Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud Hadiri Groundbreaking Gedung Bankaltimtara, Harap Bankaltimtara Dapat Berpartisipasi Dalam Pembangunan IKN

1 Maret 2024

GROUNDBREAKING : Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menghadiri acara Groundbreaking Bankaltimtara oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di kawasan IKN, Jumat (1/3).
SEPAKU. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menghadiri acara Groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Gedung Kantor Cabang Bankaltimtara oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di cluster industri keuangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jumat (1/3).

Tampak hadir dalam acara tersebut, para Menteri dari Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Dirut Bankaltimtara Muhammad Yamin, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil dan Pj. Bupati PPU Makmur Marbun.

Dalam kesempatan itu, Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa modal yang dimiliki oleh Bankaltimtara yang baru saja meningkatkan status dari Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 menjadi KBMI 2 diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

“Modal yang dimiliki oleh BPD (Bankaltimtara) sekarang sudah masuk KMBI 2 dengan nilai sekitar Rp 8,5 triliun, kemudian bisa berpartisipasi dalam pembangunan IKN,” sebutnya saat diwawancara usai acara.

Ia berharap, Bankaltimtara dapat membentuk konsorsium dengan bank yang masuk lima besar dalam KMBI 2.

“Karena ada kerjasama pemerintah dan badan usaha milik daerah. Dengan adanya aturan itu kita bisa lebih dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan IKN kedepan,” ujar politisi partai Golkar ini.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengaku senang dengan pembangunan Bankaltimtara di IKN sebagai bank yang memiliki modal besar.

“Kami harap Bankaltimtara membentuk konsorsium dengan bank lainnya di Kalimantan,” ujarnya.

Ia menyebut, bila konsorsium itu terbentuk maka Bankaltimtara yang menjadi koordinator, agar kekuatan modalnya juga semakin kuat dan dapat bersaing dengan bank-bank lainnya.

Selain itu, Presiden juga mendorong kerjasama antara Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bankaltimtara untuk bersinergi dalam memberikan pelayanan keuangan. Terutama untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pembangunan di daerah dengan harapan untuk memperkuat ekonomi di Kalimantan.

“Kita harapkan ekonomi di pulau Kalimantan menjadi makin baik,” imbuhnya.

Dilain pihak, Dirut Bankaltimtara Muhammad Yamin dalam laporannya mengatakan, Bankaltimtara memiliki 11 cabang di PPU dan 3 diataranya berada di kawasan IKN. Dan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) merupakan kantor cabang yang nantinya akan dibangun di atas lahan sekitar 2.400 meter persegi.

Ia menegaskan bahwa kehadiran Banklatimtara sangat penting di IKN. Dari sisi kapasitas, pihaknya baru saja meningkatkan status dari KBMI 1 menjadi KBMI 2.

Selain itu, Bankaltimtara siap melayani Otorita IKN sebagaimana pihaknya melayani seluruh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi yang ada di Kaltim dan Kaltara. Kemudian pihaknya juga akan membuat IT Center di Otorita IKN.

“IT Center itu, letaknya di lantai 3 kantor yang baru nanti, IT disini sudah maju dan kami akan ikuti perkembangannya,” kata Muhammad Yamin. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Empat Muatan Lokal Program Kerja DPRD Jabar Pertimbangkan Diadopsi di Kaltim
admin 30 Januari 2025
0
Pansus Renja DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (30/1/2025). Rombongan dipimpin Wakil Ketua Pansus Renja Darlis Pattolongi dan anggota pansus Abdurrahman KA, dan diterima Plh Sekwan Jawa Barat, Kabag Persidangan dan Per UU Lis Rostiasih. Darlis Pattolongi menjelaskan pansus Renja mendapatkan beberapa gambaran yang dinilai penting untuk dapat diadopsi yakni berkaitan dengan muatan lokal. Terdapat empat muatan lokal di DPRD Jawa Barat yang bernama citra bakti, adi karya, Parlemen mengabdi dan hearing atau dialog. "Menjadi pertimbangan juga untuk memunculkan agar di Kaltim memunculkan muatan-muatan lokal yang bersifat melakukan pengayaan kinerja DPRD Kaltim kedepan, tentu saja tidak mengadopsi begitu saja tetapi disesuaikan dengan kondisi daerah Kaltim, bagaimana masyarakatnya, demografi dan jumlah penduduknya. Misalnya seperti Jawa Barat APBDnya Rp 31 triliun dengan 24 kabupaten/kota dan 50 juta penduduk, sedangkan APBD Kaltim Rp 21 triliun dan 10 kabupaten/kota dengan 3,5 juta penduduk. Jadi secara rasio Kaltim lebih besar, walaupun jumlah APBDnya lebih kecil tetapi jumlah daerah dan penduduknya lebih sedikit,"jelasnya. Ia mencontohkan adapun citra bakti ialah komunikasi setiap anggota terhadap seluruh perangkat daerah se-Jawa Barat. "Kalau reses kan itu komunikasi antara DPRD dengan konstituen atau masyarakat, kalau citra bakti komunikasi antara anggota DPRD dengan perangkat daerah. Jadi berimbang satu sisi aspirasi masyarakat didengar anggota dewan dan dilain sisi juga mendengarkan orientasi perangkat daerah jadi bisa sejalan," ucap Darlis. Politikus PAN itu menambahkan Adi Karya itu merupakan publikasi setiap bulan kerja-kerja anggota dewan sehingga menjadi motivasi atau stimulan bagi masing-masing anggota dewan. "Kalau anggota dewannya pasif apa yang dipublikasikan. Jadi ini juga motivasi bagi anggota dewan untuk menunjukkan kinerjanya,"tegasnya. Sedangkan hearing atau dialog merupakan kegiatan berbasis AKD seperti BK, Bapemperda, komisi, dan lainnya itu membuat kegiatan tiap bulan berupa dialog dengan kelompok-kelompok. Untuk Parlemen mengabdi dilakukan sekali dalam setahun dengan melibatkan publik dalam mengisi hari lahir pancasila dengan ide-ide kreatif seperti lomba-lomba. Jadi tiap provinsi ada muatan lokalnya masing-masing, dan ditegaskan Darlis bahwa tidak semua muatan lokal dapat diadopsi di Kaltim akan tetapi perlu dilakukan diskusi dan kajian untuk dinilai layak atau tidak diterapkan. (Hms7)