Komisi II Gelar Rapat Kerja, Bahas Rencana Bisnis Dua Perusda

Rabu, 13 Agustus 2025 83
Komisi II didampingi Ketua DPRD Kaltim ketika melakukan rapat kerja bersama mitra kerja, Rabu (13/8/2025)
BALIKPAPAN. Komisi II DPRD Kaltim melaksanakan rapat kerja bersama Perusahaan Daerah (Perusda) Kaltim dan Pemerintah Provinsi Kaltim, di ruang rapat Hotel Astara Balikpapan, Rabu (13/8/2025).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle juga dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hadanuddin Mas’ud, Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono, Kepala Biro Perekonomin Setdaprov Kaltim Iwan Darmawan, Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltim Suparmi, Direktur Utama PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim Edi Kurniawan, dan Direktur Utama PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Kaltim Agus Wahyudin.

Tampak pula hadir, Sekretaris Komisi II Nurhadi Saputra, Anggota Komisi II yakni Muhammad Husni Fahruddin, Abdul Giaz, Guntur, Yonavia, Sulasih, Shemmy Permata Sari, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Firnadi Ikhsan, dan Sigit Wibowo serta jajaran direksi PT MMP dan PT Jamkrida.

Rapat tersebut dilakukan dalam rangka membahas perubahan ketiga atas Peraturan Daerah No 11 Tahun 2009 tentang PT MMP Kaltim dan perubahan kedua atas Peraturan Daerah No 9 Tahun 2012 tentang PT Jamkrida Kaltim serta perkembangan bisnis kedua perusda tersebut.

Ketua Komisi II, Sabaruddin mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan sebuah musyawarah untuk menegaskan terkait pembahasan perkembangan bisnis dari PT MMP Kaltim dan PT Jamkrida Kaltim yang notabene merupakan bagian dari mitra kerja Komisi II.

Selain itu, pertemuan dilakukan untuk membahas perubahan dari kedua perda yang akan direvisi.

“Komisi II akan menstresingkan arah kebijakan-kebijakan daripada formulasi, sambil kita menunggu seleksi calon direktur utama dari PT MMP,” ujar Sabaruddin.

Sementara, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menginginkan agar kedepan ada kajian atau analisis soal bisnis dan pasar serta memastikan bahwa modal itu tersedia dari pemerintah.

“Perusda- perusda ini sangat diharapkan sebagai penyumbang, bukan hanya penyumbang devisa namun juga sebagai penyumbang pendapatan asli daerah,” kata Hasan.

Lain pihak, Kepala Biro Perekonomin Setdaprov Kaltim Iwan Darmawan mengharapkan agar kedepannya PT MMP tidak semata mata mengandalkan dari pendapatan Participating Interest (PI).

“Karena sifatnya itu relatif pasif, kita mau lebih aktif dan kecendrungannya dari pengamatan laba tahun 2024, nanti masuk ke 2025 pun ada kecendrungan penurunan dari pendapatan PI ini. Kita coba tingkatkan pendapatan di luar PI dan semoga ini bisa berhasil,” ungkapnya. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Kunjungi Mayapada Hospital Nusantara di IKN, Dorong Standar Layanan Kesehatan Internasional
Berita Utama 26 Februari 2026
0
NUSANTARA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Mayapada Hospital Nusantara, Kamis (26/02/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, didampingi Anggota Komisi IV Fadly Imawan dan Hartono Basuki, serta staf dan tenaga ahli Komisi IV. Rombongan diterima oleh Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri beserta jajaran manajemen, bertempat di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah IKN yang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi menyampaikan apresiasi atas kehadiran rumah sakit bertaraf internasional di IKN. “Pada hari ini kami dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur berkesempatan untuk mengunjungi Rumah Sakit Mayapada, salah satu rumah sakit yang bertaraf internasional, yang kini hadir di lokasi IKN. Ini menjadi fasilitas kesehatan kelas internasional bukan hanya untuk masyarakat di IKN, tapi juga masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Sakit Mayapada ini patut kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan fasilitas yang ada di sini bisa digunakan sebaik mungkin untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di IKN dan masyarakat Kalimantan Timur secara umum,” ujarnya. Ia menambahkan, standar pelayanan yang diterapkan Mayapada diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi rumah sakit lainnya di daerah. “Mudah-mudahan standar pelayanan Mayapada ini yang kita tahu sangat bagus, bisa menjadi cermin dan ukuran bagi rumah sakit-rumah sakit lainnya, terutama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut telah resmi beroperasi sejak Oktober 2024 dan terus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. “Kami sudah beroperasional di Ibu Kota Nusantara sejak Oktober 2024. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Jasa Raharja dan pihak-pihak asuransi lainnya. Harapan kami hadir di IKN ini adalah agar dapat melayani warga yang berada di Kalimantan Timur, agar dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang berstandar internasional,” jelasnya. Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kaltim berharap terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan swasta dalam rangka menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berdaya saing internasional bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
Indeks