UMKM Disabilitas Perlu Perhatian Khusus

Jumat, 6 Desember 2024 86
Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo

SAMARINDA. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sigit Wibowo meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada UMKM disabilitas di Kaltim. Pasalnya, tanpa adanya pendampingan mereka kesulitan untuk berkembang.

"Di era industri 5.0 memberikan ruang terbuka kepada semua pelaku usaha. Hal ini membuat persaingan semakin ketat karena tidak hanya bagi sesama pelaku usaha lokal saja tetapi juga luar negeri," terangnya.

Dikatakan Sigit, bertahan di tengah persaingan ketat tentu memerlukan banyak aspek yang harus dipenuhi. Diantaranya, bantuan permodalan, penggunaan sarana digitalisasi dan informasi, kualitas produk, hingga pangsa pasar. "Tantangan terbesarnya bagaimana bisa bertahan terkhusus bagi sahabat pelaku usaha UMKM disabilitas," ucapnya.

Oleh sebab itu, Politikus PAN ini meminta kepada pemerintah untuk membuat program nyata yang terukur agar UMKM milik disabilitas mampu bersaing dan menghasilkan produk unggulan yang diminati khalayak ramai.

"Saya berharap ada perhatian lebih tentu saja. Tidak hanya sampai pada pemberian bekal pelatihan saja tetapi diharapkan lebih dari itu, memberikan pendampingan kalau bisa sampai mencarikan pangsa pasarnya," harapnya.

Menurutnya, melalui program yang jelas dari pemerintah, termasuk menggandeng perusahaan diharapkan memberikan banyak peluang bagi pelaku usaha UMKM disabilitas dalam memaksimalkan produk yang dihasilkan sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja lokal. (adv/hms4) 

TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.