Peran DPRD dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila

18 September 2023

Bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD Kaltim dengan tema Peran DPRD dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila di Jakarta
JAKARTA. Bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD Kaltim dengan tema Peran DPRD dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila di Jakarta, Kamis (14/9).
 
Bimtek yang berlangsung (14-17/9) tersebut diselenggarakan kerjasama DPRD Kaltim dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Respati Indonesia.
 
Adapun narasumber yang dihadirkan merupakan profesional dibidangnya seperti Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP RI Dr Antonius Benny SusetyoSusetyo, Tenaga Profesional Bidang Geopolitik dan Wawasan Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi, dan Dewan Pakar BPIP RI Dr Jarmansjah Djumala,  Ketua Dewan Pembina Revolusi Mental KPKBI Prof DR Drs
Ermaya Suradinata.

Rapat dibuka Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan bimtek merupakan agenda tahunan dalam rangka menambah sumber pengetahuan guna memperkuat fungsi dan tugas DPRD.
 
Terkait dengan tema bimtek sesuai dengan semangat pemerintah pusat dalam menyebarkan persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air.
 
Ia menambahkan DPRD Kaltim saat ini telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai bentuk konsen dan kepedulian terhadap penanaman nilai-nilai luhur Pancasila khususnya kepada generasi muda.
 
"Pelajaran tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan masih minim sebab itu perlu peran seluruh pihak termasuk DPRD untuk mengambil peran dalam melakukan pembinaan dan penyebarluasannya"jelasnya.

Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi menyebutkan berbagai tantangan dalam upaya baik disadari maupun tidak disadari dapat memecah belah persatuan yaitu egoisme.
 
"Birokrasi menjadi panjang karena tidak mau mengalahkan ego sendiri. Dalam satu instansi saja antar bagian masih saling ego"imbuhnya.
 
Selain itu, politik identitas terlebih menjelang pemilu merupakan bagian dari upaya memecah persatuan sesama anak bangsa.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kedisiplinan yang termasuk didalamnya taat terhadap aturan hukum yang bersifat mengikat. (adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)
Indeks