Pengesahan APBD-P 2021 Masih Tunggu Kemendagri

Rabu, 13 Oktober 2021 82
Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo
SAMARINDA. APBD Perubahan (P) 2021 hingga sekarang belum disahkan. Hal ini terjadi berawal karena tidak adanya kesepakatan antara legislatif maupun eksekutif yang kemudian berlarut-larut. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah menyampaikan kepada pemerintah untuk segera menyampaikan dokumen KUA-PPAS. “Di awal, kita minta dokumen KUA-PPAS dan KUA 2022 untuk segera disampaikan. Jadwal sudah disusun, hanya memang agak lambat. Kemudian proses pembahasan kan simultan yakni perubahan dan murni,” ungkapnya di Gedung DPRD Kaltim, Selasa (12/10/2021) kemarin.

Selain itu, kesepakatan belum terjadi karena legislatif melihat capaian APBD murni 2021 yang terkesan lambat sehingga menjadi perdebatan. “Seperti yang disampaikan Pak Sa’duddin bahwa pekerjaan itu baru 47 persen sampai September ini. Di situ terjadi perdebatan antara kami, haruskah kita ubah ataukah tetap mengacu pada APBD murni 2021,” jelasnya.

Hingga akhirnya lanjut Sigit, karena tidak ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif terkait APBD-P 2021 ini. Ternyata Sekda Kaltim HM Sa’bani mengkomunikasikan ini dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Pak Sekda kontak ke Dirjen Keuangan Daerah dan ternyata ada dua daerah yang belum mengesahkan termasuk Kaltim. Saya juga belum kontak dengan Kemendagri apakah memang betul, tapi tadi penyampaian dari pihak pemerintah kepada kita seperti itu,” terangnya.

Politikus PAN itu menjelaskan, sebenarnya bukan DPRD menerima atau tidak jika APBD-P 2021 ini tidak disahkan. Hanya saja, kuncinya ada di Kemendagri. “Bukan menerima atau tidak, namun karena itu dari Kemendagri. Kan saat ini kita masih berkonsultasi dengan Kemendagri,” tegasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Lambannya Sertifikasi Aset Picu Kekhawatiran Konflik Agraria di Kaltim
Berita Utama 8 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Keterlambatan proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah maupun lahan masyarakat di Kalimantan Timur menimbulkan keresahan baru di tengah upaya membangun kepastian hukum dan tata kelola agraria yang adil. DPRD Kalimantan Timur memperingatkan kondisi ini berpotensi menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani secara serius. Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menyoroti persoalan ini sebagai hal yang krusial karena menyangkut hak masyarakat atas tanah serta keamanan hukum atas aset pemerintah. Ia menilai, lambannya proses legalisasi aset dapat memicu konflik pertanahan dan sengketa hukum yang berkepanjangan. “Keterlambatan sertifikasi bukan hanya memperlemah kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah, tetapi juga membuka ruang terjadinya persoalan pertanahan yang bisa berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat,” ujarnya. Pernyataan ini mempertegas urgensi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta instansi terkait agar segera mempercepat proses sertifikasi aset yang belum tersentuh administrasi hukum. Tak hanya aset pemerintah, masyarakat pun kerap terjebak pada birokrasi berbelit ketika mengurus sertifikat tanah. Menurutnya, warga seringkali terhambat prosedur yang rumit, biaya tinggi, hingga maraknya pungutan liar. “Pemerintah semestinya hadir secara aktif dalam memberikan pendampingan dan kemudahan layanan. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan harus dilakukan secara masif dan konsisten,” tegasnya. Ia menekankan, penyelesaian konflik agraria harus dijalankan dengan pendekatan kemanusiaan yang adil. Tak hanya lewat kebijakan formal, tetapi juga pendampingan hukum dan penyederhanaan prosedur administratif. “Tidak adil apabila masyarakat dibiarkan bergumul sendiri dalam menghadapi ketidakpastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Jika kita menginginkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka penyelesaian sengketa pertanahan harus menjadi agenda prioritas yang dijalankan secara serius dan bermartabat,” tutupnya. Kondisi ini menunjukkan, tanpa intervensi konkret dari pemerintah, risiko terjadinya konflik agraria masih membayangi. DPRD Kaltim berharap semua pihak bergerak cepat sebelum keterlambatan ini menjelma menjadi persoalan hukum yang jauh lebih kompleks. (hms7)  
Indeks