Dorong Sertifikasi Pelaut Lokal, Ketua DPRD Kaltim Hadiri Pembukaan Diklat Maritim di Kota Bangun

Senin, 26 Januari 2026 32
Ketua DPRD Kaltim menghadiri pembukaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat untuk pelatihan BST dan SKK 60 Mil, di Yayasan Pondok Pesantren Syafa'atul Ikhwan Wad Da'wah
KUTAI KARTANEGARA – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menghadiri pembukaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat untuk pelatihan Basic Safety Training (BST) dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK 60 Mil), di Yayasan Pondok Pesantren Syafa'atul Ikhwan Wad Da'wah, Desa Liang, Kecamatan Kota Bangun, pada Senin (26/1/26).

Kehadiran tokoh nomor satu di parlemen Kaltim ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan kompetensi masyarakat lokal di sektor maritim. Dalam kesempatan tersebut, Hasanuddin Mas’ud melakukan penyematan tanda peserta diklat secara simbolis sebagai tanda dimulainya pelatihan.

Hasanuddin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya pelatihan ini sebagai wujud nyata kerja sama yang erat antara Pemerintah Daerah dengan Politeknik Pelayaran Barombong dalam memberdayakan masyarakat lokal.

Dalam sambutannya, Hasanuddin juga memberikan penegasan kuat agar masyarakat tidak lagi menjadi saksi bisu di tengah kekayaan sumber daya alam Benua Etam.

"Pemerintah Daerah tidak ingin masyarakat kita menjadi penonton dalam pelaksanaan pembangunan. Kita lihat bahwa dengan adanya diklat pelayaran ini, kalau kita tidak ikut mengikuti perkembangan, kita hanya jadi penonton," tegas Hasanuddin.

Ia juga memotivasi para peserta agar tidak berpuas diri hanya menjadi kru biasa, melainkan berani mengejar karier yang lebih tinggi di dunia maritim.

"Ini bukan hanya menjadi kru biasa, ke depan mari bersama kita dorong sehingga ada tenaga lokal dari Kota Bangun ini menjadi perwira. Setidak-tidaknya menjadi Mualim 1 atau KKM, bahkan mudah-mudahan menjadi Kapten," lanjutnya dengan optimis.

Legislator fraksi Golkar ini lebih lanjut menjabarkan bahwa kepemilikan sertifikasi resmi merupakan syarat mutlak bagi warga agar memiliki legalitas untuk bekerja secara profesional di atas kapal. Ia juga mengingatkan agar para peserta benar-benar menguasai ilmu keselamatan kerja yang diajarkan dalam BST, sehingga mereka memiliki kesiapan fisik dan mental saat menghadapi risiko kerja di perairan nasional maupun internasional.

Program yang menargetkan total 1.000 peserta ini diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang handal. Hasanuddin berpesan agar kesempatan yang didanai murni oleh Poltekpel Barombong ini dimanfaatkan sebaik mungkin selama enam hari masa pelatihan guna menyerap ilmu praktis, bukan sekadar mengejar sertifikat kelulusan. (hms11)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi III DPRD Kaltim Dorong Prioritas Program Dinas Perhubungan Tetap Berjalan di Tengah Keterbatasan Fiskal
Berita Utama 16 April 2026
0
SAMARINDA - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan serta rencana kerja Tahun 2027, bertempat di Gedung D Lantai III, Kantor DPRD Kaltim pada Kamis, (16/4/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Reza Fachlevi, serta Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sayid Muziburrachman, Sugiono, dan Jahidin. Turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Yuslindo, bersama jajaran, termasuk Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Heru Santosa. Fokus pembahasan diarahkan pada pelaksanaan program tahun berjalan dan rencana kerja tahun 2027, khususnya pembangunan infrastruktur strategis di sektor kepelabuhanan, terminal, keselamatan lalu lintas, serta penerangan jalan umum. Keterbatasan fiskal menjadi tantangan sehingga program harus dijalankan secara selektif melalui skala prioritas.   Komisi III menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan baru dan pemeliharaan fasilitas yang ada, termasuk rambu lalu lintas, penerangan jalan, serta optimalisasi jembatan timbang. Persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL) juga menjadi perhatian serius untuk menjaga kualitas jalan provinsi.