SAMARINDA. Anggota DPRD Kaltim Rusman Ya’qub menyampaikan tanggapan terhadap pelaksanaan vaksin di Kaltim yang kebanyakan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi atau lembaga non pemerintah.
Politisi PPP ini menyoroti proses pendistribusian vaksin ke Kaltim yang kebanyakan disalurkan kepada organisasi atau lembaga-lembaga non pemerintah.
“Kalau cara-cara seperti ini dilakukan justru akan menyandera pemerintah daerah di mata rakyatnya sendiri,” ujar wakil rakyat asal dapil Samarinda ini.
Menurutnya, terkait keterlibatan organisasi atau lembaga diluar pemerintah dalam pelaksanaan vaksin itu sah-sah saja namun sebatas supporting pemerintah daerah.
“Selama ini yang kita lihat prakteknya, pemerintah daerah manjadi penonton dengan organisasi itu meskipun itu untuk rakyat juga, cuma kan wibawa pemerintah daerah kan runtuh,” katanya.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim ini juga menyoroti proses pendataan vaksin secara online yang tidak bisa di jangkau oleh seluruh masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat hingga kini belum ada yang mengikuti vaksin.
“Persoalannya, kadang-kadang pendaftaran online itu baru di akses tiba-tiba sudah penuh kuotanya, sehingga ini memang kita lihat pola komunikasi pemerintah ke publik perlu di rubah,” tandasnya.
Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada mekanisme sistem atau pola dari pemerintah kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang konkrit terkait vaksin tersebut. Serta bagaimana tata kelola pendistribusian yang berpihak kepada daerah oleh pusat.
“Dengan pengelolaan sistem informasi dan pendistribusian yang baik, diharapakan program vaksinasi kepada masyarakat dapat terlayani dengan baik sesuai target,” pungkasnya. (adv/hms8)
Politisi PPP ini menyoroti proses pendistribusian vaksin ke Kaltim yang kebanyakan disalurkan kepada organisasi atau lembaga-lembaga non pemerintah.
“Kalau cara-cara seperti ini dilakukan justru akan menyandera pemerintah daerah di mata rakyatnya sendiri,” ujar wakil rakyat asal dapil Samarinda ini.
Menurutnya, terkait keterlibatan organisasi atau lembaga diluar pemerintah dalam pelaksanaan vaksin itu sah-sah saja namun sebatas supporting pemerintah daerah.
“Selama ini yang kita lihat prakteknya, pemerintah daerah manjadi penonton dengan organisasi itu meskipun itu untuk rakyat juga, cuma kan wibawa pemerintah daerah kan runtuh,” katanya.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim ini juga menyoroti proses pendataan vaksin secara online yang tidak bisa di jangkau oleh seluruh masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat hingga kini belum ada yang mengikuti vaksin.
“Persoalannya, kadang-kadang pendaftaran online itu baru di akses tiba-tiba sudah penuh kuotanya, sehingga ini memang kita lihat pola komunikasi pemerintah ke publik perlu di rubah,” tandasnya.
Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada mekanisme sistem atau pola dari pemerintah kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang konkrit terkait vaksin tersebut. Serta bagaimana tata kelola pendistribusian yang berpihak kepada daerah oleh pusat.
“Dengan pengelolaan sistem informasi dan pendistribusian yang baik, diharapakan program vaksinasi kepada masyarakat dapat terlayani dengan baik sesuai target,” pungkasnya. (adv/hms8)
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
