Subandi Siap Support Hasil Riset BRIDA Kaltim

Senin, 16 Desember 2024 1064
SOSIALISASI BRIDA : Ekspose Hasil Riset
SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim Subandi Hadiri Sosialisasi Expose Hasil Riset Bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di Hotel Harris Samarinda, Senin (16/12/2024) siang.

Dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Tahun Anggaran 2024, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalimantan Timur menyelenggarakan Ekspose Hasil Riset.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Timur Fitriansyah, dalam sambutannya menyampaikan perlu adanya dukungan dari legislatif, eksekutif, perguruan tinggi dan juga dari asosiasi-asosiasi.
"Kami informasikan ruang lingkup kami lebih besar lagi yang dulu hanya Litbang yaitu penelitian pengembangan sekarang kita sudah ada 7 lingkup yakni penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan invensi, inovasi dan evaluasi kebijakan. Jadi tambah luas lagi dan ini tantangan kami kedepannya mohon dukungannya," ungkap Fitriansyah.

Menghadiri sosialisasi Subandi menegaskan perlu support dari DPRD Kaltim untuk mewujudkan dan merealisasikan hasil riset yang di buat oleh Balitbangda atau yang saat ini berganti menjadi Brida ( Badan Riset Daerah) kaltim.
"Sosialisasi ini luar biasa harus kita support dan dukung kedepannya baik dari sisi anggaran dan apapun itu, karena banyak sekali contohnya tentang bahasa dan budaya sampai infrastruktur jalan, nuklir kemudian yang sedang berjalan yakni farmasi dan kesehatan serta usaha jalan tani," ungkap Subandi.

Banyak riset yang perlu di support, Subandi siap berikan dukungan salah satunya yang saat ini di riset bahasa daerah salah satunya bahasa daerah kutai.
"Sangat banyak sekali yang di riset maka perlu support dan dukungan dari pemprov kaltim, kami dari legislatif inshallah support segala sesuatu yang di perlukan terkhusus masalah anggaran, saat ini sedang kesulitan pada bahasa daerah jangan sampai kedepan anak cucu kita tidak tahu bahasa asli daerah nya. Saat ini sedang di riset salah satunya bahasa kutai yang hampir punah, hal ini sangat penting karena kearifan lokal itu harus dijaga maka peran devisi litbangda/brida ini penting," ujar Subandi. (hms12)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Kasus Beras Oplosan Marak, DPRD Kaltim Minta Pengawasan Diperketat Hingga ke Hulu
Berita Utama 1 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Meningkatnya peredaran beras oplosan di pasaran mendapat sorotan tajam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo. Ia menyebut praktik kecurangan ini sebagai bentuk kejahatan terstruktur yang merugikan masyarakat luas serta merusak kepercayaan terhadap sistem distribusi pangan nasional. “Ini bukan sekadar soal penipuan dagang, tapi sudah masuk kategori kejahatan ekonomi yang memukul rakyat kecil. Mengoplos beras dan menjualnya sebagai produk premium adalah perbuatan yang tidak bisa ditoleransi,” kata Sigit. Ia menilai lemahnya pengawasan dari hulu ke hilir menjadi pintu masuk bagi pelaku nakal untuk memanipulasi kualitas beras yang beredar di pasaran. Sigit bahkan menyamakan modus ini dengan praktik pengoplosan bahan bakar yang juga terjadi akibat minimnya pengawasan lapangan. “Kalau pengawasan hanya dijalankan secara seremonial, pelanggaran seperti ini akan terus berulang. Dan yang menjadi korban tetap masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada beras sebagai kebutuhan pokok,” tegasnya. Pernyataan Sigit muncul menyusul temuan Kementerian Pertanian yang mencatat ada 212 merek beras tidak layak edar, sebagaimana diungkap Satgas Pangan. Data tersebut telah disampaikan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Ia memaparkan, salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah pemalsuan kemasan. Beras kualitas rendah dikemas ulang menggunakan karung berlabel premium, bahkan ada yang berat bersihnya tidak sesuai dengan keterangan di kemasan. “Kadang secara kasat mata terlihat meyakinkan, kemasannya bagus. Tapi ketika dibuka, kualitas isinya jauh dari yang dijanjikan,” ucap Sigit. Dirinya mendesak pemerintah agar tidak hanya bertindak reaktif setelah kasus ini menjadi sorotan publik. Ia meminta adanya inspeksi rutin yang menyasar seluruh jalur distribusi, mulai dari petani, penggilingan, pengemasan, hingga pasar-pasar tradisional dan modern. “Jangan tunggu heboh dulu baru sibuk bergerak. Kita butuh pengawasan yang sistematis dan sanksi tegas agar ada efek jera bagi pelaku,” katanya lagi. Ia juga mengingatkan bahwa dampak dari beras oplosan tidak hanya merugikan ekonomi masyarakat, tetapi juga membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, Sigit mendorong agar masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan dengan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses. “Pemerintah harus hadir sebagai pelindung konsumen. Kalau masyarakat menemukan kejanggalan, aduannya harus cepat ditindaklanjuti. Jangan biarkan rakyat berjuang sendirian menghadapi mafia pangan ini,” tutupnya. (hms8)
Indeks