Yatim Fest 2025, Fuad Fakhruddin Turut Serta Santuni 500 Anak Yatim

Minggu, 21 September 2025 100
APRESIASI : Anggota DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin mengapresiasi kegiatan Yatim Fest 2025 yang digelar oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kaltim di Masjid Baitul Muttaqien – Islamic Center Samarinda, Minggu (21/09).

BALIKPAPAN – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyambut langsung kedatangan rombongan Komisi I DPR RI dalam rangka kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Rombongan tiba di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan, pada Kamis (18/9/2025). 

 

Selain Komisi I, kunjungan kerja kali ini juga melibatkan Komisi IX dan Komisi XII DPR RI. Kehadiran para wakil rakyat dari pusat ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Secara khusus, kunjungan ini bertujuan membahas isu-isu penting di bidang pemerintahan, pertahanan, keamanan, serta sektor lain yang menjadi fokus masing-masing komisi.

 

Ekti Imanuel menilai bahwa sinergi antara DPR RI dan DPRD Kaltim sangat penting untuk memastikan aspirasi masyarakat daerah dapat terakomodasi dalam kebijakan nasional. DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi aktif dengan DPR RI demi memastikan bahwa pembangunan di daerah berjalan selaras dengan visi nasional. 

 

Kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan kolaborasi yang lebih erat, terutama dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Benua Etam.

 

Turut hadir, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Kapolda Kaltim Brigjen Pol. Endar Priantoro, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya.(adv/hms9)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.  
Indeks