SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur menegaskan sikap menolak kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat karena dinilai mengancam stabilitas fiskal daerah dan memperlambat pembangunan. Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (Fraksi Kaltim), Selasa (11/11/2025) di Gedung E DPRD Kaltim.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyatakan DPRD berdiri bersama masyarakat untuk memperjuangkan hak fiskal daerah.
“Kaltim harus menerima DBH sesuai amanat undang-undang tanpa pemotongan. Dampak pemangkasan sangat besar terhadap pembangunan dan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
DPRD Kaltim bersama Fraksi Kaltim sepakat memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi serta melakukan langkah politik dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan anggota DPR RI asal Kaltim untuk mendorong peninjauan ulang kebijakan tersebut.
Sebelumnya, berbagai organisasi masyarakat yang tergabung dalam Fraksi Kaltim menggelar aksi menolak pemangkasan DBH dan TPP/TKD. Mereka menilai kebijakan pemerintah pusat tidak sejalan dengan kontribusi besar Kaltim terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor batu bara dan migas.DPRD Kaltim memastikan akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah.
DPRD Kaltim dan Forum Aksi Rakyat Kaltim Tolak Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH)
Selasa, 11 November 2025 93
RDP : DPRD Kaltim dan Forum Aksi Rakyat Kaltim Bahas Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) di Ruang Rapat Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (11/11/2025).
TULIS KOMENTAR ANDA
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
Komisi IV DPRD Kaltim Kunjungi Mayapada Hospital Nusantara di IKN, Dorong Standar Layanan Kesehatan Internasional
Berita Utama
26 Februari 2026
0
NUSANTARA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Mayapada Hospital Nusantara, Kamis (26/02/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, didampingi Anggota Komisi IV Fadly Imawan dan Hartono Basuki, serta staf dan tenaga ahli Komisi IV.
Rombongan diterima oleh Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri beserta jajaran manajemen, bertempat di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah IKN yang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi menyampaikan apresiasi atas kehadiran rumah sakit bertaraf internasional di IKN.
“Pada hari ini kami dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur berkesempatan untuk mengunjungi Rumah Sakit Mayapada, salah satu rumah sakit yang bertaraf internasional, yang kini hadir di lokasi IKN. Ini menjadi fasilitas kesehatan kelas internasional bukan hanya untuk masyarakat di IKN, tapi juga masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Sakit Mayapada ini patut kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan fasilitas yang ada di sini bisa digunakan sebaik mungkin untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di IKN dan masyarakat Kalimantan Timur secara umum,” ujarnya.
Ia menambahkan, standar pelayanan yang diterapkan Mayapada diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi rumah sakit lainnya di daerah.
“Mudah-mudahan standar pelayanan Mayapada ini yang kita tahu sangat bagus, bisa menjadi cermin dan ukuran bagi rumah sakit-rumah sakit lainnya, terutama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut telah resmi beroperasi sejak Oktober 2024 dan terus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami sudah beroperasional di Ibu Kota Nusantara sejak Oktober 2024. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Jasa Raharja dan pihak-pihak asuransi lainnya. Harapan kami hadir di IKN ini adalah agar dapat melayani warga yang berada di Kalimantan Timur, agar dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang berstandar internasional,” jelasnya.
Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kaltim berharap terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan swasta dalam rangka menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berdaya saing internasional bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
-thumb.jpg)