SAMARINDA. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menghadiri Rapat Tim Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Ruang Rapat Kersik Luwai, Kantor Kesbangpol Kaltim, Rabu (10/12/2025). Pada kesempatan tersebut, Agus Suwandy, menegaskan komitmen DPRD Kaltim dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa peningkatan indeks demokrasi tidak hanya bergantung pada kegiatan legislasi atau sosialisasi oleh DPRD, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
Agus mengakui bahwa hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif serta keterbukaan informasi publik masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi agar skor IDI terus membaik. “Indeks Demokrasi Indonesia ini kaitannya tidak hanya pada penyelarasan kebijakan oleh DPRD saja. Semua elemen terlibat. Hubungan kelembagaan, keterbukaan informasi publik, hingga kolaborasi lintas sektor memiliki pengaruh besar terhadap skor kita. Walaupun sempat turun, pada 2024 indeks kita kembali naik, dan itu menunjukkan bahwa kerja bersama tetap memberikan hasil positif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keragaman budaya, agama, dan suku di Kaltim yang selama ini mampu terjaga dengan harmonis. Menurutnya, kondisi sosial yang kondusif tersebut merupakan modal besar dalam memperkuat demokrasi di daerah. “Dalam setiap sosialisasi peraturan daerah maupun diskusi penguatan demokrasi, kami selalu menekankan pentingnya wawasan kebangsaan. Kaltim sangat beragam, tetapi masyarakat mampu menjaga harmoni. Ini adalah kekuatan penting yang harus terus kita rawat sebagai dasar penguatan demokrasi,” tambahnya.
Ia berharap forum Pokja IDI dapat melahirkan langkah-langkah konkret agar skor IDI Kalimantan Timur tidak hanya bertahan tetapi juga semakin meningkat. “Kami berharap peran legislatif dapat semakin optimal dalam mendukung peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia di Kaltim, sehingga kualitas demokrasi di daerah ini dapat tumbuh lebih baik, terarah, dan berkelanjutan," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Kesbangpol Kaltim, Fatimah Waty dalam sambutannya menegaskan bahwa IDI merupakan instrumen nasional penting yang mengukur kualitas demokrasi melalui aspek kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi. Bagi Kaltim IDI tidak hanya sekadar angka statistik, melainkan cermin kesehatan demokrasi daerah dan indikator penting dalam menjaga stabilitas serta mendukung keberhasilan pembangunan di Bumi Etam.
Fatimah juga menjelaskan sejumlah isu strategis yang memengaruhi skor IDI beberapa tahun terakhir, seperti catatan dalam penanganan aksi demonstrasi, dinamika kebebasan berpendapat, serta penggunaan ruang publik yang memerlukan pendekatan persuasif dan koordinasi lintas sektor. "Tingkat partisipasi politik masyarakat baik dalam pemilu, pilkada, maupun forum-forum konsultasi publik dinilai masih perlu ditingkatkan terutama pada kelompok pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas," jelasnya. (hms)
Agus mengakui bahwa hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif serta keterbukaan informasi publik masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi agar skor IDI terus membaik. “Indeks Demokrasi Indonesia ini kaitannya tidak hanya pada penyelarasan kebijakan oleh DPRD saja. Semua elemen terlibat. Hubungan kelembagaan, keterbukaan informasi publik, hingga kolaborasi lintas sektor memiliki pengaruh besar terhadap skor kita. Walaupun sempat turun, pada 2024 indeks kita kembali naik, dan itu menunjukkan bahwa kerja bersama tetap memberikan hasil positif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keragaman budaya, agama, dan suku di Kaltim yang selama ini mampu terjaga dengan harmonis. Menurutnya, kondisi sosial yang kondusif tersebut merupakan modal besar dalam memperkuat demokrasi di daerah. “Dalam setiap sosialisasi peraturan daerah maupun diskusi penguatan demokrasi, kami selalu menekankan pentingnya wawasan kebangsaan. Kaltim sangat beragam, tetapi masyarakat mampu menjaga harmoni. Ini adalah kekuatan penting yang harus terus kita rawat sebagai dasar penguatan demokrasi,” tambahnya.
Ia berharap forum Pokja IDI dapat melahirkan langkah-langkah konkret agar skor IDI Kalimantan Timur tidak hanya bertahan tetapi juga semakin meningkat. “Kami berharap peran legislatif dapat semakin optimal dalam mendukung peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia di Kaltim, sehingga kualitas demokrasi di daerah ini dapat tumbuh lebih baik, terarah, dan berkelanjutan," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Kesbangpol Kaltim, Fatimah Waty dalam sambutannya menegaskan bahwa IDI merupakan instrumen nasional penting yang mengukur kualitas demokrasi melalui aspek kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi. Bagi Kaltim IDI tidak hanya sekadar angka statistik, melainkan cermin kesehatan demokrasi daerah dan indikator penting dalam menjaga stabilitas serta mendukung keberhasilan pembangunan di Bumi Etam.
Fatimah juga menjelaskan sejumlah isu strategis yang memengaruhi skor IDI beberapa tahun terakhir, seperti catatan dalam penanganan aksi demonstrasi, dinamika kebebasan berpendapat, serta penggunaan ruang publik yang memerlukan pendekatan persuasif dan koordinasi lintas sektor. "Tingkat partisipasi politik masyarakat baik dalam pemilu, pilkada, maupun forum-forum konsultasi publik dinilai masih perlu ditingkatkan terutama pada kelompok pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas," jelasnya. (hms)
