Wakil Ketua DPRD Kaltim Pancasila Permata Bangsa

Minggu, 1 Juni 2025 13
Wakil Ketua DPRD Prov. Kaltim, Ananda Emira Moeis
SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa Pancasila adalah permata bangsa, fondasi utama bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ananda dalam rangka memaknai Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2025. “Pancasila itu bukan diciptakan, tapi digali oleh Bung Karno dari masyarakat Indonesia. Artinya, Pancasila ini sejatinya adalah hartanya masyarakat Indonesia sendiri. Inilah permata bangsa kita,” ujar Ananda Emira Moeis.

Menurut politisi muda dari PDI Perjuangan ini, Pancasila merupakan jati diri bangsa yang menyatukan semua lapisan masyarakat melalui semangat gotong royong. Ia menilai, nilai-nilai dalam Pancasila secara alami sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur. “Kita masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang Pancasilais. Kita bisa bersatu padu dan bergotong royong. Intinya ya di gotong royong itu. Dalam rangka membangun bangsa yang lebih maju, termasuk Kalimantan Timur, kita harus menjaga semangat ini,” lanjutnya.

Ananda juga menyinggung pentingnya peran generasi muda dalam meneruskan cita-cita bangsa. Ia menyebut Kalimantan Timur harus mempersiapkan generasi emas yang mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila. “Kita ini sedang menyiapkan generasi emas. Saya yakin, dengan semangat gotong royong dan nilai-nilai luhur Pancasila, kita bisa mencapai target itu. Kaltim bisa sukses, Indonesia pun bisa maju,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar dan anak muda, Ananda menyampaikan bahwa banyak dari mereka sudah mengamalkannya secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari. “Secara tidak sadar kita sebenarnya sudah menjalankan Pancasila. Misalnya, ketika ada teman yang kesusahan, pasti dibantu. Atau saat berkegiatan bersama, pasti ada rasa kebersamaan. Itu bentuk dari nilai-nilai Pancasila yang sudah tertanam dalam diri kita sejak lama,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa nilai-nilai seperti persatuan, keadilan, dan kemanusiaan tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk seremonial, tapi lebih penting jika diterapkan dalam tindakan nyata sehari-hari. “Pancasila itu hidup dalam keseharian kita. Maka tugas kita adalah menjaga dan meneruskan nilai-nilai itu, apalagi dalam era globalisasi ini,” pungkas Ananda. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Libatkan Perguruan Tinggi hingga Guru, Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Himpun Masukan Ranperda
Berita Utama 22 Agustus 2025
0
BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan 28 perwakilan pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, lembaga penjamin mutu pendidikan, organisasi profesi guru, hingga kepala sekolah di Kalimantan Timur. Rapat dibuka oleh Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Agusriansyah Ridwan. Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan substansial dan komprehensif terkait tantangan serta solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim. Sejumlah Anggota Pansus turut hadir, diantaranya, Muhammad Samsun, Darlis Pattalongi, Andi Satya Adi Saputra, Syahariah Mas’ud, Yonavia, Damayanti, Sulasih, dan Abdul Giaz. Dalam diskusi, beberapa isu-isu strategis pendidikan menjadi sorotan. Beberapa poin yang mengemuka antara lain kualitas lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sertifikasi berbasis kompetensi lokal, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta akses pendidikan di wilayah 3T. Selain itu, Stakeholder juga menyoroti pentingnya penguatan muatan lokal, pembudayaan religius, pendidikan anti-bullying, hingga penyesuaian kebutuhan guru pendamping difabel. Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini harus dilakukan secara menyeluruh dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Ia berharap Ranperda ini tidak hanya menjadi formalitas hukum, melainkan menjadi dasar bagi sistem pendidikan yang terbuka, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. “Kami mengundang para pelaku pendidikan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman langsung. Ranperda ini harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar formalitas hukum,” tegas Sarkowi. Lebih lanjut, forum ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dan budi pekerti siswa. Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa pendidikan di Kaltim harus mampu menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya sejak dini. "Kita tidak ingin anak-anak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya sikap, adab, dan karakter yang baik. Pendidikan harus menyentuh hati dan membentuk kepribadian, bukan sekadar angka di rapor," ujarnya. Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan secara nyata, tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga menyentuh hati dan membentuk kepribadian anak bangsa.(adv/hms9)