itu, Puan ingin memastikan seberapa siap pembangunan IKN Nusantara. “Perlu meninjau lokasi IKN agar bisa mengecek langsung kondisi calon ibu kota negara baru. DPR perlu turun sendiri melihat persiapan pembangunan IKN secara langsung. Ini juga sekaligus sebagai bagian upaya kami dalam mengemban amanat rakyat,” ucap Puan.
Dia pun mengajak sejumlah anggota alat kelengkapan dewan terkait dalam peninjauan proyek IKN Nusantara. Dalam kesempatan itu, turut mendampingi Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah, Ketua Komisi V DPR Lasarus, dan Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. ”Kami bersama-sama datang untuk melihat perkembangan proyek IKN Nusantara sebagai salah satu bentuk pengawasan. Dengan melihat langsung lokasi calon ibu kota negara, kami bisa memberikan catatan-catatan kepada pemerintah,” ujar Puan.
Dari Balikpapan, Puan beserta rombongan akan langsung menuju lokasi Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibangun untuk pemenuhan air baku IKN Nusantara. Kemudian rombongan mendatangi lokasi Menara Pandang dan tempat Istana Negara akan dibangun. Puan juga akan meninjau titik nol yang menjadi lokasi kantor-kantor lembaga tinggi negara, termasuk DPR. ”Saya berharap proses pembangunan dapat akan berjalan lancar sesuai rencana,” tutur Puan.
Sementara, Andika Perkasa menyatakan di IKN akan hadirkan kodam baru dengan perangkatnya. Kebutuhan lahan untuk tiga matra sekitar 4.500 hektare, di kawasan perluasan, dan 300 hektare untuk di kawasan inti. “Akan ajukan penambahan personil baru sampai 50 ribu ke kementrian pertahanan, untuk tiga matra, di luar kekuatan TNI saat ini,” kata dia.
Sementara Tito Karnavian menambahkan seusai undang – undang IKN, IKN adalah berbentuk provinsi. Daerah khusus seperti halnya di Aceh, DKI Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta. “IKN akan diatur kekhususan. Pimpinan disebut kepala kawasan otorita setingkat menteri, tapi bentuk pemerintahan setingkat provinsi. Selain itu untuk mempercepat proses pembangunan kawasan otorita harus diberi kewenangan yang luas,” beber Tito. (adv/hms6)
Samsun Pastikan Pembangunan IKN Bergerak Cepat, Giliran DPR RI, Panglima TNI, dan Kementerain Datang ke Kaltim
Selasa, 22 Februari 2022 86
-cover.jpg)
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menyambut kedatangan Ketua DPR RI bersama Panglima TNI, Kementrian, Rabu (16/2)
TULIS KOMENTAR ANDA
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
Efisiensi, Kemiskinan, dan BUMD Jadi Fokus, Tujuh Fraksi DPRD Kaltim Soroti Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024
Berita Utama
17 Juni 2025
0
SAMARINDA- DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-19 pada Selasa (17/6/2025), dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat tersebut, tujuh Fraksi DPRD Kaltim menyampaikan berbagai sorotan dan rekomendasi terkait laporan keuangan daerah. Juru bicara Fraksi Golkar, Shemmy Permata Sari, menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait hasil audit sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2024.
"Pemerintah provinsi segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut pemerintah provinsi, dan meminta kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk lebih intensif melakukan tugas dan fungsinya dalam pembinaan, sehingga temuan yang sama tidak akan terulang pada tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.
Sorotan terhadap capaian kinerja juga disampaikan oleh Fraksi Gerindra. Andi Muhammad Afif Rayhan Harun menggarisbawahi tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kaltim. Ia mengungkapkan bahwa meskipun persentase penduduk miskin Kaltim turun dari 6,11 persen pada 2023 menjadi 5,78 persen pada 2024, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. “Ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara ketimpangan semakin tajam,” tegasnya.
Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Guntur, menyoroti pembagian dana karbon yang belum sepenuhnya diterima oleh desa-desa yang berhak. Ia mempertanyakan kendala dalam penyaluran dana yang diterima sejak 2022. “Kami ingin kejelasan mengenai hambatan dan kelanjutan penerimaan dana ini," ujarnya.
Fraksi PKB dan Fraksi PAN-Nasdem turut menyoroti efektivitas anggaran. Sulasih dari PKB mencatat sejumlah bidang, seperti pendidikan dan pekerjaan umum, yang masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi anggaran. Fraksi PAN-Nasdem yang diwakili Abdul Giaz, menekankan pentingnya optimalisasi belanja daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan UMKM.
"Cukup banyak anggaran yang tidak terserap. Mohon dijelaskan apa penyebabnya? Fraksi PAN-Nasdem mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan optimalisasi belanja daerah. Support pada UMKM atau usaha ekonomi produktif akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah," imbuhnya.
Fraksi PKS melalui Subandi, menyoroti rendahnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Fraksi PKS mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD, serta reformulasi target kinerja BUMD yang lebih realistis dan berbasis pada indikator profitabilitas serta kontribusi PAD,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nurhadi Saputra dari Fraksi Demokrat-PPP menekankan perlunya koordinasi yang lebih intensif antara Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat dalam upaya peningkatan infrastruktur, khususnya perbaikan Jalan Mulawarman di Kota Balikpapan. "Jalan ini perlu ditingkatkan dan dilebarkan untuk mengurai kemacetan serta mempercepat akses mobilitas warga, terutama dari dan menuju Bandara Sepinggan," ujarnya.
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana, serta dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. (adv/hms4/hms6)