Minim Sarana dan Prasarana, Pariwisata dan Ekraf di Kaltim Perlu Perhatian Pemerintah, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Hadiri Rakornis Pariwisata dan Ekraf Se-Kaltim 2024

6 Maret 2024

RAKORNIS : Anggota Komisi II DPRD Kaltim Agiel Suwarno dan Siti Rizky Amalia menghadiri Rakornis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Kaltim Tahun 2024, di Hotel Hotel Royal Victoria, Kabupaten Kutai Timur, Rabu (6/3/2024)
KUTAI TIMUR. Anggota Komisi II DPRD Kaltim Siti Rizky Amalia bersama Agiel Suwarno, Rabu (6/3/2024) lalu menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Kaltim Tahun 2024, di Hotel Hotel Royal Victoria, Kabupaten Kutai Timur.

Mengusung tema “Bersinergi Membangun Nusantara Melalui Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Timur”, Rakornis ini diharapkan mampu meningkatkan sinergitas, sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kaltim, antara Pemerintah Daerah dan kabupaten/kota se Kaltim.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Agiel Suwarno mengatakan, pariwisata dan ekonomi kreatif adalah dua sektor strategis yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan daerah.

Karena itu, sangat disayangkan, bicara objek wisata yang ada di daerah, Agiel melihat, perhatian pemerintah terhadap objek wisata masih sangat minim. “Dengan Rakornis ini, kita berharap sudah ada pembagian tugas, sehingga objek wisata kita ini bisa lebih terkelola dengan baik,” harapnya.

“Kemudian beberapa disampaikan narasumber, misalnya infrastrukturnya, kemudian prasarana yang lain, saya pikir ini tinggal memberikan pembagian tugas saja. Ini menjadi kewenangan siapa, dan dinas mana. Kemudian kita berharap, ini bisa menjadi daya tarik tersendiri, sehingga objek wisata kita bisa dikenal lebih jauh lagi ya,” tambahnya.

Menurut dia, kendala utama pengembangan sektor pariwisata di Kaltim, terletak pada saran dan prasarana yang ada. Secara kasat mata, kondisi pariwisata Kaltim saat ini sangat kekurangan sarana dan prasarana.

“Kaltim ini, objeknya (tempat wisata) layak semua dijual. Kita punya potensi laut dan potensi alam. Tapi memang, selama ini perhatiannya masih sangat minim, dan itu mudah-mudahan dengan rakornis ini bisa jelas pembagian tugasnya, sehingga jelas ini menjadi sesuatu yang bisa dijual. Baik di dalam negeri maupun di mancanegara,” terang Agiel.


Senada, koleganya di Komisi II, Siti Rizky Amalia menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim atas terselenggaranya acara Rakornis Pariwisata dan Ekraf se Kaltim 2024. Namun, untuk pengembangan Pariwisata dan Ekraf di Kaltim, ia mengaku belum menemukan pola yang bagus atau rumusan yang bagus untuk diterapkan di kaltim, khsususnya di Kab. Kutai Timur.

“Rencana pembangunan Gedung Ekraf di Kutim sempat bergulir pada masa kepemipinan Bupati Kutim sebelumnya. Semoga, rencana pembangunan ini dapat dilanjutkan oleh kepala daerah yang sekarang. Karena ini akan berdampak besar pada peningkatan Ekraf Kaltim, khsusunya di Kutim,” harapnya.

Ia mengakui, beberapa daerah di Kaltim belum memiliki fasilitas-fasilitas yang mendukung objek wisata. “Kedepannya hal-hal yang itu lah menjadi prioritas, supaya objek wisata kita dikenal oleh wisatawan lokal atau mancanegara,” ujar Amel, sapaan akrabnya.

Meski demikian, Politisi PPP ini menyebutkan, bahwa unutk infrastruktur jalan saat ini sudah termasuk ada peningkatan. “Alhamdulillah, untuk infrastruktur jalan sudah mulai bagus, tapi fasilitas pendukung yang ada di objek wisatanya yang masih rendah,” bebernya.

Dirinya juga berharap, pemerintah kembali manggaungkan Sangkulirang Rock Arts yang pernah masuk dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) pada 2016 lalu. “Jika ini digaungkan lagi, ini bisa menjadi potensi peningkatan pariwisata di Kutim,” sebut Amel.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pariwisata Prov. Kaltim Ririn Sari Dewi mengatakan, Rakornis ini bertujuan sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan, serta sebagai upaya konsolidasi antara dinas pariwisata tingkat provinsi dan kabupaten/kota.  “Harapan nya kita bisa saling bersinegri untuk membuat kesepakatan di tahun 2024 mengingat banyaknya agenda nasional di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” kata dia.

Sebagai sektor strategis yang memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi, pendapatan serta meningkatkan lapangan kerja. Maka itu, Pariwisata dan Ekraf menjadi salah satu keunggulan Provinsi Kaltim di luar sektor non migas.

“Melalui Rakornis ini, kita bisa menggali potensi yang beragam dalam menawarkan keindahan pariwisata, seni dan budaya yang ada disekitar kita,” ucap Ririn.

Dengan kehadirannya IKN, kata Ririn itu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri yang harus dihadapi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. “Bagaimana strategi kita meningkatkan pendapatan masyarakat melalui dua sektor tersebut,” tandasnya. (hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)