Target Molor, Monitoring Komisi III ke Pembangunan Turap Samarinda dan Kukar

Senin, 21 Agustus 2023 107
Monitoring Komisi III ke Pembangunan Turap Samarinda dan Kukar
SAMARINDA. Komisi III DPRD Kaltim melakukan tinjauan pengerjaan turap ruas jalan akses tol Palaran, belum lama ini. Rombongan terdiri dari Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Ketua Komisi III
Veridiana Huraq Wang, dan sejumlah anggota komisi III Ekti Emanuel, Saefuddin Zuhri, Jawad Sirajuddin serta lainnya. Turut hadir pada tinjauan tersebut Kabid Bina Marga Dinas PUPR-PERA Kaltim Hariyadi
dan Kasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Mukhran.

Veridiana Huraq Wang menuturkan realisasi fisik pengerjaan turap ruas jalan akses tol Palaran per 15 Agustus sebesar 48 persen dan realisasi keuangan 30 persen. Realisasi tersebut lebih rendah
dibandingkan target awal yakni sebesar 53 persen.

Hal tersebut disebabkan ada beberapa kendala yang dialami yaitu ijin penutupan jalan karena arus lalu lintas yang padat menuju tol, dan pemindahan tiang listrik yang tidak masuk dalam RAB.

"Proses negosiasi harga dengan PLN terkait pemindahan kedua tiang listrik itu. Proses itu yang kemudian membuat pengerjaan menjadi molor" tuturnya.

Selain itu, kebocoran pipa PDAM juga menambah kendala yang terjadi di lapangan. "Pipa primernya pecah kemudain terjadi kebocoran yang mengakibatkan kondisi dalam tanah menjadi lembek," katanya.

Setelah meninjau pengerjaan turap di areal ruas jalan tol Palaran, dihari yang sama Komisi III melanjutkan perjalanan ke Kutai Kartanegara guna melakukan monitoring pembangunan turap/talud/bronjong ruas jalan Simpang Lembuswana - Sebulu.

Masih didampingi Kabid Bina Marga Dinas PUPR-PERA Kaltim Hariyadi, dan Kasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Mukhran. Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menyebutkan realisasi
pembangunan turap jalan Simpang Lembuswana - Sebulu baru enam persen.

Kendati demikian pihaknya yakin bahwa pengerjaan akan selesai tidak jauh dari target yang ditentukan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan alat yang memadai kemudian tidak ada kendala dilapangan.

"Pengerjaan baru dilaksanakan, arus lalu lintas cukup na dapat tiap harinya tetapi tidak menghambat pengerjaan" katanya. (adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Libatkan Perguruan Tinggi hingga Guru, Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Himpun Masukan Ranperda
Berita Utama 22 Agustus 2025
0
BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan 28 perwakilan pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, lembaga penjamin mutu pendidikan, organisasi profesi guru, hingga kepala sekolah di Kalimantan Timur. Rapat dibuka oleh Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Agusriansyah Ridwan. Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan substansial dan komprehensif terkait tantangan serta solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim. Sejumlah Anggota Pansus turut hadir, diantaranya, Muhammad Samsun, Darlis Pattalongi, Andi Satya Adi Saputra, Syahariah Mas’ud, Yonavia, Damayanti, Sulasih, dan Abdul Giaz. Dalam diskusi, beberapa isu-isu strategis pendidikan menjadi sorotan. Beberapa poin yang mengemuka antara lain kualitas lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sertifikasi berbasis kompetensi lokal, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta akses pendidikan di wilayah 3T. Selain itu, Stakeholder juga menyoroti pentingnya penguatan muatan lokal, pembudayaan religius, pendidikan anti-bullying, hingga penyesuaian kebutuhan guru pendamping difabel. Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini harus dilakukan secara menyeluruh dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Ia berharap Ranperda ini tidak hanya menjadi formalitas hukum, melainkan menjadi dasar bagi sistem pendidikan yang terbuka, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. “Kami mengundang para pelaku pendidikan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman langsung. Ranperda ini harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar formalitas hukum,” tegas Sarkowi. Lebih lanjut, forum ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dan budi pekerti siswa. Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa pendidikan di Kaltim harus mampu menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya sejak dini. "Kita tidak ingin anak-anak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya sikap, adab, dan karakter yang baik. Pendidikan harus menyentuh hati dan membentuk kepribadian, bukan sekadar angka di rapor," ujarnya. Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan secara nyata, tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga menyentuh hati dan membentuk kepribadian anak bangsa.(adv/hms9)
Indeks