DPRD Kaltim Terima Kunjungan DPRD Kalbar, Bahas Strategi PAD dan Respons Kebijakan Transfer Pusat

Kamis, 23 Oktober 2025 152
Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, didampingi jajaran Bapenda Kaltim menerima kunjungan kerja DPRD dan Bapenda Kalbar di Gedung E, Sekretariat DPRD Kaltim, Kamis (23/10/2025).

SAMARINDA — Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, didampingi jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim dan staf Sekretariat DPRD Kaltim, menerima kunjungan kerja dari DPRD dan Bapenda Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (23/10/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari strategi Kalbar dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pertukaran pengetahuan dan studi komparatif. Fokus utama diskusi adalah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan sektor-sektor potensial seperti pajak alat berat, kendaraan bermotor, dan bahan bakar.

Pertemuan juga menyoroti dinamika kebijakan nasional terkait penyesuaian skema transfer ke daerah, termasuk pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil. Kondisi ini mendorong daerah untuk lebih mandiri dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan lokal.

“Kami di Kaltim tidak bisa hanya bergantung pada DBH. Ketika pusat melakukan penyesuaian, daerah penghasil harus bergerak cepat. Inovasi dalam pemungutan pajak dan perluasan basis PAD menjadi keharusan, bukan pilihan,” tegas Ananda Emira Moeis.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan fiskal yang responsif terhadap dinamika nasional. “DPRD punya peran strategis dalam mendorong regulasi yang mendukung penguatan PAD. Kami terus mendorong agar kebijakan daerah tidak hanya reaktif, tapi juga proaktif dan berbasis data,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar, Agus Sudarmansyah, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah. 

Ia mengapresiasi capaian Kaltim dalam menjaga tren positif PAD di tengah tekanan fiskal dari pusat. “Kami melihat Kaltim sebagai salah satu provinsi yang berhasil mengelola potensi pendapatannya secara progresif. Kami ingin belajar dari praktik-praktik baik yang bisa kami adaptasi di Kalbar,” ujarnya.

Diskusi berlangsung dinamis, mencakup tantangan teknis pemungutan pajak, strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, hingga pentingnya dukungan regulasi daerah yang adaptif terhadap perubahan ekonomi.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan penyerahan cenderamata sebagai simbol persahabatan dan komitmen bersama dalam membangun tata kelola pendapatan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kunjungan ini mencerminkan semangat kolaborasi lintas daerah dalam menghadapi tantangan fiskal nasional. Di tengah tren desentralisasi fiskal yang menuntut kemandirian, pertukaran pengetahuan dan inovasi antarprovinsi menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. (akb)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Kunjungi Mayapada Hospital Nusantara di IKN, Dorong Standar Layanan Kesehatan Internasional
Berita Utama 26 Februari 2026
0
NUSANTARA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Mayapada Hospital Nusantara, Kamis (26/02/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, didampingi Anggota Komisi IV Fadly Imawan dan Hartono Basuki, serta staf dan tenaga ahli Komisi IV. Rombongan diterima oleh Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri beserta jajaran manajemen, bertempat di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah IKN yang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi menyampaikan apresiasi atas kehadiran rumah sakit bertaraf internasional di IKN. “Pada hari ini kami dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur berkesempatan untuk mengunjungi Rumah Sakit Mayapada, salah satu rumah sakit yang bertaraf internasional, yang kini hadir di lokasi IKN. Ini menjadi fasilitas kesehatan kelas internasional bukan hanya untuk masyarakat di IKN, tapi juga masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Sakit Mayapada ini patut kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan fasilitas yang ada di sini bisa digunakan sebaik mungkin untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di IKN dan masyarakat Kalimantan Timur secara umum,” ujarnya. Ia menambahkan, standar pelayanan yang diterapkan Mayapada diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi rumah sakit lainnya di daerah. “Mudah-mudahan standar pelayanan Mayapada ini yang kita tahu sangat bagus, bisa menjadi cermin dan ukuran bagi rumah sakit-rumah sakit lainnya, terutama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut telah resmi beroperasi sejak Oktober 2024 dan terus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. “Kami sudah beroperasional di Ibu Kota Nusantara sejak Oktober 2024. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Jasa Raharja dan pihak-pihak asuransi lainnya. Harapan kami hadir di IKN ini adalah agar dapat melayani warga yang berada di Kalimantan Timur, agar dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang berstandar internasional,” jelasnya. Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kaltim berharap terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan swasta dalam rangka menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berdaya saing internasional bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
Indeks