Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis Sambut Hangat Kedatangan Tim Kunker Spesifik Komisi III DPR RI

Kamis, 8 Mei 2025 5
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis Hadiri Penyambutan Kedatangan Tim Kunker Spesifik Komisi III DPR RI di VIP Room Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Kamis (8/5/25).
BALIKPAPAN - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis bersama Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyambut hangat kedatangan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di VIP Room Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Kamis (8/5/25).
Kedatangan rombongan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Komisi III DPR RI Sari Yulianti ini ialah dalam rangka Pengawasan Penegakan Hukum Bidang Narkotika.
Kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Benua Etam ini dilakukan selama satu hari diantaranya ke Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dan Jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur di Mapolda Kaltim.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis mengucapkan selamat datang dan selamat menjalankan tugas kepada rombongan Komisi III DPR RI.
"Besar harapan dengan hadirnya pimpinan Komisi III DPR RI dan anggotanya di Bumi Etam dalam rangka kunjungan kerja spesifik terkait pengawasan penegakan hukum bidang narkotika. Permasalahan terkait narkotika di Kalimantan Timur bisa turut tertangani," ucap Ananda saat ditemui usai menyambut kedatangan rombongan Komisi III DPR RI.
Harapan tersebut bukan tanpa alasan, mengingat Komisi III DPR RI memegang peran yang sangat penting dalam memastikan tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang hukum, hak asasi manusia dan keamanan, Komisi III memiliki tanggungjawab untuk mengawasi kinerja lembaga- lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.
"Kunjungan kerja yang dilakukan tentu sangat penting. Mudah-mudahan dapat mendorong peningkatan giat sosialisasi terkait bahaya penyalahgunaan narkotika. Sehingga penegakan hukum terkait peredarannya dapat lebih tegas. Besar harapan Kalimantan Timur bisa menjadi provinsi yang bebas narkoba," tutupnya. (hms11)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, berpendapat tantangan perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Berita Utama 10 Mei 2025
0
SAMARINDA. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, berpendapat  tantangan perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Pendapat tersebut dia sampaikannya usai mengikuti pertemuan dan diskusi terkait pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi Kaltim, bersama, Menteri Arifatul Choiri Fauzi, di Pendopo Odah Etam, Sabtu (10/5/2025). Menurut Hasanuddin, kondisi di wilayah 3T jelas berbeda dibandingkan daerah perkotaan, baik dari sisi infrastruktur maupun akses layanan, serta budaya, anggaran yang diperlukan, termasuk sumber daya manusianya. Karena itu, pendekatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus disesuaikan. “Ya, memang beda ya. Dari itu tidak bisa disamakan dengan daerah yang lebih maju. Tentu butuh perlakuan khusus,” ujarnya saat menjawab pertanyaan media terkait perlindungan perempuan dan anak di daerah 3T. Hasanuddin mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan di wilayah-wilayah tersebut. Menurut Pria yang akrab di panggil Hamas ini, hal itu juga dibenarkan langsung oleh Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, yang turut hadir dalam acara ini. “Tadi saya sampaikan, dan langsung ditanggapi oleh Ibu Menteri. Memang sudah ada dana khusus untuk daerah-daerah 3T. Tinggal mekanisme pelaksanaannya yang perlu dipastikan, supaya tepat sasaran,” jelasnya. Hasanuddin menyebutkan, saat ini sudah ada tujuh kabupaten di Kalimantan Timur disiapkan untuk menerima dukungan pendanaan tersebut. Meski belum merinci nama-nama kabupaten itu, ia memastikan semuanya merupakan wilayah yang masuk kategori sulit diakses baik karena infrastruktur publik masih terbatas. Sebagai Ketua DPRD, Hasanuddin menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal agar alokasi dana tersebut benar-benar digunakan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam hal pencegahan kekerasan dan akses layanan hukum, kesehatan, serta pendidikan. “DPRD tentu akan ikut mengawasi dan mendorong agar program ini berjalan baik. Apalagi isu perempuan dan anak ini menyangkut generasi masa depan. Jangan sampai hanya bagus di pusat, tapi tak sampai ke akar rumput,” tegas politisi dari Golkar itu. Lebih lanjut, Hasanuddin juga menekankan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan seperti dalam menjangkau dan membina komunitas di wilayah 3T. “Organisasi Kemasyarakatan punya jaringan kuat sampai ke desa-desa. Ini sangat potensial jika disinergikan dengan program pemerintah. Mereka tahu betul kondisi masyarakat di lapangan,” sarannya.(adv/hms7)
Indeks