DPRD Kaltim dan Forum Aksi Rakyat Kaltim Tolak Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH)

Selasa, 11 November 2025 50
RDP : DPRD Kaltim dan Forum Aksi Rakyat Kaltim Bahas Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) di Ruang Rapat Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (11/11/2025).
SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur menegaskan sikap menolak kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat karena dinilai mengancam stabilitas fiskal daerah dan memperlambat pembangunan. Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (Fraksi Kaltim), Selasa (11/11/2025) di Gedung E DPRD Kaltim.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyatakan DPRD berdiri bersama masyarakat untuk memperjuangkan hak fiskal daerah.

“Kaltim harus menerima DBH sesuai amanat undang-undang tanpa pemotongan. Dampak pemangkasan sangat besar terhadap pembangunan dan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

DPRD Kaltim bersama Fraksi Kaltim sepakat memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi serta melakukan langkah politik dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan anggota DPR RI asal Kaltim untuk mendorong peninjauan ulang kebijakan tersebut.

Sebelumnya, berbagai organisasi masyarakat yang tergabung dalam Fraksi Kaltim menggelar aksi menolak pemangkasan DBH dan TPP/TKD. Mereka menilai kebijakan pemerintah pusat tidak sejalan dengan kontribusi besar Kaltim terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor batu bara dan migas.DPRD Kaltim memastikan akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah.
 
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.  
Indeks