Berkelanjutan Kunci Keberhasilan Penyediaan Kebutuhan Pangan

Senin, 27 Februari 2023 138
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menghadiri HUT Detakkaltim.com yang ke 7, kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan membuka diskusi yang membahas terkait tantangan dan peluang pertanian menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN)
SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan bahwa berkelanjutan atau kontinu menjadi kunci jika ingin berhasil dalam penyediaan kebutuhan pangan. Hal itu disampaikan Politikus PDI Perjuangan ini saat dirinya menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk Peluang dan Tantangan Petani Kaltim Sambut IKN pada acara Hari Ulang Tahun ke-7 Detakkaltim.com di Diskominfo Kaltim, Sabtu (25/2/2023).

Dicontohkan Samsun, sapaan akrabnya seperti penyediaan buah pisang Sunpride misalnya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jika dalam satu harinya permintaan pasar sebanyak 150 kg, tentu untuk keberlanjutan maka diperlukan perencanaan penanaman hingga panen dan sampai siap untuk dipasarkan harus ada pola pengelolaan pertanian berkelanjutan. “Agar ketika permintaan pasar masuk kita bisa terus memenuhi dan menyuplai kebutuhan pangan yang diminta,” kata Muhammad Samsun.

Dalam diskusi yang juga menghadirkan stakeholder terkait, sejumlah hal yang menjadi sorotan yakni merosotnya produksi beras Kaltim akibat peralihan fungsi lahan yang  menyebabkan luas panen turut berkurang.  Menurut data  Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kaltim, dalam lima tahun terakhir  produksi beras tertinggi  pada 2020 yaitu 152.649 ton setelah itu merosot 5 persen pada 2021 menjadi 142.321 ton dan pada 2020 hanya 135.030 ton.

Sehingga menjadi tantangan luar biasa, namun sekaligus peluang  yang juga luar biasa bagi Kaltim menghadapi tantangan IKN. Sehingga menurut Samsun harus dimaksimalkan dari segi anggaran, regulasi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Ditambahkan oleh Samsun bahwa Ini baru soal lahan yang beralih fungsi, ada lagi lahan yang masih berproduksi namun terkendala dalam hal ketersediaan pupuk, harga yang mahal, subsidi yang dicabut, efeknya kualitas hasil panen menurun drastis, dan ini menjadi keluhan utama petani yang aktif di Kaltim.

Petani sangat mengeluhkan tentang ketersediaan pupuk, karena waktu pemupukan, tidak ditemukan pupuk di pasaran, walaupun ada, harganya melambung tinggi. Lahan terpapas, pupuk tak tersedia, hasil panen pun tak seberapa secara kualitas dan kuantitas. Malangnya harga jual produk atau hasil panennya juga tak menyejahterakan petaninya.

Sehingga saatnya menguatkan usaha mengubah mindset soal pertanian. Bergeser dari label kumuh, lusuh, dan miskin menjadi petani keren, dan bangga menjadi petani. Narasi inilah yang harus disampaikan kepada para milenal. Agar terjadi peningkatan regenerasi yang sehat. Karena selama ini para petani didominasi oleh kalangan tua.

Adanya Ibu Kota Negara (IKN) memberi angin segar, pemindahan tahap pertama dari Jakarta ke IKN pada 2024 diperkirakan akan melibatkan 250 ribu penduduk. Terdiri dari pekerja konstruksi serta aparatur sipil negara (ASN) dan TNI serta Polri. Ini peluang besar.

Dengan jumlah pemindahan di tahap pertama ini, menjadi pasar para petani untuk menjual produk pertaniannya. Ada banyak perut yang harus diisi, untuk itu potensi besar ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh para petani. Generasi muda diharapkan siap memegang tongkat estafet dari para petani yang telah sepuh.

Belum lagi proyeksi jumlah penduduk baru di IKN sebanyak 1,9 juta penduduk, tentu memerlukan suplai bahan pokok. Produk pertanian juga bisa mendapatkan nilai lebuh baik dengan metode pertanian organik. Manusia modern dengan mudahnya mendapat informasi menjadikannya teredukasi dengan baik tentang kesehatan. Kesadaran asupan makanan organik telah meningkat dari waktu ke waktu, harga jual juga sangat baik dibanding produk pertanian biasa pada umumnya. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
Libatkan Perguruan Tinggi hingga Guru, Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Himpun Masukan Ranperda
Berita Utama 22 Agustus 2025
0
BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan 28 perwakilan pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, lembaga penjamin mutu pendidikan, organisasi profesi guru, hingga kepala sekolah di Kalimantan Timur. Rapat dibuka oleh Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Agusriansyah Ridwan. Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan substansial dan komprehensif terkait tantangan serta solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim. Sejumlah Anggota Pansus turut hadir, diantaranya, Muhammad Samsun, Darlis Pattalongi, Andi Satya Adi Saputra, Syahariah Mas’ud, Yonavia, Damayanti, Sulasih, dan Abdul Giaz. Dalam diskusi, beberapa isu-isu strategis pendidikan menjadi sorotan. Beberapa poin yang mengemuka antara lain kualitas lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sertifikasi berbasis kompetensi lokal, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta akses pendidikan di wilayah 3T. Selain itu, Stakeholder juga menyoroti pentingnya penguatan muatan lokal, pembudayaan religius, pendidikan anti-bullying, hingga penyesuaian kebutuhan guru pendamping difabel. Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini harus dilakukan secara menyeluruh dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Ia berharap Ranperda ini tidak hanya menjadi formalitas hukum, melainkan menjadi dasar bagi sistem pendidikan yang terbuka, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. “Kami mengundang para pelaku pendidikan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman langsung. Ranperda ini harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar formalitas hukum,” tegas Sarkowi. Lebih lanjut, forum ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dan budi pekerti siswa. Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa pendidikan di Kaltim harus mampu menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya sejak dini. "Kita tidak ingin anak-anak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya sikap, adab, dan karakter yang baik. Pendidikan harus menyentuh hati dan membentuk kepribadian, bukan sekadar angka di rapor," ujarnya. Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan secara nyata, tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga menyentuh hati dan membentuk kepribadian anak bangsa.(adv/hms9)