Terus Prokes dan Tetap Fight di Tengah Badai Covid-19

4 Agustus 2021

Nidya Listiyono, Anggota Komisi II DPRD Kaltim
SAMARINDA. Munculnya varian baru Covid-19 di Benua Etam beberapa pekan ini membuat angka terkonfirmasi positif terus meningkat. Sementara itu, tingkat kesembuhan di atas angka 50 persen dari total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 setiap harinya.

Menurut Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono, saat ini rakyat Indonesia khususnya Kaltim berada pada situasi hidup beriringan dengan Covid-19. “Masyarakat harus menyadari bahwa Covid-19 ini adalah wabah mendunia, suka tidak suka mau tidak mau, kita hidup beriringan dengan Covid-19 pada hari ini,” ungkapnya melalui percakapan seluler, Jumat (30/7/2021).

Sehingga ini membuat masyarakat dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan virus yang muncul di Benua Etam pada pertengahan awal Maret 2020 itu. “Kalau bicara panik, ya tentu pasti. Namun hari ini kita harus siap hidup berdampingan di tengah pandemi dengan melakukan proteksi protokol kesehatan (prokes). Intinya jangan menyerah dan tetap fight,” ucap pria kelahiran 1980 ini.

Ketua AMPG Kaltim ini juga merasakan dampak yang dihadapi seluruh anak bangsa di Indonesia. Akan tetapi, ia berharap agar tidak ada lagi yang saling menyalahkan satu sama lain. “Kalau berat ya benarnamanya juga penyakit, kita juga nggak bisa lihat barangnya ini. Lebih baik kita saling membantu, pemerintah juga sedang berusaha. Saya minta kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti anjuran pemerintah,” tegasnya (adv/hms7).
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)
Indeks