SAMARINDA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian resmi melantik sekaligus mengambil janji/sumpah jabatan Akmal Malik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) pengganti Isran Noor dan Hadi Mulyadi, Senin (2/10/2023).
"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Pj Gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, siap menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada masyarakat, nusa dan bangsa," ujar Tito diikuti Akmal Malik dan Agus Fatoni.
Pelantikan Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim dan Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Sumatera Selatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur. Keppres ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 29 September 2023.
Tito, merasa bersyukur atas pelantikan yang berjalan dengan lancar di Kantor Kemendagri, Jakarta. Ia sangat yakin dan percaya bahwa dua Pj Gubernur ini akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan.
"Saya ucapkan selamat bertugas kepada Pj Gubernur yang baru saja dilantik hari ini, nanti secara spesifik kita akan sampaikan langkah-langkah yang dilakukan kedepannya. Tapi Pak Akmal sudah berpengalaman sebagai Pj di Sulawesi Barat hampir 12 bulan," jelasnya.
"Jadi saya rasa Pak Akmal ini sudah cukup paham dengan tugas-tugasnya sebagai Pj Gubernur. Namun yang jelas dan perlu diingat, ada tugas penting di sana (Kaltim), yakni Ibu Kota Negara (IKN)," sambungnya.
Menurut pria kelahiran 1964 itu, pelantikan Pj Gubernur adalah konsekuensi daripada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Yakni, dengan berakhirnya masa jabatan sebelum Pilkada serentak yang dilaksanakan tahun depan, maka harus diisi oleh Penjabat.
Ditegaskan Tito, mekanisme penunjukan Pj Gubernur sudah dilakukan sesuai aturan, baik UU maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo selaku Pimpinan Sidang Tim Penilaian Akhir.
"Mekanismenya sudah melalui proses yang cukup panjang. Jadi apa yang terjadi hari ini, kita sebagai umat beragama meyakini bahwa semua kehendak dari Allah subhanahuWaTa'ala," katanya.
Tak lupa, Tito juga turut mengucapkan terima kasih pada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru saja purna tugas pada hari ini, 2 Oktober 2023. Yakni, Isran Noor dan Hadi Mulyadi dari Kaltim. Kemudian, Herman Deru dan Mawardi Yahya dari Sumatera Selatan."Terima kasih atas pengabdiannya untuk Kaltim dan Sumatera Selatan," ujarnya.
Sementara itu, Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim mengaku senang dan siap bekerja sama dengan Akmal Malik yang terpilih sebagai Pj Gubernur pengganti Isran Noor-Hadi Mulyadi.
Pada dasarnya siapa pun yang menjadi PJ Gubernur Kaltim adalah yang terbaik, apalagi jika bisa membangun Kaltim lebih baik lagi. Kehadiran Akmal Malik pun diharapkan dapat memajukan pembangunan di Bumi Etam.
Semua pihak diharap Samsun, untuk dapat mempercayakan sepenuhnya pada putusan Pemerintah Pusat. Pastinya, Presiden sudah memiliki pertimbangan yang sangat panjang dan mendalam ketika menunjuk sosok Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim.
"Kalau Akmal Malik ditunjuk bagus saja. Beliau paham betul tentang otonomi daerah, regulasi pemerintahan daerah, beliau rasanya masukdari yang kami rekomendasikan," tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Sebagai informasi, serah terima jabatan Pj Gubernur Kaltim akan digelar pada Rabu (4/10/2023), di Kota Samarinda.
Untuk diketahui, Agus Fatoni merupakan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Sedangkan, Akmal Malik menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Akmal Malik Dilantik sebagai Pj Gubernur Kaltim
Kamis, 5 Oktober 2023 1074
-(1)-cover.jpg)
-(1)-cover.jpg)
Pelantikan Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim di Kantor Kemendagri
TULIS KOMENTAR ANDA
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
Forum Guru PPPK Kaltim Minta Kepastian Status dan Perpanjangan SK, Komisi I DPRD Kaltim Gelar RDP
Berita Utama
26 Mei 2026
0
SAMARINDA – DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui Komisi I menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas usulan perpanjangan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (26/05).
RDP ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan oleh Forum Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) Guru PPPK Provinsi Kaltim. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, serta dihadiri oleh perwakilan PGRI, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
Pertemuan ini dinilai penting mengingat sekitar 1.198 guru PPPK angkatan 2022 akan memasuki akhir masa kontrak pada Februari 2027. Forum guru meminta kepastian mekanisme perpanjangan SK hingga batas usia pensiun (BUP), mengingat kebutuhan tenaga pendidik di Kaltim masih tinggi dan bersifat berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Agus Suwandy memetakan sejumlah persoalan mendasar yang selama ini dihadapi oleh para guru PPPK di lapangan, antara lain kepastian kontrak jangka panjang, mekanisme mutasi yang bermasalah, ketimpangan tunjangan (TPP), dan pengembangan karier.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy menegaskan DPRD Kaltim pada prinsipnya mendukung aspirasi guru PPPK, termasuk usulan perpanjangan masa kerja hingga BUP. Ia juga menyebut BKD dan Disdikbud Kaltim memiliki pandangan yang sama untuk memperjuangkan kepastian status guru PPPK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pada prinsipnya DPRD Kaltim mendukung penuh aspirasi teman-teman guru PPPK. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan masuk dalam skema mandatory spending yang wajib menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Persoalan ini tidak boleh terus-menerus berulang setiap tahun tanpa adanya kepastian hukum dan perlindungan kerja,” ujar Agus Suwandy.
Ia menambahkan, jika data di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga pendidik di Kaltim memang masih besar dan bersifat berkelanjutan, pemerintah daerah harus memiliki keberanian untuk mengambil langkah diskresi yang progresif.
Agus juga mengapresiasi sikap BKD dan Disdikbud Kaltim yang dinilai memiliki semangat dan pemikiran yang sama dalam memperjuangkan kepastian status guru PPPK.
“Kita sepakat secara prinsip mendukung usulan perpanjangan masa kontrak PPPK hingga batas usia pensiun, mengacu pada praktik yang sudah berjalan di beberapa daerah lain. Terkait kekhawatiran para guru, BKD juga telah menegaskan tidak ada tes atau seleksi ulang dalam proses perpanjangan kontrak PPPK angkatan 2022. Ini murni persoalan administrasi dan evaluasi kinerja melalui SKP,” jelasnya.
Ia juga menegaskan dukungannya agar pemerintah tidak membuka rekrutmen CASN atau formasi umum baru sebelum penataan dan kepastian status guru PPPK yang ada saat ini diselesaikan terlebih dahulu.
Lebih lanjut, Agus menyebut DPRD Kaltim akan terus mengawal hasil RDP bersama BKD, Disdikbud, PGRI, dan Forum IPN agar dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan lanjutan bersama Pemprov Kaltim.
“Kami akan mendorong pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspirasi ini akan terus kami kawal agar menghasilkan solusi yang memberikan rasa aman dan kepastian bagi guru PPPK di Kaltim,” tutupnya.(hms9)