SAMARINDA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pimpinan pondok pesantren terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren di ruang rapat gedung E lantai 1 kantor DPRD Kaltim. Senin (25/09/2023).
Ketua Pansus Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Mimi Meriami BR Pane mengatakan, banyak hal yang dibahas serta masukan dan aspirasi yang diterima oleh pansus tentang tenaga pengajar/pendidik, pengasuh pesantren, pengelolah pesantren, santri-santri, fasilitas serta bagaimana cara mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Berbicara soal ponpes di Kaltim ada yang memang sudah mapan, ada juga yang kondisinya masih memprihatinkan makanya kita rampung semua mudah-mudahan targetnya kita selesai tepat waktu” Kata Mimi
Melalui Ranperda Fasilitas Pesantren ini, pihaknya mengakui akan berusaha untuk bisa mensinkronisasikan aspirasi yang disampaikan para pimpinan pesantren dengan perda yang akan disahkan. “Kami tadi juga minta dari semua perwakilan mengirimkan kembali secara tertulis 5 poin prioritas yang mereka anggap penting untuk dimasukkan di dalam Perda” Ungkapnya
Dijelaskan, ada tambahan masukan pada Ranperda ini yaitu pasal ramah perempuan dan ramah anak serta kekerasan seksual, sebab melihat dari apa yang marak terjadi tidak terkecuali di lingkungan pesantren adalah pelecehan seksual. “Mudah-mudahan ini juga bisa terealisasi karena masuk point penting sebab sangat miris pesantren yang harusnya kita belajar agama dan moral tapi di situ terjadi hal-hal yang tidak pantas,” Pungkasnya. (adv/hms7)
Ketua Pansus Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Mimi Meriami BR Pane mengatakan, banyak hal yang dibahas serta masukan dan aspirasi yang diterima oleh pansus tentang tenaga pengajar/pendidik, pengasuh pesantren, pengelolah pesantren, santri-santri, fasilitas serta bagaimana cara mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Berbicara soal ponpes di Kaltim ada yang memang sudah mapan, ada juga yang kondisinya masih memprihatinkan makanya kita rampung semua mudah-mudahan targetnya kita selesai tepat waktu” Kata Mimi
Melalui Ranperda Fasilitas Pesantren ini, pihaknya mengakui akan berusaha untuk bisa mensinkronisasikan aspirasi yang disampaikan para pimpinan pesantren dengan perda yang akan disahkan. “Kami tadi juga minta dari semua perwakilan mengirimkan kembali secara tertulis 5 poin prioritas yang mereka anggap penting untuk dimasukkan di dalam Perda” Ungkapnya
Dijelaskan, ada tambahan masukan pada Ranperda ini yaitu pasal ramah perempuan dan ramah anak serta kekerasan seksual, sebab melihat dari apa yang marak terjadi tidak terkecuali di lingkungan pesantren adalah pelecehan seksual. “Mudah-mudahan ini juga bisa terealisasi karena masuk point penting sebab sangat miris pesantren yang harusnya kita belajar agama dan moral tapi di situ terjadi hal-hal yang tidak pantas,” Pungkasnya. (adv/hms7)
