Kamus Usulan Aspirasi Perubahan RKPD dan RPJPD Kaltim 2025-2045 Disahkan

18 Juli 2024

Penandatanganan bersama Pimpinan DPRD Kaltim dengan Pemprov Kaltim terkait persetujuan RPJPD Kaltim 2025-2045.

SAMARINDA. Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 disahkan. Pengesahan setelah kesepakatan bersama melalui penandatanganan bersama Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni dan pimpinan DPRD Kaltim pada rapat paripurna ke-19, Kamis (18/7/2024) malam. 
 

Selain RPJPD, pada rapat tersebut juga mengesahkan penetapan kamus usulan aspirasi perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) belanja langsung Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
 

Ketua Pansus RPJPD Kaltim Salehuddin menjelaskan pansus bersama pihak eksekutif di lingkungan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah pusat telah melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap sasaran yang akan dicapai sampai pada posisi Tahun 2045 di Kaltim dan pansus bersepakat bersama bahwa terdapat lima sasaran visi terdiri atas peningkatan pendapatan per kapita dengan indikator PDRB per kapita antara Rp 850,00 sampai dengan 1.289,73 juta, Indeks Ekonomi Biru Indonesia pada angka 127,09 dan kontribusi PDRB industri pengolahan antara 32,30 sampai dengan 44,10 persen.
 

Selain itu, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dengan indikator tingkat kemiskinan pada angka antara 0,07 sampai dengan 0,32 persen, dan rasio ini pada angka antara 0,254 sampai dengan 0,298 persen. Peningkatan perekonomian dan daya saing daerah dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi antara 5,98 sampai degan 7,45 persen dan Indeks Daya Saing Daerah pada angka 4,08. Dan terakhir,  peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan indikator Indeks Modal Manusia pada angka 0,77. Penurunan emisi GRK menuju net zero emission dengan indikator penurunan intensitas emisi GRK sebesar 96,37 persen.
 

“Namun Pansus memberikan rekomendasi khususnya terkait dengan sasaran. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dengan indikator tingkat kemiskinan pada angka antara 0,07 sampai dengan 0,32 persen dan indikator laju pertumbuhan ekonomi antara 5,98 sampai degan 7,45 persen untuk dibicarakan dan dibahas secara mendalam pada tahapan evaluasi terkait dengan angka yang pansus anggap sebagai target yang  terlalu optimis dan dikhawatirkan akan menjadi beban kinerja bagi pemerintah daerah untuk mencapainya,” ujar Salehuddin saat membacakan penyampaian laporan akhir pansus menyampaikan dalam mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045.
 

Pada kesempatan itu, Ketua Tim Pembahas Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kaltim APBD Perubahan Tahun 2024 Baharuddin Demmu dalam penyampaian laporan akhirnya menjelaskan pansus berpendapat perlu dibuat aturan daerah ditataran operasional perencanaan pembangunan daerah berbasis SPID-RI sehingga dapat memberikan kepastian mengenai tahapan dan proses pengajuan dokumen usulan, verifikasi, dan validasi usulan kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD pada SIPD-RI. 
 

“Perlu adanya membuat perda atau pergub untuk pedoman perencanaan pembangunan berbasis SIPD-RI diharapkan tercipta kesamaan persepsi antar pemangku perencanaan pembangunan di daerah, ada konsistensi dalam menjalankan mekanisme dan proses perencanaan pembangunan yang sesuai aturan,”terang Demmu pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, dan Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni.(hms4/hms11)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)
Indeks