Ketua DPRD Kaltim Hadiri Acara Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX, XX, X Tahun

15 Agustus 2024

PENGANUGERAHAN : Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ ud ketika hadir dalam acara Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) XXX, XX, X Tahun.

SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud secara langsung menghadiri acara Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) XXX, XX, X Tahun di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (15/8/2024).

 

Sebanyak 160 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim mendapatkan SLKS yang terdiri dari 30 tahun sebanyak 26 orang, SLKS 20 tahun sebanyak 40 orang dan SLKS 10 tahun sebanyak 94 orang.

 

Penganugerahan tanda kehormatan SLKS dari Presiden Republik Indonesia itu disematkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang mewakili Penjabat Gubernur Kaltim.

 

Dalam kesempatan itu, Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa acara penganugerahan ini merupakan agenda rutin setiap memasuki HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

 

Menurutnya hal ini merupakan suatu penghargaan kepada ASN atas pengabdiannya.

 

“Ini semacam penghargaan, artinya ucapan dari pemerintah daerah atas pengabdiannya, saya pikir ini bagus saja,” ujarnya ketika diwawancara usai acara.

 

Ia berharap, agar penghargaan ini tidak saja ditujukan kepada ASN saja namun bisa diberikan pula kepada instansi lain seperti DPRD.

 

“Kalau bisa jangan ASN saja diberikan, tapi juga instansi lain, misalnya DPRD, yang sudah mengabdi 10 tahun, dua kali periode. Saya sudah ajukan tadi ke BKD, nanti jadi masukan,” jelasnya.


“Jadi ada penghargaan kepada, bukan hanya ASN tetapi juga kepada instansi lain yang bekerja di pemerintah daerah. Kerjasama kemitraan, termasuk DPRD harapan saya,” pungkasnya. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)