SAMARINDA. Sejumlah isu kelangkaan dan kemahalan minyak goreng di Benua Etam mendapat perhatian dari Ketua Komisi II DPRD Kaltim yang baru Nidya Listiyono.
Menurutnya pemerintah harus merespon sesegara mungkin terhadap isu yang saat ini berkembang di masyarakat agar tidak terjadi panic buying.
Pasalnya beberapa kali melakukan survei ke beberapa tempat, politikus Partai Golkar itu melihat bahwa ketersediaan minyak goreng dirasa ada dan cukup. Namun pemerintah juga tetap harus mengantisipasi ketika ada berita kelangkaan minyak goreng. Dikhawatirkan masyarakat dapat terpancing dan melakukan hal-hal di luar kewajaran. “Saya mendorong pemerintah untuk bisa memeriksa satu per satu dimana saja terjadinya pengendapan terhadap distribusi minyak ini,” ungkapnya. Kalau secara produksi kata Tio, seharusnya ketersediaan minyak goreng ini cukup. Namun masyarakat yang khwatir menyebabkan terjadinya panic buying, akhirnya secara tidak sadar malah menumpuk minyak goreng di rumah.
“Yang harusnya cukup satu bulan, pemerintah malah harus memberikan stok baru. Para pengepul yang nakal juga kalau bisa diberikan ruang terbatas agar tidak melakukan penimbunan,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Tio juga meminta agar pemerintah segera melakukan operasi pasar minyak goreng dan segera memastikan ketersediaan stok di Kaltim itu benar-benar ada di pasaran, jangan hanya by data saja.
“Kalau data segini tapi real di lapangan malah sebaliknya kan kasihan masyarakat. Saluran distribusinya diperiksa, distribusi dari produsen sampai pasaran dimonitor. Benar-benar periksa stoknya di lapangan, apakah barang ini memang langka dan mahal. Pemerintah juga harus bisa memperhatikan HET supaya masyarakat bisa terlindungi secara konsumen,” katanya. Tio yang baru saja menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kaltim pun berkomitmen akan melanjutkan sejumlah program dari ketua sebelumnya, Veridiana Huraq Wang.
“Kita jalankan kerja-kerja komisi II terus, apa yang sudah ada tetap kita pertahankan dan perbaiki. Perlu diingat bahwa Ketua Komisi II tetap Bu Veridiana, saya hanya meneruska. Jadi kita lanjutkan program yang sudah disetujui Komisi II, mana yang perlu ditambah dan mana yang perlu dikurangi akan kita evaluasi,” paparnya.(adv/hms7)
Jadi Ketua Komisi II, Tio Dorong Persoalan Minyak Goreng Segera Diatasi
Rabu, 9 Maret 2022 290
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono.
TULIS KOMENTAR ANDA
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
Yusuf Mustafa Apresiasi Sinergi Polri-Bulog Wujudkan Gerakan Pangan Murah di Kaltim
Berita Utama
14 Agustus 2025
0
BALIKPAPAN – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Yusuf Mustafa, mendukung Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan Polri bersama dengan Perum Bulog secara serentak di seluruh Indonesia melalui Zoom Meeting, di Polresta Balikpapan, Kamis (14/08).
Menurutnya, program ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.
“Langkah ini patut diapresiasi. Selain membantu masyarakat berpenghasilan rendah, gerakan ini juga memperkuat ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
Di Kaltim sendiri, GPM dilaksanakan di 35 titik, meliputi Polresta Samarinda 2 lokasi, Polres Penajam Paser Utara 6 lokasi, Polres Paser 1 lokasi, Polres Bontang 1 lokasi, Polres Berau 7 lokasi, Polres Kutai Timur 11 lokasi, Polres Kutai Kartanegara 1 lokasi, Polres Kutai Barat 5 lokasi, dan Polres Mahakam Ulu 1 lokasi. Polda Kaltim menargetkan distribusi 56.250 kilogram beras yang diperkirakan menjangkau 16.175 orang.
Kapolda Kaltim, Brigjen Pol. Endar Priantoro, menegaskan bahwa gerakan ini adalah wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
“Masalah pangan adalah hal strategis. Masyarakat tidak boleh kesulitan mendapatkan beras. Karena itu, sinergi dengan Bulog dan pemerintah daerah akan terus kita tingkatkan,” ucapnya.
Polda Kaltim mengajak seluruh pihak, termasuk Forkopimda dan masyarakat, untuk bersama-sama mendukung GPM demi kesejahteraan warga dan terjaganya ketahanan pangan daerah.(hms9)