SAMARINDA. Guna menciptakan generasi yang siap berkompetisi dan berkontribusi bagi nusa dan bangsa, peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi program prioritas pemerintah. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltim Yonavia belum lama ini.
Ia mengatakan, bahwa menciptakan generasi yang mampu bersaing di masa yang akan datang, harus selaras dengan pemerataan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. “Sebagai wakil rakyat dari daerah yang jauh dari ibu kota provinsi, saya berharap dapat membawa perubahan yang signifikan bagi wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota,” ujarnya.
Menurut dia, meski pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan selama ini sudah berjalan dengan baik, namun perlunya peningkatan dan perhatian lebih terhadap fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.
“Saya punya keinginan, bagaimana memastikan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil mendapatkan perhatian yang sama seperti di kota. Di daerah seperti Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), fasilitas pendidikan dan kesehatan masih memerlukan peningkatan,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Dirinya juga menyoroti pentingnya akses internet sebagai bagian dari fasilitas pendidikan di era digital saat ini. Yonaviaberharap, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk memperluas jaringan internet hingga ke daerah-daerah terpencil, mengingat kebutuhan belajar anak-anak saat ini sangat bergantung pada akses internet yang memadai.
“Anak-anak di daerah terpencil juga berhak mendapatkan fasilitas belajar yang sama. Saat ini, jangankan internet, sinyal pun masih sulit dijangkau di beberapa wilayah di Kubar dan Muhulu. Inilah yang menjadi perhatian kita, bagaimana memastikan pemerataan pendidikan melalui penyediaan akses internet,” terang Yonavia.
Dirinya juga menambahkan bahwa layanan kesehatan juga perlu mendapat perhatian khusus. Sebab ketersediaan terhadap fasilitas dan akses kesehatan yang memadai sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.
“Dalam hal kesehatan, fasilitas dan layanan yang baik sangat penting. Kita berharap kedepannya, pemerintah bisa mengalokasikan dana lebih untuk memastikan masyarakat di daerah terpencil mendapatkan akses yang setara dengan di kota,” harapnya.
Perempuan kelahiran Kubar ini berharap keterlibatannya di DPRD Kaltim dapat membawa perubahan yang lebih merata, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga seluruh masyarakat tanpa terkecuali dapat menikmati pembangunan yang merata. (adv/hms6)
Yonavia Dorong Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan Di Kubar dan Mahulu
Jumat, 6 Desember 2024 61
Anggota DPRD Kaltim Yonavia
TULIS KOMENTAR ANDA
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
Libatkan Perguruan Tinggi hingga Guru, Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Himpun Masukan Ranperda
Berita Utama
22 Agustus 2025
0
BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan 28 perwakilan pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, lembaga penjamin mutu pendidikan, organisasi profesi guru, hingga kepala sekolah di Kalimantan Timur.
Rapat dibuka oleh Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Agusriansyah Ridwan. Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan substansial dan komprehensif terkait tantangan serta solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim. Sejumlah Anggota Pansus turut hadir, diantaranya, Muhammad Samsun, Darlis Pattalongi, Andi Satya Adi Saputra, Syahariah Mas’ud, Yonavia, Damayanti, Sulasih, dan Abdul Giaz.
Dalam diskusi, beberapa isu-isu strategis pendidikan menjadi sorotan. Beberapa poin yang mengemuka antara lain kualitas lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sertifikasi berbasis kompetensi lokal, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta akses pendidikan di wilayah 3T. Selain itu, Stakeholder juga menyoroti pentingnya penguatan muatan lokal, pembudayaan religius, pendidikan anti-bullying, hingga penyesuaian kebutuhan guru pendamping difabel.
Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini harus dilakukan secara menyeluruh dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Ia berharap Ranperda ini tidak hanya menjadi formalitas hukum, melainkan menjadi dasar bagi sistem pendidikan yang terbuka, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. “Kami mengundang para pelaku pendidikan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman langsung. Ranperda ini harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar formalitas hukum,” tegas Sarkowi.
Lebih lanjut, forum ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dan budi pekerti siswa. Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa pendidikan di Kaltim harus mampu menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya sejak dini. "Kita tidak ingin anak-anak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya sikap, adab, dan karakter yang baik. Pendidikan harus menyentuh hati dan membentuk kepribadian, bukan sekadar angka di rapor," ujarnya.
Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan secara nyata, tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga menyentuh hati dan membentuk kepribadian anak bangsa.(adv/hms9)
-thumb.jpg)